Puluhan Mahasiswa UMC Berjas Merah Geruduk Kantor Kantor Bupati Cirebon, Sampaikan Tuntutan Ini
Puluhan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) menggeruduk Kantor Bupati Cirebon di Jalan Sunan Kalijaga,
Penulis: Ahmad Imam Baehaqi | Editor: dedy herdiana
lihat foto
Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi
TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Puluhan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) menggeruduk Kantor Bupati Cirebon di Jalan Sunan Kalijaga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis (28/10/2021).
Mereka tampak melakukan unjuk rasa membentangkan spanduk berisi tulisan yang mempertanyakan capaian kinerja Joko Widodo selama menjabat Presiden RI.
Selain itu, massa berorasi secara bergantian menggunakan pengeras suara. Sejumlah petugas Polresta Cirebon, Satpol PP, dan lainnya pun tampak bersiaga.
Koordinator Aksi Mahasiswa UMC, Sugiyanto, menilai selama tujuh tahun terakhir kabinet yang dipimpin Jokowi belum mencapai kinerja yang diharapkan masyarakat.
Karenanya, pihaknya menuntut Pemkab Cirebon menyampaikan kritikan dari mahasiswa UMC ke pemerintah pusat sehingga segera memperbaiki kinerjanya.
"Kami juga menyampaikan beberapa poin tuntutan ke pemerintah pusat dan daerah," ujar Sugiyanto saat ditemui seusai unjuk rasa tersebut.
Ia menuntut pemerintah menjamin kebebasan akademik, biaya pendidikan yang berkeadilan, dan pendidikan yang aman dari kekerasan seksual.
Selain itu, poin selanjutnya ialah pemerintah harus mencabut UU KPK, UU Minerba, dan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.
Pasalnya, menurut dia, seluruh undang-undang tersebut berdampak negatif dan merugikan rakyat Indonesia sehingga harus dibatalkan.
"Kami juga menuntut revisi pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE yang mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi," kata Sugiyanto.
Ia mengatakan, pasal-pasal tersebut sangat bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin kebebasan berpendapat masyarakat Indonesia.
Karenanya, ia pun menuntut agar pemerintah menghentikan segala bentuk pembungkaman demokrasi dan harus menjamin kebebasan berpendapat masyarakat sipil.
"Pemerintah juga harus mempercepat pemulihan ekonomi dengan memprioritaskan pada komitmen untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Sugiyanto.
Dalam aksi tersebut, Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, dan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, M Luthfi, menandatangani pakta integritas atas tuntutan yang disampaikan para mahasiswa.
