Breaking News:

Ketua Umum AKAR Jabar: Aksi Bonbon Bentuk Kekecewaan Terhadap Pemerintah Pusat soal PPKM Level 4

Apa yang dirasakan Gan Bonddilie yang juga Ketua Harian AKAR Jawa Barat ini, katanya, dirasakan juga oleh para pelaku restoran dan kafe di Bandung

Editor: Machmud Mubarok
akar.phri.or.id
Kota Bandung dihebohkan dengan peristiwa percobaan mengakhiri hidup yang dilakukan Ketua Harian AKAR (Asosiasi Kafe dan Resto) Jawa Barat Gan Bonddilie di depan Balai Kota Bandung, Rabu (4/8/2021) siang. 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Ketua Umum Asosiasi Kafe dan Restoran (AKAR) Jawa Barat, Arief Maulana mengatakan percobaan mengakhiri hidup yang dilakukan Gan Bonddilie, Rabu (4/8) di depan Balai Kota Bandung, merupakan bentuk kekecewaan atas keputusan pemerintah pusat yang mengkategorikan Kota Bandung masih dalam Level 4 Penyebaran Covid-19 sehingga masih harus menjalani PPKM Level 4

Apa yang dirasakan Gan Bonddilie yang juga Ketua Harian AKAR Jawa Barat ini, katanya, dirasakan juga oleh para pelaku restoran dan kafe di Bandung. Di sisi lain, ia menyayangkan Gan sampai berbuat sejauh itu melukai diri sendiri.

"Di situ ada kekecewaan dengan keputusan pemerintah pusat yang mengkategorikan Kota Bandung masih di dalam Level 4. Di mana indikator-indikator yang seharusnya, Kota Bandung sudah tidak berada di level tersebut," kata Arief melalui konferensi pers digital, Kamis (5/8).

Baca juga: Ketua PHRI Jabar Sesalkan Aksi Bonbon, Ungkapkan Kondisi Sebenarnya Hotel dan Restoran di Jabar

Baca juga: UPDATE Kondisi Bonbon Ketua Harian AKAR Yang Mau Akhiri Hidup Diungkap Wali Kota Bandung

Arief mengatakan pihaknya setiap hari menampung curhatan dan cerita sesama pelaku UMKM mengenai kondisi keterpurukan ekonomi di masa PPKM Darurat dan Level 4 ini. Hal ini kian dirasakan mendalam oleh Gan.

"Dia bisa dikatakan pahlawan UMKM. Kami semua sangat menghargai perjuangan Kang Bond Bond. Namun kami tidak membenarkan sikap yang dilakukan secara pribadi seperti kejadian kemarin," katanya.

Sebelumnya, katanya, Kapolrestabes Bandung bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bandung melakukan pengawasan terhadap restoran yang diberikan kelonggaran secara bertahap untuk kembali beroperasi. Namun, tidak semua anggota AKAR mendapatkan pelonggaran sebelum memenuhi syarat-syarat yang disepakati.

"Sebenarnya, kami AKAR, Pemerintah Kota Bandung, dan Kapolres sudah satu suara dan kompak untuk berjuang bersama dalam penanganan laju penularan corona ini, terutama di restoran. Hanya saja rekan kami Bond Bond kecewa dengan keputusan pemerintah pusat yang mengkategorikan Kota Bandung masih dalam kategori Level 4," katanya.

Pemkot Bandung, katanya  sudah melayangkan surat kepada Menteri Pariwisata, Menteri Perdagangan, dan instansi-instansi terkait lainnya mengenai kondisi usaha restoran dan kafe di Bandung.

"Kami hanya bisa sampaikan, angkat topi buat kang Yana dan pak Ulung yang sudah mendengarkan suara kami.
Rekan dan sahabat kami Bond Bond selain aktif di AKAR juga aktif di TDA (Tangan Di Atas), dia punya nama besar di TDA juga sebagai pendamping ribuan UMKM di Kota Bandung dan Cimahi," katanya.

"Pengorbanan Bond Bond bukan untuk dirinya pribadi, tapi buat kelangsungan UMKM untuk bisa bertahan dan bangkit, sehingga jangan ada yang menganggap dia stres dan depresi, dia adalah pahlawan UMKM. Kita sebagai pengusaha, bukan berjuang untuk diri sendiri, di dalamnya ada jutaan karyawan, ribuan stakeholder yang terkorelasi secara ekonomi, dari petani, pedagang pasar hingga driver ojek," katanya.

Hotel, kafe, dan restoran, katanya, adalah penghasil PAD terbesar di Kota Bandung dan merupakan penyedia lapangan pekerjaan yang besar bagi masyarakat Kota Bandung. Satu per satu Cafe dan Restoran sudah tumbang, yang artinya pengangguran semakin bertambah dan akan berdampak pada pemulihan ekonomi yang tidak akan mudah.

"Para pengusaha di berbagai sektor saat ini sudah berada di titik nadir, kritis dan kenyataan di lapangan saat ini pengusaha kuliner terjerat banyak kontrak di situasi yang sangat sulit, di antaranya kontrak pinjaman modal, baik perbankan maupun perorangan yang sudah harus dilunasi," katanya.

Juga kontrak sewa tempat dibayar di muka dan mendekati masa habis kontrak, kontrak kerja karyawan, ditambah kesenjangan penghasilan ketika PPKM terus berlangsung. (*)

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved