Breaking News:

Bandara Kertajati BIJB Termasuk yang Belum Bayar, PBB 2020 di Majalengka Belum Terbayar Capai 12%

Sebanyak 12 persen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2020 di Kabupaten Majalengka belum terbayar. Termasuk Bandara Kertajati BIJB

Tribuncirebon.com/Handhika Rahman
Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajadi Kabupaten Majalengka, Kamis (4/7/2019). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON, MAJALENGKA - Sebanyak 12 persen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2020 di Kabupaten Majalengka belum terbayar.

Salah satunya, datang dari Bandara kebanggaan masyarakat Majalengka, BIJB Kertajati.

Sekretaris Bapenda Majalengka, Iwan Dirwan mengatakan, pihaknya baru menerima 82,6 persen atau sekitar Rp 48 miliar Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sementara, pada tahun 2020 sendiri, target PAD PBB Majalengka senilai Rp 58 miliar dari 960 ribu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB).

Baca juga: MUI Berani Jamin Vaksin Sinovac Buatan China Isinya Halal, Tak Masalah Disuntikan ke Tubuh, Siap?

Baca juga: PPKM Tak Jauh Beda dengan PSBB Proporsional, Pusat Instruksikan Sejumlah Daerah Jabar Terapkan PPKM

Baca juga: Komnas Bongkar Kasus Penembakan 6 Laskar FPI, Minta 2 Polisi yang Tembak Mati Korban Segera Dipidana

Namun pada realisasinya hanya sekitar Rp 48 miliar.

"Kalau kita bicara dari Rp 58 miliar potensi ketetapan PBB, yang bisa kita realisasikan di tahun 2020 kemarin kurang lebih hampir sekitar Rp 48 miliar. Untuk angka pastinya minggu ini kita targetkan selesai rekonsiliasi data," ujar Iwan, Jumat (8/1/2021).

Ia mengaku, kendala banyak objek pajak yang telah berpindah kepemilikan.

Sehingga, pihaknya kesulitan menelusuri keberadaan wajib pajak.

Di samping sebagian besar bidang tanah yang ada di Kabupaten Majalengka belum dilakukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Sehingga, SPPT belum semua berbasis NIK.

"Termasuk BIJB Kertajati juga belum membayar PBB," ucapnya.

Hal itu dikarenakan, sambung dia, dana penyertaan modal yang diterima BIJB dari Pemerintah Provinsi masuk per tanggal 31 Desember lalu.

Sehingga, terkendala dari perbankan.

"Jadi untuk BIJB ini di-cover oleh dua wajib pajak. Pertama Pemprov Jabar dan PT BIJB. Untuk tagihan PBB PT BIJB saja itu hampir Rp 6,4 miliar," tandasnya.

Penulis: Eki Yulianto
Editor: dedy herdiana
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved