Haji Tahun Ini Batal, Calon Jemaah Asal Indramayu Ini Hanya Bisa Elus Dada dan Berharap Cukup Umur

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Adanya keputusan pemberangkatan haji 2021 dibatalkan, membuat para calon jemaah haji hanya bisa mengelus dada dan bersabar.

Seperti yang disampaikan salah satu Calon Jamaah Haji asal Kelurahan Lemahmekar, Kecamatan/Kabupaten Indramayu, Udi Iswahyudi (56).

Ia mengatakan, hanya bisa pasrah karena sudah menjadi kebijakan pemerintah.

Baca juga: Sudah Menunggu Lama, ASDA II Kuningan Tak Jadi Pergi Ibadah Haji: Kebijakan Pemerintah Kami Terima

Baca juga: Penantian 10 Tahun Pasangan Suami Istri Asal Ciamis Ini Kembali Batal Berangkat Haji Karena Covid-19

"Pasrah saja, mau gimana lagi karena sudah ketentuan pemerintah," ujar dia kepada Tribuncirebon.com saat ditemui di kediamannya, Jumat (4/6/2021).

Udi Iswahyudi menyampaikan, yang terpenting baginya adalah niat untuk menunaikan haji.

Soal cukup usia atau tidak saat pemberangkatan nanti, ia hanya berdoa selalu diberi kesehatan dan umur panjang sehingga mampu beribadah ke tanah suci.

Udi Iswahyudi mengatakan, sesuai jadwal, ia akan berangkat pada tahun 2034 mendatang.

Atau dengan kata lain, di usia 69 tahun ia baru bisa mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji.

Dengan adanya pembatalan haji dua tahun terakhir, ia tidak bisa memperkirakan di usia berapa nanti bisa berangkat ke tanah suci.

"Insya Allah berangkatnya dengan istri," ujar dia.

Dana Haji Aman

Pemerintah menjamin dana yang telah disetorkan para calon jemaah haji yang batal berangkat ke Mekah pada musim haji tahun ini aman.

Calon jemaah haji, reguler dan haji khusus, yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1441 H/2020 M, akan menjadi jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1443 H/2022 M.

"Setoran pelunasan Bipih bahkan dapat diminta kembali oleh jemaah yang bersangkutan. Jadi uang jemaah aman, dana haji aman," ujar Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas seusai mengumumkan pembatalan pemberangkatan jemaah haji Indonesia tahun ini dalam konferensi pers di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Kamis (3/6).

Pembatalan pemberangkatan jemaah ini, kata Yaqut, berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, baik dengan kuota haji Indonesia maupun kuota haji lainnya.

Para jemaah dapat meminta kembali dana haji yang telah mereka lunasi atau  tetap menyimpannya di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

"Jadi bisa diambil kembali atau bisa tetap berada di BPKH untuk kita perhitungkan ada pemberangkatan ibadah haji," tutur Yaqut.

Yakut mengatakan, kesehatan dan keselamatan jiwa jemaah haji menjadi alasan pembatalan ini. Kesehatan dan keselamatan jemaah, kata Yaqut, lebih utama dan harus dikedepankan di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

“Karena masih pandemi dan demi keselamatan jemaah, pemerintah memutuskan bahwa tahun ini tidak memberangkatkan kembali jemaah haji Indonesia,” ujar Yaqut.

Yaqut mengatakan, telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M ini.

Yaqut menegaskan, keputusan ini sudah melalui kajian mendalam. Kemenag sudah melakukan pembahasan dengan Komisi VIII DPR pada 2 Juni 2021.

Menurutnya, Komisi VIII DPR dalam simpulan raker tersebut juga menyampaikan menghormati keputusan yang akan diambil Pemerintah, setelah mencermati keselamatan Jemaah haji, aspek teknis, dan kebijakan pemerintah Arab Saudi.

"Komisi VIII DPR dan Kemenag, bersama stake holder lainnya akan bersinergi untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi publik yang baik dan masif mengenai kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1442 H/2021 M," tutur Yaqut.

Yaqut juga mengungkapkan Undang-Undang No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah memberikan amanah kepada pemerintah untuk melaksanakan tugas perlindungan. Sehingga faktor kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah menjadi faktor utama.

Pemerintah berupaya mencegah penyebaran Covid-19 kepada jemaah haji Indonesia.

“Penyelenggaraan haji merupakan kegiatan yang melibatkan banyak orang yang berpotensi menyebabkan kerumunan dan peningkatan kasus baru Covid-19," ucap Yaqut.

Dalam konferensi pers ini hadir pula Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto, serta sejumlah perwakilan dari Kemenkes, Kemenlu, Kemenhub, BPKH, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah, Forum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, serta perwakilan dari MUI dan Ormas Islam lainnya.

Yaqut menegaskan, Jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini akan dialihkan menjadi peserta pada  2022.

"Perlu saya tambahkan bahwa jemaah haji baik reguler dan haji khusus yang sudah melunasi biaya perjalanan haji atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1442 atau 2021 masehi akan menjadi jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji di tahun 1443 h atau 2022 Masehi," ujarnya.(tribun network/fahdi fahlevi/srihandriatmo malau/sam)