Breaking News:

PPKM Level 4

Masuk PPKM Level 4, Bupati Bandung Klaim di Daerahnya Banyak Zona Hijau, Mau Izin Gelar Pilkades

Dadang Supriatna, mengklaim wilayah Kabupaten Bandung mayoritas zona hijau Covid-19, meski menerapkan PPKM Level 4, dan berharap Pilkades serentak

Editor: Machmud Mubarok
TribunJabar.id/Lutfi Ahmad Mauludin
Bupati Bandung Dadang Supriatna. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Lutfi Ahmad Mauludin

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Bupati Bandung, Dadang Supriatna, mengklaim wilayah Kabupaten Bandung mayoritas zona hijau Covid-19, meski menerapkan PPKM Level 4, dan berharap Pilkades serentak bisa berjalan.

Dadang mengungkapkan, kalau dilihat di Kabupaten Bandung ini mayoritas (daerahnya/wilayahnya) zona hijau.

"Zona merahnya sudah tidak ada," ujar Dadang, di komplek Pemda Kabupaten Bandung, yang berada di Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (3/8/2021).

Dadang mengatakan, sementara Pilkades ini kan harus berjalan, tetap pihaknya mengharapkan adanya kekhususan.

"Karena ini kan terus-terusan mundur. Kita menunggu, dan akan audiensi dnegan Kemendagri," kata Dadang.

Baca juga: PPKM Level 4 Diperpanjang, Bupati Kuningan Minta Warga Tetap Waspada dan Bersabar

Baca juga: PPKM Diperpanjang, Pekerja Sektor Pariwisata di Indramayu Mengaku Kecewa pada Pemerintah 

Menurut Dadang, Kabupat Bandung menerapkan PPKM level 4 karena masuk aglomerasi (Bandung Raya).

"Kita kan aglomerasi (Bandung Raya) kalau Pilkades ini kan di 49 desa, semua saya cek sudah (masuk zona) hijau semua, sudah relatif aman," ujarnya.

Dedang mengaku, pihaknya sepakat, dan mengirim surat kepada Mendagri, meminta agar ada kekhususan.

"Makanya saya minta izin ke Mendagri, bahwa Kabupaten Bandung sudah relatif aman, terkendali, dan mayoritas sudah (zona) hijau," ucapnya.

Masuk PPKM Level 4

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menjalankan instruksi pemerintah pusat memberlakukan perpanjangan PPKM Level 4 sampai 9 Agustus 2021. Uu mengatakan PPKM memang telah berdampak signifikan terhadap penurunan kasus Covid-19 di Jawa Barat.

"Pemerintah daerah merupakan kepanjangan dari pemerintah pusat. Apapun yang menjadi keputusan pemerintah pusat, Pak Gubernur harus melakukan melaksanakannya, termasuk PPKM yang diperpanjang untuk ketiga kalinya ini," kata Uu melalui ponsel, Selasa (3/8).

Uu mengatakan harus dipahami bahwa dengan adanya PPKM ini, apakah itu PPKM Darurat atau berganti namanya jadi PPKM Level 4, memang membawa pengaruh yang sangat positif bagi penanganan Covid-19 di Jabar.

Misalnya, keterisian rumah sakit penanganan Covid-19 di Jabar terus menurun dari dulu yang mencapai di atas 90 persen, menjadi 52,53 persen pada Selasa (3/8). Yakni dari 19.275 tempat tidur di 336 rumah sakit di jabar, terdapat 10.126 di antaranya yang masih terisi.

Penurunan pun dialami angka penambahan kasus Covid-19. Pada Selasa (3/8), tercatata masih ada 118.967 pasien yang dirawat dan menjalani isolasi mandiri, total 9.679 pasien meninggal dunia, dan total 614.137 kasus Covid-19 sejak awal pandemi.

"Tapi diakui ada kemadharatan, ada kesulitan dengan adanya PPKM ini. Aktivitas ekonomi, aktivitas bermasyarakat, dan yang lain. Tapi ini semua kami harap masyarakat untuk bisa memahami tentang kepentingan kita semua," katanya.

"Karena kalau kita merasakan saudara kita yang kena, saudara kita yang meninggal, ataupun yang lainnya itu, akan sangat terasa bagaimana madharatnya dengan adanya penyebaran virus corona yang sangat dahsyat ini," katanya.

Namun bukan berarti pemerintah tidak memahami dan tidak tahu tentang situasi dan kondisi dampak PPKM ini, kata Uu, tetapi yang harus diambil hikmahnya adalah supaya tidak mendatangkan kemadaratan untuk semuanya, yang lebih berbahaya, yakni penularan Covid-19 yang lebih masif.

Sebelumnya diberitakan, keputusan perpanjangan PPKM Level 4 ini diambil oleh pemerintah pusat, Senin (2/8/2021).

Presiden Joko Widodo yang mengumumkan langsung perpanjangan PPKM dan al ini langsung ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Ia mengeluarkan tiga Instruksi Menteri Dalam Negeri. Satu di antaranya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 yang ditandatangani Mendagri Tito Karnavian, pada Senin 2 Agustus 2021. 

Dalam salinan instruksi Mendagri tersebut diketahui, sejumlah daerah di wilayah Jawa-Bali termasuk dalam Level 3 dan Level 4. Penetapan level PPKM ini didasari oleh indikator-indikator yang sudah ditetapkan Menteri Kesehatan.

Berdasarkan Inmendagri Nomor 27 Tahun 2021, berikut adalah daftar daerah PPKM Level 4 di Pulau Jawa dan Bali terbaru pada 3 Agustus hingga 9 Agustus 2021:

Di Jawa Barat untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 4 (empat) yaitu: 

  1. Kabupaten Kuningan
  2. Kabupaten Indramayu 
  3. Kabupaten Garut
  4. Kabupaten Subang 
  5. Kabupaten Purwakarta
  6. Kabupaten Bekasi 
  7. Kota Sukabumi 
  8. Kota Depok 
  9. Kota Cirebon 
  10. Kota Cimahi 
  11. Kota Bogor 
  12. Kota Bekasi 
  13. Kota Banjar 
  14. Kota Bandung 
  15. Kabupaten Sumedang 
  16. Kabupaten Bogor 
  17. Kabupaten Bandung Barat
  18. Kabupaten Bandung

Wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 3 (tiga) yaitu: 

  1. Kabupaten Sukabumi
  2. Kabupaten Pangandaran
  3. Kabupaten Majalengka
  4. Kabupaten Cirebon
  5. Kabupaten Cianjur
  6. Kabupaten Ciamis
  7. Kabupaten Karawang
  8. Kota Tasikmalaya.

Sedangkan, hanya Kabupaten Tasikmalaya masuk kriteria Level 2.

Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melanjutkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 hingga tanggal 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten/kota tertentu. Menurut Presiden, kebijakan PPKM yang berlangsung sebelumnya dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus telah memberikan hasil yang baik dalam berbagai indikator penanganan Covid-19 di Tanah Air.

"PPKM level 4 yang diberlakukan tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus kemarin telah membawa perbaikan di skala nasional dibandingkan sebelumnya baik dalam hal konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan dan persentase BOR. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan perkembangan beberapa indikator kasus pada minggu ini pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten/kota tertentu dengan penyesuaian pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat sesuai kondisi masing-masing daerah," ujar Presiden dalam pernyataannya terkait perkembangan PPKM di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 2 Agustus 2021.

Presiden menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 bertumpu pada tiga pilar utama. Pertama, kecepatan vaksinasi terutama pada wilayah-wilayah yang menjadi pusat mobilitas dan kegiatan ekonomi. Kedua, penerapan 3M yang masif di seluruh komponen masyarakat. Ketiga, kegiatan pengetesan, pelacakan, isolasi, dan perawatan atau 3T secara masif, termasuk menjaga BOR, penambahan fasilitas isolasi terpusat, serta menjamin ketersediaan obat-obatan dan pasokan oksigen.

Presiden juga mengakui bahwa pemerintah tidak bisa membuat kebijakan yang sama dalam jangka waktu yang panjang. Menurutnya, pemerintah juga harus menentukan derajat pembatasan mobilitas masyarakat sesuai dengan data di hari-hari terakhir agar pilihan yang diambil tepat, baik untuk kesehatan maupun untuk perekonomian.

"Dalam situasi apapun, kedisiplinan dalam melaksanakan protokol kesehatan adalah kunci bagi kesehatan dan mata pencaharian masyarakat," imbuhnya.

Meskipun sudah mulai ada perbaikan, Kepala Negara mengingatkan bahwa perkembangan kasus Covid-19 masih sangat dinamis dan fluktuatif. Oleh karena itu, Presiden mengimbau semua pihak agar terus waspada dalam melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan kasus Covid-19 ini.

Untuk mengurangi beban masyarakat akibat berbagai pembatasan mobilitas dan aktivitas sosial ekonomi, pemerintah tetap mendorong percepatan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Selain itu, pemerintah juga meluncurkan bantuan untuk usaha mikro kecil, PKL dan warung, serta bantuan subsidi upah yang juga sudah mulai berjalan.

"Program Banpres Produktif Usaha Mikro sudah mulai diluncurkan pada tanggal 30 Juli yang lalu," tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para tenaga kesehatan, dokter, dan perawat yang berada di garda terdepan dalam menyelamatkan jiwa manusia akibat Covid-19. Presiden juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas pengertian dan dukungannya terhadap pelaksanaan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang pemerintah terapkan.

"Pilihan masyarakat dan pemerintah adalah sama yaitu antara menghadapi ancaman keselamatan jiwa akibat Covid-19 dan menghadapi ancaman ekonomi kehilangan mata pencaharian dan pekerjaan. Untuk itu gas dan rem harus dilakukan secara dinamis sesuai perkembangan penyebaran Covid-19 di hari-hari terakhir," jelasnya.

Di samping itu, Kepala Negara juga mengapresiasi partisipasi dan dukungan dari para relawan dan dermawan yang ikut membantu pemerintah untuk menegakkan protokol kesehatan, memfasilitasi isolasi mandiri, dan upaya-upaya sosial lainnya.

"Covid-19 adalah tantangan yang harus kita atasi bersama melalui usaha dan kerja keras serta pengorbanan kita dalam menjalani berbagai pembatasan kegiatan ini. Insyaallah kita akan dapat segera terbebas dari pandemi Covid-19," katanya.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved