Gibran Putra Jokowi Tidak Diam Saat Tahu Dia dan Kaesang Dilaporkan ke KPK, Begini Katanya
Kabar tentang dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dilaporkan ke KPK langsung ramai menjadi sorotan.
lihat foto
TRIBUNCIREBON.COM, SOLO - Kabar tentang dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dilaporkan ke KPK langsung ramai menjadi sorotan.
Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun.
Gibran Rakabuming Raka yang kini menjabat Wali Kota Solo pun tinggal diam.
Gibran putra Jokowi ini angkat bicara terkait pelaporan terhadap dirinya ke Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca juga: 2 Putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dan Kaesang Dilaporkan ke KPK, Ini Dugaan Kasusnya
Bahkan, Gibran mengaku siap hadir jika nanti dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
Hanya saja putra Presiden Jokowi itu mengatakan belum mengetahui materi pelaporan dugaan korupsi yang dilayangkan aktivis 98, Ubedilah Badrun.
"Silahkan dilaporkan, kalau salah kami siap," katanya menambahkan.
Terkait dengan perusahaan PT SM yang disebut-sebut oleh Ubedilah Badrun, Gibran meminta untuk menanyakan kepada Kaesang.
"Nanti tak kroscek dulu sama Kaesang," jelas dia.
Baca juga: Alasan Aktivis 98 Laporkan Gibran dan Kaesang ke KPK, Ungkap Ada Kejanggalan Bisnis Dua Anak Jokowi
Tujuan dilaporkan ke KPK
Sebelumnya diberitakan, dua anak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dilaporkan ke KPK.
"Laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak Presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan," kata pria yang karib disapa Ubed saat dijumpai awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, (10/1/2022).
Ubed menjelaskan, laporan ini berawal pada 2015, saat itu kata dia ada perusahaan besar berinisial PT SM yang menjadi tersangka pembakaran hutan dan sudah dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai Rp 7,9 triliun.
Kendati begitu kata Ubed dalam perkembangannya, yakni di Februari 2019 Mahkamah Agung (MA) hanya mengabulkan tuntutan Rp 78 miliar, saat itu kedua putra Jokowi diduga memiliki perusahaan dan bergabung dengan PT SM.
"Itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PT SM," terang Ubedilah.
