Breaking News:

Per 30 September, KPK Berhentikan 56 Pegawai yang Tidak Lolos TWK

Semua pegawai tersebut dinyatakan tak memenuhi syarat dalam proses peralihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui TWK.

Editor: Machmud Mubarok
(YouTube Najwa Shihab)
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Andre Nainggolan dalam tayangan Mata Najwa bertajuk 'KPK Riwayatmu Kini' dalam akun YouTube Najwa Shihab pada Sabtu (29/5/2021). Andre menjadi satu di antara pegawai yang terancam dipecat usai dinyatakan tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) 

TRIBUNCIREBON.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memberhentikan dengan hormat pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) per 30 September 2021. Total pegawai yang akan diberhentikan berjumlah 56 orang.

Semua pegawai tersebut dinyatakan tak memenuhi syarat dalam proses peralihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui TWK.

Sebelumnya, KPK menyatakan ada 75 pegawai yang dinyatakan tak lolos.

Sebanyak 51 pegawai bakal diberhentikan, tetapi satu pegawai telah memasuki purnatugas sehingga tidak ikut diberhentikan dengan hormat.

“Memberhentikan dengan hormat 50 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat per tanggal 30 September 2021,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, Rabu (15/9/2021).

Baca juga: Penyidik KPK Tak Lulus TWK Ini Bilang Harun Masiku Ada di Indonesia, Karyoto Bilang di Luar Negeri

Baca juga: Contoh Latihan Soal TWK dan TIU CPNS 2021 Dilengkapi Pembahasannya

Sementara itu, 24 pegawai masih diberikan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan soal bela negara serta wawasan kebangsaan.

Marwata mengatakan, 18 pegawai yang lulus pendidikan dan pelatihan tersebut telah dilantik menjadi ASN.

Sedangkan sisanya enam pegawai yang tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan akan diberhentikan dengan hormat.

"Enam pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan namun tidak mengikutinya, maka tidak bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara dan akan diberhentikan dengan hormat,” kata Marwata.

Adapun pelaksanaan TWK terhadap pegawai KPK telah menimbulkan polemik. Berdasarkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI, terdapat malaadministrasi dalam proses TWK.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved