Surat AHY Tak Dibalas Jokowi, Partai Demokrat: Ada Urusan Kekuasaan yang Jadi Anak Buah Presiden

TRIBUNCIREBON.COM - Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng, menyikapi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak membalas surat AHY. 

Menurutnya persoalan rencana pengambilalihan paksa atau kudeta Agus Harimurti Yudhoyono dari Partai Demokrat disebut bukan hanya persoalan internal saja, karena diduga melibatkan pejabat negara. 

"Ini bukan urusan internal partai semata. Ada masalah internal partai, itu akan diselesaikan dengan ketentuan-ketentuan internal partai sesuai AD/ART, tapi ada urusan elemen kekuasaan ini yang menjadi anak buah presiden," ujar Andi saat dihubungi, Jakarta, Kamis (4/2/2021).

"Oh tidak benar kata pak Moeldoko, semuanya tidak benar. Saya sih berharap mudah-mudahan tidak benar ada restu dari istana dan segala macem (terkait rencana kudeta)," sambung Andi Mallarangeng. 

• Pengamat Ungkap Isu Kudeta AHY Muncul Ada Kaitan dengan Kemenangan Aklamasi AHY di Kongres Demokrat

• Marzuki Alie Ancam Bongkar Borok Demokrat Kalau Terus Dituduh Kudeta AHY, Pengamat Ngaku Heran

Namun, Andi menyebut Presiden Jokowi memiliki hak untuk tidak menjawab surat tersebut, meski isi surat itu hanya untuk mengklarifikasi keterlibatan pejabat negara berdasarkan keterangan yang diterima DPP Demokrat.

"Ini kan pada kepentingan pak Jokowi sendiri untuk menjawab, karena mengetahui klarifikasi bagaimana urusan pak Moeldoko ini. Tapi kalau presiden tidak merasa tidak perlu menjawab, ya tidak apa-apa," papar Andi. 

Sebelumnya, Presiden Jokowi tidak akan menanggapi surat dari Ketua Umum Demokrat AHY yang meminta klarifikasi adanya gerakan kudeta partai Demokrat yang melibatkan orang di lingkaran Istana. 

Hal itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno dalam video yang diterima Tribunnews.com, Kamis, (4/2/2021).

"Kami tidak perlu menjawab surat tersebut," kata Pratikno.

Alasannya menurut dia, masalah tersebut merupakan masalah internal partai Demokrat.

Mekanisme penyelesaian masalah tersebut telah diatur dalan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

"Karena itu adalah perihal dinamika internal partai. Perihal rumah tangga internal partai Demokrat yang semuanya kan sudah diatur didalam AD/ART," katanya.

Pratikno membenarkan bahwa AHY berkirim surat kepada Presiden Jokowi terkait permasalahan partai tersebut.

Surat diantarkan langsung oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsa.

"Iya benar kami sudah menerima surat dari Pak AHY yang ditujukan kepada bapak presiden, diantar langsung oleh pak Sekjen Partai Demokrat," katanya.

• 7 Amalan-amalan yang Baik Dilakukan di Hari Jumat, Membaca Surat Al Kahfi, Sholawat hingga Sedekah

• Terapis Wanita Tewas Mengenaskan Tanpa Celana di Panti Pijat, Warga Curigai Pria Misterius Ini

Kata Pengamat

Menanggapi ramainya isu pengambilalihan kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pengamat politik M Qodari blak-blakan menilai, ada beberapa alasan.

Menurutnya, munculnya isu gerakan kudeta AHY terjadi karena ketidakpercayaan beberapa kader terhadap kepemimpinan AHY.

Terlebih adanya perbedaan sosok AHY dengan ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Direktur Eksekutif Indo Barometer ini mengatakan, popularitas AHY berbeda jauh dengan SBY.

Padahal, AHY merupakan sosok yang disiapkan oleh SBY.

Tetapi dalam pencapaian dan popularitasnya, masih kalah jauh dari ayahnya.

"Memang AHY muncul suaranya di survey, tapi kan angkanya jauh jika dibandingkan dengan SBY," katanya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (3/2/2021).

Popularitas SBY, kata Qodari, cukup tinggi pada tahun 2002-2004.

