Breaking News:

Guru Non-PNS di Kuningan Minta Honor Disetarakan UMK, yang Tak Jadi PPPK Agar Diangkat Jadi PNS

Undang mengusulkan seluruh K2 yang tidak terakomodir oleh PPPK atau sisanya, untuk diangkat menjadi PNS bilamana regulasi revisi UU ASN telah selesai

Penulis: Ahmad Ripai | Editor: Machmud Mubarok
TribunCirebon.com/Ahmad Ripai
Surat pernyataan Honorer Kategori II alias Non PNS  atau PPPK Kuningan. 

Laporan Kontributor Kuningan Ahmad Ripai

TRIBUNCIREBON.COM, KUNINGAN - Sejumlah guru di Kuningan yang tergabung dalam Honorer Kategori II alias Non PNS  atau PPPK meminta perhatian pemerintah atas nasib serta penghasilan mereka. Pasalnya, selama menjalankan kewajiban sebagai tenaga pendidik terlalu sering termakan janji dengan alasan tertentu.

"Gaji atau honor yang kami terima hingga sekarang hanya Rp 400 ribu dan sebelumnya telah beredar melalui Perbup itu akan ditambah Rp 200 ribu, namun hingga sekarang belum ada realisasinya. Keluar Perbup tentang tambahan kenaikan honor itu sejak beberapa bulan lalu," ungkap Kordinator Wilayah Guru Honorer Kategori II Kuningan, Undang, saat ditemui di Bendung Cipurut  Jumat (3/9/2021).

Undang mengatakan secara formil telah mengajukan aspirasi tertulis sesuai kesepakatan guru - guru yang tergabung dalam Tenaga Honorer Kategori II Kuningan.

"Dalam permohonan tertulis, kami mengusulkan K2 yang tidak bisa mengikuti test terkendala dengan kualifikasi pendidikan banyak yang masih D2 dan tidak ada formasi (Tenaga Guru) serta tenaga Administrasi/Teknis di struktural maupun fungsional tentang upahnya supaya di UMK (Upah Minimum Kabupaten)," ujarnya.

Baca juga: Pendaftaran Resmi Ditutup, BKPSDM Majalengka Catat 13.268 Pendaftar CPNS dan PPPK Tahun 2021

Baca juga: Pegawai Pemerintah Non PNS Juga Dapat THR dan Berapa Besarannya? Ini Penjelasan Kemnaker

Alasan permohonan itu karena K2 terlahir di PP 48 dengan payung hukum yang sangat jelas, yang seharusnya dilanjutkan oleh pemerintahan sekarang serta ditegaskan dalam Perbup (Peraturan Bupati) bahwa K2 diprioritaskan untuk memperoleh UMK sambil menunggu regulasi.

"Kami ajukan ini sesuai dengan peraturan pemerintah yang semestinya di lanjutkan dengan Perbup atau Perwali di daerah," ujarnya.

Di samping itu, Undang mengusulkan seluruh K2 yang tidak terakomodir oleh PPPK atau sisanya, untuk diangkat menjadi PNS bilamana regulasi revisi UU ASN telah selesai dan di undangkan. "Dari sekian banyak tenaga honorer kategori II tidak semua masuk dalam kontrak kerja seperti PPPK atau THL daerah," katanya.

Usulan lain, Undang menyebut apabila K2 yang tidak lolos PPPK atau yang tidak mengikuti test tidak tersingkirkan oleh tenaga yang baru, dikarenakan mereka mengabdi sudah lama dengan masa pengabdian paling rendah 15 - 30 tahun.

"Karena pengalaman diproses dengan waktu yang cukup lama untuk bisa bekerja dan mengabdi yang baik sebagai abdi negara, yang mestinya diperhatikan dan disejahterakan oleh negara karena kualitas sangat ditentukan oleh kesejahteraan," katanya.

Di tempat sama, Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy berjanji akan menyelesaikan permalasahan para tenaga kerja daerah yang tergabung dalam Honorer Kategori II. "Untuk surat kami terima dan kami akan lakukan evaluasi serta memanggil leading sector," ujarnya. (*)

Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved