Pemilihan Calon Panglima TNI Memanas Ancam Soliditas Internal TNI, LHKPN Jenderal Andika Disinggung

TRIBUNCIREBON.COM - Pergantian Panglima TNI semakin dekat mengingat Marsekal Hadi Tjahjanto akan segera memasuki masa pensiun.

Situasi semakin memanas jelang pergantian Panglima TNI, bukan hanya soal siapa calon kuat pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto saja, terjadi dukung mendukung calon yang tidak sehat.

Hal itu disampaikan Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Imam yang memberikan pendapat berbeda terkait bursa calon Panglima TNI yang semakin memanas.

Kalau pihak lain membeberkan prediksi siapa calon Panglima TNI selanjutnya, Arif justru mengkhawatirkan soliditas di internal TNI.

Arif juga menyinggung sedikit terkait keterlambatan KSAD Jenderal Andika Perkasa yang baru melaporkan LHKPN.

Arif mengatakan, situasi memanasnya bursa calon Panglima TNI jelas tidak menguntungkan bagi TNI karena bisa mengancam soliditas internal. 

Selain itu, bisa juga memicu terjadinya disintegrasi bangsa dan hal tersebut berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

"Jabatan Panglima TNI memang tidak lepas dari variabel politik. Meski kita sadar TNI adalah institusi yang dilarang untuk berpolitik praktis," ujar Arif, kepada wartawan, Selasa (19/10/2021).

Seperti dilansir dari Tribunnews dalam artikel 'Kegaduhan Pemilihan Panglima TNI, Soliditas TNI Jadi Taruhannya'

Masalahnya, kata dia, yang berhak mengangkat Panglima TNI adalah pejabat yang lahir dari proses politik yakni Presiden.

Baca juga: Reaksi Yudo Margono Disebut Calon Kuat Panglima TNI, karena Jenderal Andika Bakal Duduki Jabatan Ini

Meski demikian, Arif menilai proses tersebut masih dalam situasi terkendali. 

"Yang perlu dijaga adalah menjaga soliditas internal TNI agar tetap solid. Tapi setelah terpilih TNI harus satu komando, siapapun Panglima TNI-nya," paparnya. 

Dengan demikian, Arif menyebut hal ini merupakan pekerjaan rumah bagi Panglima baru.

Disini juga akan membuktikan rekam jejak karakter kepemimpinan masa lalu Panglima, apakah selalu solid di internalnya atau sebaliknya.

Arif mengakui, pada sisi lain, pemilihan Panglima TNI kali ini juga menunjukkan bahwa aturan belum sepenuhnya diikuti oleh para pejabat.

Misalnya Kasad yang baru tahun ini melaporkan LHKPN-nya.

Dimana seharusnya sudah harus melaporkan sejak pertama kali menjabat sebagai Kasad. 

Dan juga adanya pelanggaran UU TNI sebagaimana disampaikan oleh ICW, ketika Kasau dan Kasad menjabat sebagai Komisaris Utama pada BUMN.

Baca juga: Peluang Jenderal Andika Jadi Panglima TNI Menipis, Yudo Margono Justru Menguat, Ini Kata Pengamat

Jelas hal tersebut dilarang oleh UU TNI.

"Soal rangkap jabatan di BUMN dan soal LHKPN saya kira ini harus ditegakkan dan menjadi PR panglima TNI kedepan. Selain itu juga agar menunjukkan profesionalisme TNI," katanya. 

Selain itu, situasi pemilihan Panglima TNI kali ini juga mengarah pada konflik internal matra, dimana terjadi dukung mendukung yang tidak sehat.

Ini sebagai bentuk politisasi jabatan Panglima TNI yang dijadikan batu pijakan untuk Pilpres 2024 nanti.

"Memang jabatan Panglima TNI strategis karena pasca purna rata-rata memiliki daya tawar politik sehingga dilirik oleh publik dan kekuatan politik," ucapnya.

"Sekali lagi, jabatan Panglima TNI memang tak lepas dari dimensi politik sehingga jika kemudian terjadi dukung mendukung, dari kalangan sipil, terutama Parpol tak bisa dihindarkan," tambahnya.

Arif menegaskan dukung mendukung semacam itu tak boleh mengganggu soliditas TNI dan mesti didorong agar makin profesional. 

Terkait Panglima TNI bisa menjadi pijakan di 2024 memang realitasnya demikian, karena jabatan panglima TNI pasca pensiun biasanya memiliki daya tawar politik dan kerap dilirik publik sebagai calon pemimpin potensial.

Arif memaparkan, kursi Panglima TNI adalah kursi penting dalam politik Indonesia. Kursi tersebut bisa membuka karier seseorang di dunia politik nasional. 

"Jabatan panglima TNI jelas seksi karena bisa menjadi gerbang untuk kekuasaan," paparnya.

Baca juga: Intip Mobil Pribadi Jenderal Andika Perkasa yang Disebut Calon Kuat Panglima TNI juga Menteri Jokowi

Apalagi kursi Panglima TNI adalah jabatan tertinggi di TNI.

Ia akan menjadi sorotan publik dan masuk dalam lingkaran elite kekuasaan.

Hal tersebut, kata Arif, terbukti dengan sejumlah mantan Panglima TNI yang hidup di kekuasaan seperti Wiranto hingga Moeldoko. 

Arif pun mengaku, kans untuk para mantan panglima menduduki jabatan seksi di pemerintahan tinggi, bahkan bisa menjadi kandidat capres/cawapres hingga membuat "kereta sendiri" dengan membentuk partai politik.

Diketahui, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan pensiun pada November 2021.

Dua nama yang santer menjadi kandidat penggantinya adalah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono.

Laksamana Yudo Margono Akhirnya Mereaksi Pencalonannya

Sementara itu, nama Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono dijagokan akan menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI. 

Laksamana TNI Yudo Margono yang masa pensiunnya lebih lama dari Jenderal Andika Perkasa lebih diunggulkan dibandingkan sang KSAD. 

Nama Laskamana TNI Yudo Margono bahkan sempat disebut sebagai Panglima TNI oleh Wakil Presiden Maruf Amin. 

Ma'ruf Amin menyampaikan itu di saat menghadiri vaksinasi Covid-19 di Pondok Pesantren An Nawawi Tanara, Serang, Banten.

"Hari ini saya hadir di Pondok Pesantren An Nawawi Tanara, Serang, Banten untuk mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan pemerintah daerah,"

"Dan ada Bapak Panglima hadir di sini. Eh, Bapak KSAL," ujar Ma'ruf dalam sebuah video yang beredar.

Baca juga: Jadi Calon Kuat Panglima TNI, Jenderal Andika Juga Disebut-sebut Berpeluang Jadi Menteri Jokowi

Setelah Ma'ruf Amin menyebutkan KSAL Yudo Margono sebagai Panglima TNI, Juru bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi yang ikut hadir dalam acara itu menimpali pernyataan Ma'ruf Amin. "Doa itu, Pak," ujarnya.

Belakangan, Masduki mengklarifikasi bahwa pernyataan Ma'ruf hanya salah ucap biasa dan meminta tak dianggap serius.

Meski demikian, 'salah ucap' Wapres tersebut, oleh banyak pihak, bisa diartikan sebagai indikasi kuat tentang siapa yang bakal dipilih Jokowi menjadi panglima TNI.

Lalu, bagaimana tanggapan Laksamana TNI Yudo Margono? 

Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memilih enggan berspekulasi jauh terkait isu calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dia tidak tahu pasti siapa Panglima TNI pengganti  Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang segera pensiun.

“Mbok ya sabar..” kata Yudo saat ditemui di atas kapal KRI Bung Tomo-357, JICT, Jakarta Utara, Senin (18/10/2021).

Yudo tidak mau mengomentari rumor Panglima TNI meski di berbagai kesempatan pertanyaan ini selalu ditanyakan awak media.

Dia menegaskan hal itu sepenuhnya menjadi keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Jabatan Panglima TNI merupakan hak prerogatif dari Presiden.

Baca juga: Jenderal Andika Dibuat Terkejut oleh Cita-cita Bocah SMP di Yogyakarta Ini, hingga Panggil Danrem

“Saya sudah katakan tadi mbok sabar,” ucap Yudo menegaskan pernyataannya.

Yudo menyatakan bahwa sebagai seorang prajurit ia harus siap untuk menjalankan tugas yang diberikan kepada negara.

Bukan hanya dirinya, tetapi seluruh prajurit harus siap.

“Jangankan saya, semua prajurit yang KLD (Klasi Dua) itu kalau ditanya siap tidak melaksanakan tugas, pasti siap,” tutur Yudo.

Menurutnya, ada konsekuensi yang harus diterima prajurit jika menolak menjalankan tugas.

“Kalau tidak siap, nyebur laut dia. Pasti siap. Jadi semua prajurit, bukan saya saja. Anda tanya siap melaksanakan tugas, siap pasti," kata Yudo lagi.

Sebagaimana diketahui, pada November nanti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memasuki masa purna tugas. Berdasarkan Pasal 53 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yakni 58 tahun adalah batas usia untuk pensiun bagi perwira TNI.

Sesuai Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) UU TNI, Presiden akan mengajukan satu nama calon Panglima TNI untuk menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kelayakan di DPR (DPR).

Merujuk Pasal 13 ayat (4) UU TNI disebutkan bahwa jabatan Panglima TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh seorang Perwira Tinggi aktif dari masing-masing Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI. 

Berita lain terkait Panglima TNI