Breaking News:

Politik

Ormas Ini Minta Prabowo Segera Pecat Fadli Zon karena Kerap 'Menyerang' Jokowi

Salah satu ormas sipil Barikade 98 mendesak Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk memecat kadernya, Fadli Zon.

Editor: Mumu Mujahidin
Kompas.com
Jokowi, Fadli Zon dan Prabowo Subianto 

TRIBUNCIREBON.COM - Kritikan Fadli Zon pada Presiden Joko Widodo berbuntut panjang.

Salah satu organisasi masyarakat (ormas) sipil Barikade 98 mendesak Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk memecat kadernya, Fadli Zon.

Permintaan ormas pendukung Presiden Joko Widodo ini lantaran Fadli Zon kerap ‘menyerang’ kebijakan pemerintah pusat meski Partai Gerindra telah masuk dalam koalisi Kabinet Indonesia Maju.

Ketua Umum Barikade 98 Benny Rhamdani mengatakan, sejak Prabowo dilantik sebagai Menteri Pertahanan RI pada 23 Oktober 2019, para pendukungnya tetap mengkritisi kebijakan Jokowi dengan kabar hoaks atau palsu.

Baca juga: Gerindra Minta Maaf Soal Sindiran Fadli Zon ke Jokowi, Bukan Sikap Partai: Sudah Ditegur Pak Prabowo

Hal ini, kata dia, tidak sesuai dengan konsekuensi logis dan moral Partai Gerindra yang telah masuk sebagai partai koalisi pemerintah.

“Dalam pandangan Barikade 98 bahwa konsekuensi logis, bahkan moral dan etis, bergabungnya partai politik dalam koalisi pemerintah atau pemenang Pilpres, maka sikap politik partai maupun seluruh jajaran pengurus partai, wajib hukumnya memberikan dukungan penuh terhadap seluruh kebijakan pemerintah,” kata Benny saat jumpa pers di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (17/11/2021).

Benny mengatakan, sejak awal pihaknya meragukan sikap dari loyalis Prabowo yang bakal mendukung kebijakan Presiden RI dan Wakil Presiden RI Jokowi-KH. Ma’ruf Amin.

Namun lantaran pemilihan sosok Menteri merupakan hak prerogratif Presiden, Barikade 98 menghormati keputusan Jokowi.

Ketua Umum Barikade 98 Benny Rhamdani saat jumpa pers di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (17/11/2021).
Ketua Umum Barikade 98 Benny Rhamdani saat jumpa pers di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (17/11/2021). (Warta Kota/ Fitriyandi Al Fajri)

“Atas nama penghormatan kepada hukum ketatanegaraan, akhirnya kami menerima masuknya Prabowo di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Di mana jabatan-jabatan Menteri, itu menjadi hak prerogatif Presiden,” ujar Benny.

Dalam kesempatan itu, Benny juga meminta kepada Prabowo untuk mengambil sikap tegas kepada Fadli Zon atas kritik kerasnya kepada pemerintah pusat.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Bogor
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved