15 Tahun Timor Leste Merdeka, Eurico Gutteres Tuntut Hal Ini Kepada Indonesia, Bawa Nama Wiranto
Sudah 15 tahun Timor Leste yang memilih untuk lepas dari Indonesia itu merdeka.
lihat foto
TRIBUNCIREBON.COM - Sudah 15 tahun Timor Leste yang memilih untuk lepas dari Indonesia itu merdeka.
Kemerdekaan Timor Leste melalui perjuangan panjang dan penuh darah.
Akhirnya pada momen referendum tahun 2002, sebagian besar orang Timor Leste memilih untuk merdeka.
Baca juga: Nikita Mirzani dan Forum Pecinta Ulama Saling Lapor ke Polisi, Singgung Soal Pencemaran Nama Baik
Baca juga: Bacaan Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Beserta Kisah di Balik Pembuatan Naskah Proklamasi
Salah satunya adalah Eurico Gutteres, dia adalah pemimpin milisi di Timor Leste yang pro dengan Indonesia.
Namanya mungkin tak setenar Alfredo Reinaldo, namun dia adalah sosok yang berada di pihak Indonesia meski orang Timor Leste.
Baca juga: 6 Cara Memusnahkan Lemak di Perut, Kalau Dilakukan Rutin Selama 30 Hari, Haislnya Sesuai Harapan
Menurut UCA News, setelah kemerdekaan Timor Leste, Eurico juga pindah ke Indonesia.
Dikutip Tribunmedan.com dari Intisari, setelah pada akhirnya Timor Leste ternyata memilih merdeka ketimbang menjadi bagian dari Indonesia.
Namun, 15 tahun setelah merdeka, Eurico Gutteres, ternyata sempat memohon hal ini kepada Indonesia.
Tahun 2017, setelah 15 tahun Timor Leste merdeka, Eurico Gutteres menuntut pemerintah Indonesia memulai proses untuk mengeluarkan mereka dari daftar kejahatan serius PBB.
Hal itu supaya bisa memudahkannya dalam bepergian ke luar negeri.
Keluhan tersebut menyebabkan 1.000 mantan pejuang pro Indonesia, yang turun ke jalan-jalan Kupang, berjuang untuk Indonesia.
Nasib mereka sangat kontras dengan perlakuan pahlawan yang diberikan kepada anggota senior angkatan bersenjata Indonesia termasuk pemimpin kampanye Timor Timur.
Misalnya pensiunan jenderal Wiranto, yang pernah menjadi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo periode pertama.
Eurico Guterres, mantan pemimpin pejuang pro-Jakarta, memohon kepada pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan kepastian hukum bagi 403 warga Timor Leste yang namanya masih dalam daftar 'kejahatan serius' PBB terkait kekejaman selama pendudukan Indonesia di Timor Timur.
Dia mengajukan banding kepada Wiranto, yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan sebagai komandan selama pemungutan suara berdarah 1999 untuk kemerdekaan Timor Timur.
