Memanas Ganjar Pranowo Balas Sindiran Puan Maharani Soal Penyambutan, Ini Kata Gubernur Jateng

Rudy, sapaan karibnya, mengatakan apabila benar demikian, sebenarnya tidak ada kewajiban bagi Ganjar untuk menjemput Puan saat berkunjung ke Jawa Tengah.

Menurutnya, Ganjar wajib menjemput jika dia merupakan Gubernur yang menjabat Ketua DPD PDIP Jateng dan memang diundang oleh Puan.

Baca juga: Ketua PDIP Solo Sebut Puan Maharani Belum Dewasa Berpolitik: Watak Itu Harus Dikikis, Kemanjaan

"Mbak Puan harus paham dulu, pemimpin adalah pelayan, kalau yang dinamakan pemimpin pelayan itu datang tidak dilayani tapi melayani masyarakat, sehingga kalau pemimpin mintanya dilayani disambut, jadi ini belum menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik," ujar Rudy dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Senin (14/2/2022).

Rudy menegaskan sifat Puan tersebut mencerminkan belum adanya kedewasaan dalam berpolitik.

"Biar saya dimarahi nggak apa-apa, namun ini harus diluruskan dulu," tambahnya.

Rudy pun mengatakan saat dirinya masih menjabat sebagai Wali Kota Solo dan merangkap sebagai Ketua DPC PDIP, tidak pernah ada kewajiban, bahkan ditugasi menjemput Puan Maharani.

Hal itu lantaran selain bukan tugasnya, dirinya juga tidak pernah diundang untuk menjemput.

"Jadi saya sendiri kadang-kadang Mbak ini piye to (Mbak ini bagaimana sih), wong ini legislatif kok mewajibkan eksekutif jemput, gimana ceritanya," lanjutnya.

Saat ditanya momen apa yang menyiratkan Ganjar Pranowo disebut tak menjemput Puan Maharani, begini kata Rudy.

Yakni saat rakerja di Semarang, saat itu rapat tiga pilar dari legislatif, eksekutif, dan struktur partai.

Namun, dalam rakerja tersebut Ganjar Pranowo, yang merupakan bagian dari pilar eksekutif, tidak diundang.

"Sehingga Ganjar tak hadir, nanti hadir salah, jemput salah, dan tidak ada kewajiban Pak Ganjar jemput, Pak Ganjar pun ngalah," ujarnya.

Baca juga: Puan Maharani Kesal Tak Disambut Gubernur, FX Hady: Saat Itu Ganjar Pranowo Sedang di Jakarta

Berdampak pada PDIP?

Menurut Rudy adanya dinamika politik dengan segala polemiknya terkini tidak terlalu mengkhawatirkan akan berdampak pada PDIP.

Termasuk menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.