Ratusan PSK Dominan dari Jabar Akan Dipulangkan, Pemkot Pangkalpinang Biayai Ongkos Rp 296 Juta
Setelah pendataan dilakukan, kemudian para PSK tersebut dipulangkan ke daerah asal dengan bantuan anggaran dari pemerintah.
TRIBUNCIREBON.COM - Pemkot Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, mengalokasikan anggaran Rp 296 juta untuk memulangkan ratusan wanita yang diduga bekerja sebagai penjaja seks komersial (PSK) di sejumlah tempat hiburan malam.
Proses pemulangan itu berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 karena adanya tahapan karantina.
Kepala Dinas Sosial Pangkalpinang Rika Komarina mengatakan, anggaran yang disediakan meliputi tiket transportasi dan konsumsi selama karantina.
Saat ini tercatat sebanyak 152 orang PSK berasal dari kawasan lokalisasi Teluk Bayur dan Parit Enam.
"Rencana penutupan lokalisasi telah dimulai sejak tahun lalu. Ini bukan lambat, tapi ada proses yang harus kita lewati," ujar Rika di Balaikota, Senin (15/2/2021).
Baca juga: Catherine Wilson Ngaku Kapok Pakai Narkoba, Kini Sudah Bebas, Niat Buang Sial, Mau Lakukan Hal Ini
Baca juga: Ashanty & Keluarganya Positif Covid-19, Kondisi Istri Anang Sempat Drop Banget, Arsy Sampai Menangis
Baca juga: BLAK-Blakan Miyabi Curhat Soal Pengalaman Buruknya di Indonesia, Heran Kok Banyak yang Mendemonya
Sebelumnya Pemkot Pangkalpinang bersama kepolisian dan TNI melakukan razia besar-besaran terhadap sejumlah tempat lokalisasi. Dalam razia itu terjaring sebanyak 152 PSK yang sebagian besar berasal dari Jawa Barat.
Setelah pendataan dilakukan, kemudian para PSK tersebut dipulangkan ke daerah asal dengan bantuan anggaran dari pemerintah.
Selanjutnya kawasan lokalisasi bakal diubah sebagai tempat pendidikan keagamaan. Para PSK pertama kali masuk ke Pangkalpinang dengan dalih bekerja sebagai pelayan kafe dan restoran.
Gelar Rapat Koordinasi
Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang menggelarkan rapat koordinasi, terkait rencana penutupan terhadap lokalisasi teluk bayur dan parit enam, Rabu (10/02/2021).
Dipimipin oleh sekretaris daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang, Radmida Dawam dalam rakor tersebut hadir beberapa instansi terkait seperti Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pangkalpinang, Sat Pol PP Kota Pangkalpinang dan beberapa instansi lainnya.
Namun Radmida Dawam mengaku saat ini pihaknya akan segera melakukan penutupan lokai, menyusul anggaran yang sudah disiapkan oleh Pemkot Pangkalpinang.
"Sekarang kita sudah siap dan lokalisasi akan segera ditutup, nanti bersama dengan forkopimda kita akan menutup permanen dan kita harapkan ini bisa berjalan lancar," katanya.
Terkait kapan dilakukan penutupan, Radmida Dawam mengaku akan segera melakukan penutupan dalam waktu dekat usai menyelesaikan beberapa mekanisme terkait pemulangan para PSK.
"Tahapan nanti tunggu saja waktunya, kita sudah menyiapkan mekanisme atau strategi yang penting ini dilakukan dengan humanis dan juga memanusiakan mereka. Akan tetapi kita tetap tegas, dalam melakukan penutupan ini," tegasnya.