Breaking News:

Edhy Prabowo Ajukan Surat Pengunduran Diri Sebagai Menteri KKP, Gerindra Minta Maaf Ke Jokowi-Ma'ruf

Surat pengunduran diri yang dia ajukan pada Kamis (26/11/2020) kemarin pun telah diterima oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Editor: Machmud Mubarok
Tribunnews/Irwan Rismawan
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (25/11/2020). KPK resmi menahan Edhy Prabowo bersama enam orang lainnya terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam kasus dugaan menerima hadiah atau janji terkait perizinan tambak usaha dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya. 

TRIBUNCIREBON.COM - Edhy Prabowo yang kini telah menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Surat pengunduran diri yang dia ajukan pada Kamis (26/11/2020) kemarin pun telah diterima oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Surat pengunduran diri sudah ditandatangani Pak Edhy kemarin. Surat itu ditujukan ke Bapak Presiden," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) Antam Novambar melalui keterangan resminya, Jumat (27/11/2020).

Baca juga: Andai Tak Ada Covid-19, Malam Ini Persib Bandung Vs Persija Jakarta di Stadion GBLA, Pukul 20.30 WIB

Baca juga: Desa Sinarjati Majalengka Bakal Padam Listrik Dua Jam Hari Ini, Cek Jadwalnya di Sini

Baca juga: Lelang Mobil Murah Corona, Honda Odyssey, Ertiga, Nissan Frontier, dan Fortuner Mulai Rp 7,1 Juta

Baca juga: Partai Masyumi Baru Dideklarasikan, Habib Rizieq, Ustaz Abdul Somad, dan Amien Rais Diajak Bergabung

Kini, pihak KKP tengah menantikan keputusan resmi dari Presiden Jokowi atas surat pengunduran diri tersebut.

Sebab menurut Antam, hanya Presiden yang berhak memutuskan pemberhentian seorang menteri.

Lebih lanjut kata dia, pada situasi kurang baik di lingkup kementeriannya, pelayanan KKP terhadap masyarakat kelautan dan perikanan tetap berjalan seperti biasa. Pegawai di pusat maupun Unit Pelayanan Teknis (UPT) Daerah tetap beroperasi seperti biasa.

"Yang pasti layanan ke masyarakat tetap berjalan, tidak boleh kendor," katanya.

Sebagaimana diketahui, posisi Menteri KP sejak 25 November 2020, Presiden menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengisi sementara jabatan tersebut.

Minta Maaf

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin atas peristiwa OTT KPK terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Rabu (25/11/2020).

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved