PPKM di Jabar
PPKM Darurat Kemungkinan Bakal Diperpanjang Sampai 6 Minggu, Mensos Risma Janji Bantuan Ditambah
Sebelumnya, pemerintah sudah menambah belanja di sektor kesehatan dan perlindungan sosial dalam program PEN.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama
TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat rencananya bakal diperpanjang hingga empat atau enam minggu lantaran kasus penyebaran Covid-19 masih tinggi.
Hal ini yang kemudian menjadi perhatian pula Menteri Sosial, Tri Rismaharini saat meninjau ke dapur umum Balai Wyataguna, Kota Bandung, Selasa (13/7/2021).
Menurutnya, Kementerian Sosial sudah mengantisipasi rencana perpanjangan PPKM Darurat ini.
Satu di antaranya dengan langsung berkoordinasi dengan Perum Bulog.
"Kami sudah koordinasi dengan Bulog untuk menyiapkan beras selama PPKM Darurat dan menyiapkan makanan untuk petugas di lapangan agar memudahkan mereka yang kadang sulit mendapatkan makanan," katanya.
PPKM Darurat ini diberlakukan di Jawa-Bali.
Risma menyebut dapur umum yang dibuat oleh Kemensos sudah ada di beberapa wilayah, seperti Bogor, Yogyakarta, dan Bali.
Tak hanya memperhatikan terkait pasokan makanan, Risma pun menekankan kepada para pegawai Kemensos untuk selalu berhati-hati atau waspada saat bertugas di lapangan, apalagi ketika menegur warga yang tak memakai masker.
"Mereka kadang lupa ketika mengarahkan warga tak pakai masker tapi jaraknya berdekatan. Bagaimana pun protokol kesehatan itu penting guna menentukan kondisi kita juga sekitar," katanya.
Langkah yang telah disiapkan Risma juga untuk antisipasi rencana perpanjangan PPKM Darurat ini ialah mencairkan bantuan sosial bagi warga terdampak Covid.
"Awal Juli sudah ada yang mulai didistribusikan bansos oleh PT Pos. Nanti juga ada tambahan bantuan beras oleh Bulog sebanyak 10 kilogram. Nanti akan dibagikan ke alamat-alamat yang sudah terdata sebagai penerima manfaat," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, penerapan PPKM Darurat sudah disiapkan diperpanjang hingga enam minggu ke depan.
Skenario tersebut telah disiapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Skenario ini disiapkan karena cepatnya mutasi Covid-19 varian baru delta.
