DPR Usulkan Kartu Prakerja Diganti BLT Karyawan, Subsidi Gaji 2021 Bakal Ada Lagi?
Isu tentang Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT karyawan belakangan ini menjadi sorotan lagi.
lihat foto
TRIBUNCIREBON.COM- Isu tentang Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT karyawan belakangan ini menjadi sorotan lagi.
Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengusulkan, agar program Kartu Pra kerja diganti dengan program seperti BLT BPJS Ketenagakerjaan.
Lantas, benarkah BLT karyawan atau subsidi gaji 2021 akan ada lagi?
Baca juga: PROFIL Cyntiara Alona, Artis yang Diciduk Diduga Terkait Prostitusi Online, Pernah Main Cinta Fitri
Baca juga: Subsidi Gaji Rp 1,2 Juta Akan Cair Maret 2021, Anda Termasuk Penerima BLT Karyawan? Ini Cara Ceknya
Baca juga: Ikut Latihan Bersama Persib Bandung, Ezra Walian Terkesan dengan Sambutan Rekan Satu Tim
Dalam rapat kerja bersama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Selasa (16/3/2021), Saleh awalnya meminta agar pemerintah membuat kanal YouTube khusus berisi berbagai program pelatihan.
Kanal youtube tersebut nantinya bisa diakses siapa saja tanpa perlu mendaftar.
"Apakah tidak bisa video yang mereka buat itu (dibuat lembaga pelatihan) kita beli saja, kalau sudah dibeli tinggal kita tayangkan.
Bikin satu website resmi yang dimiliki pemerintah, isinya soal itu semua, jadi orang siapa saja pun kalau mau belajar tinggal buka itu," kata Saleh, dilansir dari Kompas TV dalam artikel 'DPR Minta Program Kartu Prakerja Diganti dengan BLT Gaji'
Sebelumnya, Ida memang pernah menyebut BLT karyawan tak dilanjutkan tahun ini karena sebagian anggarannya dipakai untuk Kartu Pra kerja.
Anggaran kartu PraKerja 2021 yang tadinya hanya Rp 10 triliun, ditambah menjadi Rp 20 triliun.
Baca juga: Gen Halilintar Ucapkan Selamat ke Atta & Aurel, Ternyata Ini Alasan Tak Hadiri Acara Lamaran
Saleh menilai, sulit mengevaluasi keberhasilan program kartu Pra Kerja.
Sedangkan pemberian BLT karyawan, dampaknya langsung terlihat dari meningkatnya daya beli masyarakat.
Hal serupa juga disampaikan anggota Komisi IX lainnya dari Nur Yasin.
Menurutnya, program BLT karyawan sangat dinanti masyarakat.
Ia meminta agar program terkait pandemi yang berhasil di 2020, jangan dihapus.
"Dalam kondisi pandemi ini, program yang sudah diluncurkan di tahun 2020, setidaknya di Dapil saya (Jawa Timur IV) itu mendapat respons yang sangat positif dari masyarakat," ujar Nur.
Alasan Diganti Kartu Pra Kerja
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan di balik keputusan pemerintah tersebut.
Menurutnya, pada tahun ini pemerintah fokus mendorong perlindungan sosial melalui sektor yang produktif.
"Perlindungan sosial di tahun ini beda dengan tahun lalu di mana tahun lalu kita memang memberikan subsidi gaji," ujar Airlangga dalam talkshow daring yang ditayangkan YouTube BNPB, Selasa (9/3/2021).
Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Tak Ada Lagi Subsidi Gaji pada 2021, Begini Penjelasan Menko Airlangga'
"Tetapi memang kita dorong tahun ini lebih kepada sektor yang produktif agar menggerakkan dua hal," lanjutnya.
Pertama, untuk mengurangi jumlah individu yang tidak bekerja.
Kedua, bisa mendorong daya beli bagi orang yang bekerja. Dengan demikian, perlindungan sosial pada tahun ini lebih menitikberatkan program padat karya untuk berbagai sektor.
"Jadi program padat karya didorong apakah itu pertanian. Apakah itu infrastruktur.
Juga kita dorong untuk UMKM," tambahnya.
Berikut videonya.
Diberitakan sebelumnya, para pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta tak akan mendapat bantuan langsung tunai atau BLT dari Pemerintah.
Seperti disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, Rabu (3/2/2021), tidak ada alokasi dana untuk BLT karyawan 2021.
Kendati begitu, dana BLT karyawan 2021 ternyata dialihkan untuk program kartu pra kerja.
Dia menjelaskan, program Kartu Pra kerja kini telah diubah skemanya menjadi semi bantuan sosial.
"Kemudian, program Kartu Pra kerja yang semula untuk meningkatkan kompetisi menjadi berubah.
Kami harus berikan insentif, jadi semi bansosnya Kartu Prakerja," katanya di Cikarang, Rabu (3/2/2021).
Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Menaker: Alokasi Bantuan Subsidi Gaji Dialihkan ke Kartu Prakerja'
"Untuk sekarang, kami tidak menggunakan skema subsidi upah tapi program Kartu Pra kerja, yang di situ ada insentifnya tetap dilanjutkan," lanjut Ida.
Lebih lanjut Ida menjelaskan bahwa Kartu Pra kerja menjadi bagian dari program Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.
Program ini telah dialokasikan dari keuangan negara sebesar Rp 20 triliun.
"Kartu Pra kerja itu ada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian. Kami Kementerian ketenagakerjaan menjadi bagian program itu, karena kami punya pelayanan Sisnaker memberikan pelatihan bagi program dari Kartu Prakerja itu sendiri," ujar politisi PKB ini.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari membenarkan sekaligus menegaskan bahwa tahun ini program pemerintah berupa bantuan subsidi gaji tidak berlanjut.
"Betul, di APBN 2021 tidak ada lagi subsidi upah," kata dia saat dihubungi Kompas.com, hari ini.
Dia menjelaskan, anggaran negara yang dipersiapkan tahun ini hanya diperuntukkan jaringan perlindungan sosial untuk golongan masyarakat 40 persen terbawah.
