Reaksi Yudo Margono Disebut Calon Kuat Panglima TNI, karena Jenderal Andika Bakal Duduki Jabatan Ini
KSAL Laksamana Yudo Margono pun angkat suara ketika ditanya awak media soal namanya yang digadang-gadang jadi calon kuat Panglima TNI
lihat foto
Surpres tersebut diurus oleh Kementerian Sekretariat Negara. Hanya saja berdasarkan sumber Tribunnews, draf surpres tersebut telah siap dan tinggal menunggu waktu dikirimkan ke DPR.
"Sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi mengenai surat presiden tersebut. Menurut hemat kami itu wewenang dari Kementerian Setneg," katanya.
Baca juga: Intip Mobil Pribadi Jenderal Andika Perkasa yang Disebut Calon Kuat Panglima TNI juga Menteri Jokowi
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan, sampai saat ini surat presiden terkait Panglima TNI belum diterima di Komisi I.
"Surpres setahu saya belum," kata TB Hasanuddin kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Kamis (23/9/2021).
Ia memprediksi surpres akan dikirimkan setelah gelaran PON Papua, karena Panglima TNI ditunjuk menjadi tanggung jawab dalam pengamanan PON terutama ketika ada tamu negara.
PON Papua digelar pada 2-15 Oktober 2021. Hasanuddin memastikan momen tersebut tidak akan mepet atau mendesak.
"Kalau kita lihat tanggal 8 Oktober sampai 7 November 2021 itu adalah masa reses DPR. Dari 8 November sampai 29 November adalah waktu untuk melakukan fit and proper test. Jadi masih memenuhi syarat," katanya.
"Sehingga 1 Desember Pak Hadi bisa melaksanakan pensiun. Serah terima bisa dilakukan pada Minggu kedua atau ketiga bulan November 2021," kata Hasanuddin.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membantah hal tersebut.
"Enggak ada (reshuffle dalam waktu dekat)," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/9/2021).
Praktino sendiri ke Gedung DPR untuk menemui Ketua DPR Puan Maharani dan pimpinan DPR lainnya untuk menyerahkan surat presiden (surpres) terkait Ibu Kota Negara (IKN).
Dia hadir di Kompleks Parlemen Senayan bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Diketahui, isu reshuffle berkembang selain karena pensiunnya Panglima TNI, juga berbarengan dengan masuknya poros baru di pemerintahan lewat Partai Amanat Nasional (PAN).
Sejumlah nama PAN pun disebut berpotensi mengisi pos kementerian dan lembaga.
Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan merespons santai perihal isu tersebut.
