Breaking News:

Ibu di Rancaekek Minta Perlindungan Hukum ke Wapres RI, Ini Kasus yang Menjeratnya

Meli mengirim surat ke Wapres RI untuk meminta perlindungan dari penegakkan hukum yang sewenang-wenang. 

Kpopchart.net
Siluet Wanita 

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG- Seorang ibu rumah tangga (IRT) di Rancaekek Kabupaten Bandung, Meli Mulyati meminta perhatian Wapres RI Maruf Amin terkait kasus hukum yang menjeratnya. 

Meli dilaporkan ke Polda Jabar atas kasus penipuan kemudian diadili di Pengadilan Negeri Bandung dan sempat divonis bebas. 

Jaksa melakukan kasasi dan dikabulkan. Meli lalu divonis bersalah dan dihukum 3 tahun penjara. Saat ini, Meli mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung. 

Di samping PK, Meli mengirim surat ke Wapres RI untuk meminta perlindungan dari penegakkan hukum yang sewenang-wenang. 

Baca juga: Terungkap Saksi Kasus Subang Sebut A Sempat Minta Turun dari Motor dan Lakukan Hal Ini

Surat untuk Wapres RI itu dikirimkan Meli melalui kuasa hukumnnya, Rachmat. 

Menurut Rachmat, dari substansi perkara, Meli tidak punya niat jahat sama sekali. Meli, kata dia, tidak memiliki niat untuk melakukan tindak pidana. 

"Sedangkan dalam kasus ini, bu Meli ini sama sekali tidak punya niat jahat. Malah dia justru korban," kata Rachmat, dalam keterangannya, Rabu (4/5/2022). 

Baca juga: Putin Bakal Deklarasikan Perang Kepada Ukraina 9 Mei, Barat Yakin Rusia Menyerang Total

Baca juga: Puan Maharani Bongkar Rahasia Dapur Sang Ibu, Redang Ayam ala Megawati Soekarnoputri, Silakan Coba

Hal itu kemudian terbukti saat pengadilan tingkat pertama, saat hakim menyatakan bahwa Meli tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa. 

"Karena kasus ini jelas sekali tidak ada niat jahat yang dilakukan bu Meli. Makanya di pengadilan tingkat pertama, bu Meli divonis bebas," katanya. 

Saat ini, pihaknya memperjuangkan nasib Meli hingga ke Mahkamah Agung serta meminta perlindungan dari Wapres RI

"Iya kami sedang PK dan minta perlindungan dari Wapres RI," katanya. 

Meli mengatakan, upaya PK sudah diajukan sejak 10 Januari 2022 ke MA dengan Register Perkara Nomor : I/Akta /Pid.PK/2022/PN.Bdg. 

"Tetapi sampai saat ini belum di proses oleh Mahkamah Agung," ujar Mely Mulyati. 

Meli menyebutkan bahwa berkas dokumen sudah diterima oleh Sekertariat Negara dan Satwapres tertanggal 27 April 2022.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved