Kata Demokrat, Seharusnya Jokowi Jawab Surat AHY, Jika Surat Itu Tak Ada Hubungan dengan Presiden
Presiden Joko Widodo ( Jokowi) seharusnya menjawab surat dari Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY).
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNCIREBON.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) seharusnya menjawab surat dari Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY).
Hal itu dikatakan Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron.
Pernyataan Herman Khaeron itu sekaligus mengklarifikasi adanya keterlibatan pejabat di lingkaran Istana dalam ' gerakan kudeta AHY ' Ketua Umum Partai Demokrat.
• Pengamat Ini Blak-blakan, Isu Kudeta AHY Muncul, Salah Satunya AHY Jauh Dibawah SBY Popularitasnya
• Pengamat Ini Blak-blakan, Isu Kudeta AHY Muncul, Salah Satunya AHY Jauh Dibawah SBY Popularitasnya
"Kalau tidak hubungannya langsung dengan Presiden, tentu sebaiknya diklairifkasi, bahwa itu adalah urusan pribadinya Pak Moeldoko," kata Herman Khaeron dalam diskusi virtual bertajuk 'Imbas Skenario Kudeta Politik Menyasar AHY’, seperti dilansir dari Tribunnews.com, Kamis (4/2/2021).
Diketahui, alasan pihak Istana tak mau menjawab surat AHY lantaran hal itu merupakan ranah internal Partai Demokrat.
Herman menilai alasan itu keliru.
Sebab dalam proses pendalaman yang dilakukan Demokrat, ada campur tangan pihak eksternal Partai Demokrat yang kini disebut-sebut Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
"Sesunguhnya bagi kami justru ini menjadi hal yang sangat substansial, ini sangat penting, karena ada keterlibatan pihak eksternal di mana bagian dari lingkaran pihak Istana," ucapnya.
Atas dasar itu, Herman menilai Presiden Jokowi sebaiknya menjawab surat itu sebagai bentuk klarifikasi karena Moeldoko adalah pejabat di lingkaran Istana.
"Sejatinya presiden bisa memberikan balasan surat itu atas berbagai pertanyaan dan klarifikasi," ucap Anggota Komisi VI DPR RI itu.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan menanggapi surat dari Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang meminta klarifikasi adanya gerakan kudeta partai Demokrat yang melibatkan orang di lingkaran Istana.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno dalam video yang diterima Tribunnews.com, Kamis, (4/2/2021).
"Kami tidak perlu menjawab surat tersebut," kata Pratikno.
Alasannya menurut dia, masalah tersebut merupakan masalah internal partai Demokrat.