• Pengamat Ungkap Isu Kudeta AHY Muncul Ada Kaitan dengan Kemenangan Aklamasi AHY di Kongres Demokrat

• Partai Demokrat Rusuh Akibat Isu Kudeta, AHY Kirim Surat ke Jokowi, tapi Jokowi Ogah Balas Surat AHY

• Istana Negara Cueki Surat AHY ke Jokowi Soal Kudeta di Demokrat, Pratikno: Presiden Tak Akan Jawab

Sehingga, pada saat itu, SBY dapat membawa Partai Demokrat menjadi pemenang pilpres.

Kondisi itu pun akhirnya berlanjut hingga tahun 2009.

"Nah AHY bukan SBY. Ya memang tentara, tapi dari segi pengalaman, usia, penerimaan publik, jauh dibawah SBY," kata Qodari.

Keresahan sekelompok kader Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY tersebut, lanjut Qodari juga dipengaruhi oleh dua hal.

Pertama, kegagalan AHY pada kontestasi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 silam.

Kedua, AHY gagal menjadi cawapres di Pilpres 2019 lalu.

"Nah AHY yang terjadi justru dua kali gagal. Yang pertama gagal di arena pertarungan, yang kedua, gagal masuk arena."

"Sebagian kader itu meragukan, bahwa AHY bisa mendongkrak suara Partai Demokrat," ujar Qodari, dikutip dari Kompas.com.

Menurutnya, ada ketidakpercayaan kader terhadap AHY, yang dikhawatirkan justru akan membawa perolehan suara Demokrat melorot pada pemilu 2024 mendatang.

Sehingga, para kader tersebut hendak mencalonkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang baru.

Oleh karena itu, ia menyarankan, agar Partai Demokrat fokus melakukan penguatan organisasi.

Ia menyebut Partai Demokrat tidak perlu mencari sosok pemimpin yang superstar seperti SBY atau AHY.

"Tapi butuh seseorang (pemimpin) yang lebih berkonsentrasi pada penguatan-penguatan institusi."

"Sehingga nanti partainya lebih awet, lebih permanen. Karena popular individu itu lebuh cepat naik dan turun," tururnya.

Istana Tak Akan Jawab Surat AHY

Seperti diketahui, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membenarkan pihak Istana telah menerima surat dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Adapun, surat tersebut ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang isu pengambilalihan kepemimpinan AHY.

Diduga, pengambilalihan ini melibatkan pejabat penting di lingkaran dekat Presiden dan menyeret nama Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

"Iya benar kami sudah menerima surat dari Pak AHY yang ditujukan kepada Pak Presiden."

"Diantar langsung oleh Pak Sekjen Partai Demokrat," kata Pratikno dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (4/2/2021).

Kendati telah menerima surat tersebut, Pratikno menyebut pihaknya tidak akan menjawab surat dari putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu.

"Dan kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut," jelas Pratikno.

Pratikno mengatakan, surat AHY tak akan dijawab karena berisi tentang dinamika internal Partai Demokrat.

Ia pun mengingatkan agar pihak Partai Demokrat menyelesaikan persoalannya sesuai dengan aturan yang berlaku dalam partainya.

"Karena itu adalah perihal dinamika internal partai, itu adalah perihal rumah tangga internal Partai Demokrat."

"Yang semuanya kan sudah diatur di dalam AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga)," tegas Pratikno.

Sebelumya diberitakan, AHY mengaku telah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi pada Senin (1/2/2021).

Melalui suratnya, AHY meminta klarifikasi tentang isu adanya gerakan yang mengarah pada upaya mengambil alih kepemipinan Partai Demokrat.

Berdasarkan informasi yang diperoleh AHY, gerakan tersebut turut melibatkan pejabat penting yang berada di lingkaran dekat Presiden.

AHY juga menyebut gerakan itu sudah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi.

Namun demikian, AHY mengatakan, tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam persoalan ini.

(Tribunnews.com/Maliana, Kompas.com/Tatang Guritno)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Alasan Munculnya Isu Kudeta di Partai Demokrat, Pengamat: Popularitas AHY Jauh Dibawah SBY