KPK Soroti 3 Indikator Dalam Tata Kelola Pemerintahan di Indramayu

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menyoroti tata kelola pemerintahan atau monitoring center of prevention (MCP) Kabupaten Indramayu.

Sedikitnya ada tiga dari total sebanyak 8 indikator yang menjadi sorotan.

Yakni, pengadaan barang dan jasa, optimalisasi pajak daerah, dan manajemen aset daerah.

Direktur Koordinasi dan Supervisi KPK, Yudhiawan Wibisono mengatakan, skor Kabupaten Indramayu pada tiga indikator itu masih kurang.

"Dari delapan indikator tersebut, tiga indikator harus ada peningkatan karena skornya masih kurang yakni pengadaan barang dan jasa, optimalisasi pajak daerah, dan manajemen aset daerah," ujar dia saat memberikan pemaparan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Indramayu secara virtual, Jumat (19/3/2021).

Yudhiawan Wibisono menyampaikan, indikator pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Indramayu hanya mendapat skor 56,5 persen, optimalisasi pajak daerah mendapat skor 52,2 persen, dan manajemen aset daerah mendapat skor 54,4 persen.

Lima indikator lainnya, yaitu penganggaran APBD mendapat skor 90,4 persen, pelayanan terpadu satu pintu 94,0 persen, APIP 90,1 persen, manajemen ASN 96,3 persen, dan tata kelola dana desa 88,6 persen.

Lanjut Yudhiawan Wibisono, secara keseluruhan MCP di Kabupaten Indramayu menunjukan angka 79 persen.

Atau dengan kata lain berada di urutan ke-6 di tingkat Provinsi Jawa Barat dan urutan ke-122 secara nasional.

"Hal ini juga menunjukan MCP Kabupaten Indramayu terus mengalami perbaikan yang signifikan setiap tahunnya," ujar dia.

Sementara itu, Bupati Indramayu Nina Agustina berjanji akan terus memperbaiki tata kelola pemerintahan di Kabupaten Indramayu. 

Salah satunya dengan meningkatkan efektivitas pembangunan melalui peningkatan kapasitas aparatur negara dan masyarakat, merevitalisasi tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian pembangunan. 

Serta meningkatkan keswadayaan dan kemandirian masyarakat.

"Upaya tersebut tidak dapat dilaksanakan sendiri, tetapi membutuhkan koordinasi dari semua pihak untuk mewujudkannya. Musrenbang ini sangat strategis untuk mengawal upaya tersebut," ujar dia.

Baca juga: Neno Warisman Hadir di Sidang Habib Rizieq sebagai Wartawan? Berikut Pernyataannya Saat Ditemui

Baca juga: Ibu-ibu Mulai Serbu Asjo, Pria Asal Tasik yang Mirip Arya Saloka Pemeran di Sinetron Ikatan Cinta

Baca juga: Kakek Asal Ciamis Ini Tengah Malam Datang ke Indramayu, Ngaku Ingin Cari Jodoh Guru TK