Reaksi Yudo Margono Disebut Calon Kuat Panglima TNI, karena Jenderal Andika Bakal Duduki Jabatan Ini

TRIBUNCIREBON.COM - KSAL Yudo Margono tanggapi isu soal dirinya menjadi salah satu calon kuat Panglima TNI.

Menjelang pergantian Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pada November 2021, banyak rumor soal calon penggantinya hingga skenario jabatam baru Jenderal Andika Perkasa.

Sekadar diketahui, dua nama calon kuat Panglima TNI adalah KSAL Yudo Margono dan KSAD Jenderal Andika Perkasa.

Namun, dari urutan pergantian jabatan Panglima TNI, harusnya tahun ini dipegang oleh matra Angkatan Laut. 

Hanya saja, beberapa politisi senayan lebih menjagokan Jenderla Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI.

Kalaupun Jenderal Andika Perkasa tidak jadi Panglima TNI, pengamat telah memprediksi jebatan yang akan didudukinya nanti, yakni kepala Badan intelejen Negara (BIN) menggantikan Budi Gunawan.

Sementara, terkait namanya disebut-sebut sebagai calon Panglima TNI, KSAL Laksamana Yudo Margono pun angkat suara ketika ditanya awak media di atas kapal KRI Bung Tomo-357, JICT, Jakarta Utara, Senin (18/10/2021).

Apa yang dikatakan Yudo Margono ketika ditanya namanya disebut-sebut sebagai calon Panglima TNI?

Rupanya, Yudo Margono tak terpancing dengan pertanyaan awak media. Menurutnya, itu sepenuhnya menjadi keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

Ia pun enggan berspekulasi akan menjadi Panglima TNI meski memiliki peluang besar. “Mbok ya sabar..” kata Yudo. 

Yudo menyatakan sebagai seorang prajurit sudah sepatutnya siap menjalankan tugas yang diberikan untuk negara. Bukan hanya dirinya, tetapi seluruh prajurit harus siap.

“Jangankan saya, semua prajurit yang KLD (Klasi Dua) itu kalau ditanya siap tidak melaksanakan tugas, pasti siap,” kata Yudo.

Menurutnya, ada konsekuensi yang harus diterima prajurit jika menolak menjalankan tugas.

Pengamat beber skenario jabatan baru Jenderal Andika Perkasa

Belum adanya kepastian usulan nama calon Panglima TNI dari Istana membuat pengamat membuat prediksi jabatan baru Jenderal Andika Perkasa jika tidak menggantikan Hadi Tjahjanto.

Rencananya, akan ada reshuffle kabinet menteri Jokowi. Pada saat bersamaan, PAN bergabung dengan koalisi Presiden Jokowi. Meski tak ada perjanjian tertulis, kursi menteri kemungkinan didapat PAN.

Gabungan dia hal itulah yang memunculkan paket reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini.

Yang agak bergeser dari isu sebelumnya adalah nama panglima TNI pengganti Hadi Tjahjanto diperkirakan dari TNI AL atas nama KSAL Laksamaka TNI Yudo Margono.

KSAD Jenderal Andika Perkasa yang sebelumnya kencang diberitakan sebagai calon Panglima TNI akan memperoleh jabatan tak kalah mentereng, bahkan umur yang lebih lama yakni Kepala BIN.

Sedang kepala BIN Budi Gunawan diplot menjadi Menkopolhukam menggeser Mahfud MD yang diprediksi bergeser menjadi MenkumHAM.

Baca juga: Peluang Jenderal Andika Jadi Panglima TNI Menipis, Yudo Margono Justru Menguat, Ini Kata Pengamat

Berikut Daftar Menteri Isu Reshufle Kabinet

Budi Gunawan - Menkopolhukam sebelumnya Kepala BIN

Mahfud MD – MenkumHam sebelumnya Menkopolhukam

Andika Perkasa – Kepala BIN sebelumnya KSAD

Yudo Margono – Panglima TNI sebelumnya KSAL

Zulkifli Hasan – Menteri Perhubungan anggota kabinet baru (Ketum PAN)

Surpres calon Panglima TNI

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, yang dikonfirmasi mengaku hingga kini belum mengetahui calon Panglima TNI pilihan presiden.

"Ini juga bagian dari hak prerogatif beliau. Jadi yang kita tahu ada waktu di mana Pak Panglima akan selesai masa tugasnya dan tentu secara prosedural tentu ada penggantian. Mengenai prosesnya itu betul-betul di tangan Presiden Joko Widodo," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/9/2021).

Fadjroel juga belum bisa memastikan apakah surat presiden (surpres) pencalonan panglima TNI telah dikirimkan ke DPR atau belum.

Surpres tersebut diurus oleh Kementerian Sekretariat Negara. Hanya saja berdasarkan sumber Tribunnews, draf surpres tersebut telah siap dan tinggal menunggu waktu dikirimkan ke DPR.

"Sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi mengenai surat presiden tersebut. Menurut hemat kami itu wewenang dari Kementerian Setneg," katanya.

Baca juga: Intip Mobil Pribadi Jenderal Andika Perkasa yang Disebut Calon Kuat Panglima TNI juga Menteri Jokowi

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan, sampai saat ini surat presiden terkait Panglima TNI belum diterima di Komisi I.

"Surpres setahu saya belum," kata TB Hasanuddin kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Kamis (23/9/2021).

Ia memprediksi surpres akan dikirimkan setelah gelaran PON Papua, karena Panglima TNI ditunjuk menjadi tanggung jawab dalam pengamanan PON terutama ketika ada tamu negara.

PON Papua digelar pada 2-15 Oktober 2021. Hasanuddin memastikan momen tersebut tidak akan mepet atau mendesak.

"Kalau kita lihat tanggal 8 Oktober sampai 7 November 2021 itu adalah masa reses DPR. Dari 8 November sampai 29 November adalah waktu untuk melakukan fit and proper test. Jadi masih memenuhi syarat," katanya.

"Sehingga 1 Desember Pak Hadi bisa melaksanakan pensiun. Serah terima bisa dilakukan pada Minggu kedua atau ketiga bulan November 2021," kata Hasanuddin.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membantah hal tersebut.

"Enggak ada (reshuffle dalam waktu dekat)," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/9/2021).

Praktino sendiri ke Gedung DPR untuk menemui Ketua DPR Puan Maharani dan pimpinan DPR lainnya untuk menyerahkan surat presiden (surpres) terkait Ibu Kota Negara (IKN).

Dia hadir di Kompleks Parlemen Senayan bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Diketahui, isu reshuffle berkembang selain karena pensiunnya Panglima TNI, juga berbarengan dengan masuknya poros baru di pemerintahan lewat Partai Amanat Nasional (PAN).

Sejumlah nama PAN pun disebut berpotensi mengisi pos kementerian dan lembaga.

Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan merespons santai perihal isu tersebut.

Menurut pria yang akrab disapa Zulhas itu, pihaknya menyadari bahwa saat Pilpres 2019 lalu mendukung pasangan calon yang kalah yakni Prabowo-Sandiaga, sehingga PAN merasa tidak punya hak untuk mengisi slot kabinet.

"Saya menyampaikan, PAN itu mendukung Prabowo walaupun sekarang jadi menteri, ya itu soal lain. Jadi, kita enggak punya hak soal apa pun," kata Zulhas kepada wartawan di Kantor DPP PAN, kawasa Warung Buncit, Jakarta Selatan, Senin (23/8/2021).

Namun Zulhas mengatakan apabila pihaknya diminta untuk berkontribusi di kabinet, maka kader terbaik PAN akan didelegasikan membantu pemerintahan saat ini.

"Semuanya hak Pak Jokowi, karena kami kan gak mendukung (waktu Pilpres 2019), kalau kami diminta membantu Indonesia apa pun kami beri," ujarnya. (Tribunnews.com)

Baca juga: Sinyal Jokowi Bakal Pilih Andika Perkasa Jadi Panglima TNI Usai Pratikno ke Mabes, Ini Kata Pengamat