Breaking News:

BLT

148 Ribu Rekening Enggak Jadi Dapat BLT Karyawan Gelombang 2, Kemnaker Menduga Ada Manipulasi Data

Simak update kabar terbaru BLT karyawan gelombang 2 yang disebut tak cair untuk 148 ribu rekening.

tribunnews.com
Ilustrasi uang 

TRIBUNCIREBON.COM- Simak update kabar terbaru BLT karyawan gelombang 2 yang disebut tak cair untuk 148 ribu rekening.

Hal tersebut diketahui setelah Kementerian Ketenagakerjaan (  Kemnaker) melakukan pemadanan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Bahkan Kemnaker menduga adanya manipulasi data pekerja.

Baca juga: Kecelakaan Lalu Lintas di Jatiluhur, Truk Oleng Tabrak Angkot, Sopir Angkot dan Bayi 1 Tahun Tewas

Baca juga: Sudah Rajin Pakai Masker Tapi Kasus Covid-19 Tinggi? Awas Virus Corona Bisa Nempel Benda-benda Ini

Menurut Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Soes Hindharno, jumlah penerima BLT karyawan gelombang 2 memang berkurang jika dibandingkan gelombang 1.

Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Penerima Subsidi Gaji Termin II Berkurang, Kemenaker Duga Ada Perusahaan Manipulasi Data Wajib Pajak'

Ini karena dilakukan pemadanan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Alhasil, jumlah penerima bantuan subsidi gaji termin kedua hanya mencapai 11.052.859 orang, dari jumlah penerima sebelumnya sebesar 12,4 juta pekerja.

"Harus ada pemadanan data, setelah evaluasi termin pertama hingga enam batch itu berbeda karena harus sesuai dengan wajib pajak," kata Soes ketika dihubungi Kompas.com, Senin (8/12/2020).

Dari pemadanan data tersebut, sekitar 148.000 penerima diduga termasuk kriteria wajib pajak alias berpenghasilan di atas Rp 5 juta.

Oleh karenanya, Soes pun menduga ada pemberi kerja atau perusahaan yang secara sengaja memanipulasi data pekerja agar menerima subsidi gaji sebesar Rp 1,2 juta.

Baca juga: Tersangka Kasus Korupsi PDSMU Majalengka Terkonfirmasi Positif Covid-19, Kejari Tak Jadi Menahannya

"Jangan-jangan ada dugaan perusahaan itu mendaftarkan pekerjanya dengan gaji di bawah Rp 5 juta.

Bisa jadi, angka jumlah pajaknya yang dihapus," ujar dia.

"148.000 orang itu perlu dilakukan klarifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan yang mengumpulkan data mereka.

Ada indikasi bisa salah data atau salah orang, itu jadi pihak BPJS Ketenagakerjaan," tambah Soes.

Halaman
1234
Sumber: Surya
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved