Breaking News:

Rapat Paripurna Hak Interpelasi

Bupati Indramayu Mangkir Bikin Kecewa Anggota DPRD, Rapat Paripurna Hak Interpelasi Pun Diskors

Bupati Indramayu, Nina Agustina tidak hadir dalam rapat paripurna DPRD Indramayu, Jumat (11/2/2022). Hal itu membuat mayoritas anggota DPRD kecewa.

Penulis: Handhika Rahman | Editor: Machmud Mubarok
TribunCirebon.com/Handhika Rahman
Rapat paripurna dengan agenda penjelasan Bupati Indramayu terhadap pertanyaan Hak Interpelasi di Gedung DPRD Indramayu, Jumat (11/2/2022). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Bupati Indramayu, Nina Agustina tidak hadir dalam rapat paripurna DPRD Indramayu, Jumat (11/2/2022). Hal itu membuat mayoritas anggota DPRD kecewa.

Pasalnya, rapat paripurna itu mengagendakan soal penyampaian penjelasan Bupati Indramayu terhadap pertanyaan Hak Interpelasi yang sebelumnya diajukan DPRD Indramayu.

Rapat paripurna pun akhirnya diskors dan akan dijadwalkan ulang pada 17 Februari 2022 mendatang dengan harapan Bupati Indramayu, Nina Agustina bisa menghadiri langsung rapat paripurna.

Baca juga: Cekcok Warnai Pembahasan Interpelasi Kepada Bupati Indramayu, Anggota Dari PDIP Berdiri Lakukan Ini

Baca juga: PDIP Walk Out dalam Paripurna Soal Usulan Hak Interpelasi pada Bupati Indramayu yang Disahkan Dewan

Dalam rapat itu, Nina Agustina diketahui hanya diwakilkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indramayu, Rinto Waluyo.

Sedangkan Wakil Bupati Indramayu, Lucky Hakim, tidak tampak dalam rapat tersebut.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Indramayu, Muhaimin mengatakan, diutusnya Sekda mewakili Bupati sebenarnya tidak ada masalah karena sesuai dengan Tata Tertib DPRD Indramayu.

"Tapi pada saat sesi pendalaman, ada hal yang esensi yang mana itu memang menjadi kebijakan bupati dan pak Sekda tidak bisa menjawab, ini yang membuat kita ingin rapat diskors," ujar dia kepada awak media.

Dalam hal ini, lanjut Muhaimin menyampaikan, anggota DPRD Indramayu ingin jawaban yang pasti khususnya langsung dari Bupati Indramayu agar semua pertanyaan Hak Interpelasi yang menjadi persoalan terjawab tuntas.

Muhaimin menegaskan, diajukannya Hak Interpelasi ini bertujuan demi perbaikan Kabupaten Indramayu untuk menjadi lebih baik.

"Saya dan teman-teman berharap, bupati bisa hadir, supaya publik bisa menilai soal kebijakan-kebijakan yang dibuat," ujar dia.

Kekecewaan lainnya juga disampaikan Ketua Fraksi PKB DPRD Indramayu, Ahmad Mujani Nur. 

"Ketidakhadiran bupati membuat kami kecewa," ujar dia.

Menurut Ahmad Mujani Nur, Hak Interpelasi sebenarnya adalah cara DPRD untuk meluruskan agar roda pemerintahan bisa berjalan sesuai dengan undang-undang.

Halaman
12
Sumber: Tribun Cirebon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved