Breaking News:

SEGERA LAPORKAN ke Disnakertrans Kalau Perusahaan Tempat Anda Bekerja Berani Ogah-ogahan Bayar THR

Disnakertrans Jabar akan menyediakan posko aduan bagi pekerja terkait tunjangan hari raya atau THR

TRIBUNNEWS.COM
Ilustrasi uang pecahan Rp 50.000 

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Rachmat Taufik Garsadi, mengatakan dalam waktu dekat akan mendirikan posko pelaksanaan serta satuan tugas pelayanan terkait tunjangan hari raya (THR) 2021 untuk mengantisipasi aduan seputar THR Lebaran 2021.

Taufik mengatakan hal tersebut sesuai arahan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang meminta pemerintah daerah untuk membentuk Posko THR 2021. 

Hal ini termasuk dalam bahasan Surat Edaran (SE) Menaker RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang diterbitkan pada 12 April 2021 dan ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia.

"SE Nomor 6 Tahun 2021 itu prinsipnya, karena kita pemerintah daerah, otomatis kita akan mendukung seluruhnya aturan yang dilakukan oleh pusat. Dari situ disampaikan kita membuat posko, kemudian membuat surat ke kabupaten dan kota, dan stakeholder yang berkaitan dengan THR," kata Taufik di kantor dinasnya, Selasa (13/4).

ILUSTRASI - Uang tunjangan hari raya atau THR.
ILUSTRASI - Uang tunjangan hari raya atau THR. (Tribunjabar.id/Kisdiantoro)

Sambil menunggu surat dari Gubernur Jabar, katanya  pihaknya tengah merencanakan pendirian posko tersebut. Paling lambat, posko ini akan berdiri di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar di Kota Bandung, dan di lima UPTD yang tersebar di Jawa Barat.

"Paling lambat poskonya sudah ada seminggu lagi. Untuk yang di provinsi kita akan membangun di kantor dinas dan UPTD, kemudian ada juga nanti di tingkat kabupaten dan kota," katanya.

Baca juga: Perusahaan Harus Berikan THR Maksimal 7 Hari Sebelum Lebaran, Begini Cara Menghitungnya

Rachmat mengatakan pihaknya belum menerima pengajuan kompensasi dari perusahaan yang menyatakan tidak mampu membayar THR tahun ini. Begitu pun dari kalangan pekerjanya.

Ilustrasi uang THR
Ilustrasi uang THR (Pixabay.com)

"Belum ada laporan karena kemarin kita juga masih menunggu dari kementerian juga. Surat Gubernur ke bupati dan walikota untuk menindaklanjuti SE tersebut juga baru segera," katanya.

Terkait dengan pembayaran THR, katanya, seluruh perusahaan di Indonesia wajib membayar THR kepada para pekerjanya sesuai Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan.

Baca juga: Ridwan Kamil Minta Warga Laporkan Perusahaan yang Bayar THR Tak Tepat Waktu

"Jadi itu wajib dibayarkan oleh seluruh pemberi kerja sesuai dengan Permenaker Nomor 6 tahun 2016, itu utamanya. Berkaitan dengan dampak pandemi, hanya satu yang berbeda, bagi perusahaan yang terdampak," katanya.

Perusahaan terdampak pandemi, katanya, bisa menyepakati teknis pembayaran THR kembali bersama para pekerjanya melalui kesepakatan.

"Itu pun dengan melampirkan bukti-bukti bahwa perusahaan ini tidak mampu. Itu saja, tetapi harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan, tetap. Jadi cuma waktunya saja," katanya.

Editor: Fauzie Pradita Abbas
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved