Majelis Adat Sunda Tak Akan Mencabut Laporan di Polda Jabar Meski Arteria Dahlan Sudah Minta Maaf
Majelis Adat Sunda tidak akan mencabut laporannya ke Polda Jabar, meski Arteria Dahlan sudah meminta maaf.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman.
TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan meminta maaf kepada masyarakat Jawa Barat khususnya warga Sunda.
Majelis Adat Sunda tidak akan mencabut laporannya ke Polda Jabar, meski Arteria Dahlan sudah meminta maaf.
"Kalau memaafkan, kami sudah memaafkan tapi kan harus ada pembelajaran apalagi anggota DPR RI melakukan tindakan tidak terpuji maka kami akan tetap melakukan proses hukum," ujar Ari Mulia Subagja Husein, Pupuhu Agung Dewan Karatuan Majelis Adat Sunda.
Menurutnya, harus ada efek jera agar Arteria Dahlan tak mengulangi perbuatannya.
Baca juga: Patut Dicoba! Enam Penyakit Ini Rontok oleh Bawang Putih, Berikut 6 Cara Mengonsumsinya
Ia pun meminta agar partai PDI Perjuangan memberikan sanksi tegas kepada Arteria.
"Apakah dia kapok atau tidak dengan kejadian ini kan belum tentu juga, kalau sekedar meminta maaf dan dimaafkan setiap orang bisa melakukan hal serupa tanpa memikirkan apa yang dilakukannya," katanya.
Sebelumnya, Arteria Dahlan meminta maaf soal pernyataannya saat rapat kerja Komisi III dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin pada 17 Januari 2022.
Saat itu, Arteria meminta Kajati dipecat karena memakai bahasa Sunda saat rapat.
"Saya dengan sungguh-sungguh menyatakan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Sunda atas pernyataan saya beberapa waktu lalu," ujar Arteria dalam keterangan tertulisnya.
Petinggi Sunda Empire Labrak Arteria Dahlan
Sempat disinggung Arteria Dahlan, petinggi Sunda Empire Ki Ageng Rangga Sasana mendatangi Gedung DPR RI, Kompleks Perlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/1/2022).
Pantauan Tribunnews, sekitar pukul 13.55 WIB, Rangga yang tampak mengenakan jas berwarna hitam bersama sejumlah orang tiba di Gedung DPR RI.
Kedatangan Rangga Sasana ini terkait pernyataan Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan yang menyinggung soal berbahasa Sunda dalam rapat.
Ia mengatakan, bahwa kedatangannya untuk bertemu langsung dengan Arteria Dahlan di ruangannya.
Dalam kesempatan itu, Rangga juga akan mengingatkan kepada anggota DPR RI lainnya.
Terlebih, Arteria Dahlan sempat menyinggung Sunda Empire saat berbicara itu.
"Untuk itu Lord datang melabrak dia, kaitannya persoalannya sebagai wakil rakyat tentunya Lord akan mengingatkan bukan hanya dia, wakil rakyat Pak Arteria tadi, tetapi juga wakil-wakil yang lain. Sebaiknya menyampaikan pada proses dengan sopan santun," kata Rangga saat ditemui Tribunnews.com.
Menurut Rangga, apa yang disampaikan Arteria dalam rapat tersebut melanggar Kebinekaan.
Pasalnya, berbahasa daerah merupakan bagian dari Pancasila.
"Arteria Dahlan dalam konteks persoalannya melarang penggunaan bahasa daerah digunakan untuk komunikasi, ini halnya melanggar kebinekaan Tunggal Ika, artinya dia melanggar Pancasila," jelasnya.
Baca juga: Arteria Dahlan Pasrah Nasibnya di PDI Perjuangan Terancam Usai Melukai Masyarakat Sunda, Ini Katanya
Namun, kehadiran Rangga untuk bertemu langsung dengan Arteria serta Fraksi PDI Perjuangan batal.
Lantaran, menurut petugas jaga DPR, Rangga harus membawa surat permohonan audensi serta menyertakan hasil swab antigen negatif untuk bisa masuk ke Gedung DPR.
Rangga pun mengaku akan menyiapkan persyaratan tersebut dan berkomunikasi dengan Arteria Dahlan.
Diketahui, Arteria Dahlan menjadi perbincangan publik setelah ia meminta Jaksa Agung untuk memecat kepala Kejati karena menggunakan bahasa Sunda dalam rapat.
Hal itu disampaikan Arteria ketika mengikuti rapat Komisi III DPR dengan Jaksa Agung di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/1/2022).
Arteria memang tidak menyebutkan nama kepala Kejati dimaksud.
Namun semua orang sudah mengetahui Kajati yang menggunakan bahasa Sunda adalah Kepala Kejati Jawa Barat Asep N Mulyana. Asep sendiri adalah kelahiran Tasikmalaya.
Baca juga: Arteria Dahlan Dipanggil Fraksi PDIP untuk Klarifikasi Masalah Bahasa Sunda dan Pelat Nomor Sama
