107 SMP dan 655 SD di Kuningan Masih Pembelajaran Jarak Jauh, Ada yang Memanfaatkan untuk Main Game

Laporan Kontributor Kuningan, Ahmad Ripai

TRIBUNCIREBON.COM, KUNINGAN - Di Kabupaten Kuningan, 107 SMP dan 655 SD masih memberlakukan metode pembelajaran jarak jauh (PJJ) di masa pandemi ini. PJJ dilakukan karena kekhawatiran penyebaran virus corona.

Namun metode pembelajaran jarak jauh ini juga bukan tanpa masalah. Malahan beberapa pihak menyebutkan metode seperti ini bisa menghilangkan satu generasi penerus bangsa.

"Berbagai masalah yang muncul selama PJJ (Pendidikan Jarak Jauh, red) diberlakukan seperti tidak adanya bimbingan perilaku oleh guru serta ditambah tidak siapnya inovasi pembelajaran melalui daring tersebut jadi salah satu penyebab kekhawatiran itu muncul," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, Uca Somantri saat ditemui di ruang kerjanya, yang berada di Kecamatan Sukamulya, Rabu (19/8/2020).

Menurut Uca, selama PJJ diberlakukan di masa pandemi ini, justru sebenarnya siswa-siswi tidak sepenuhnya belajar.

"Penggunaan teknologi internet justru dimanfaatkan siswa-siswi untuk mengakses hal lain seperti menonton video hingga bermain game," kata Uca.

"Belum tahu persis sampai kapan metode itu dilakukan dan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka bisa kembali digelar dan baru beberapa sekolah yang menggelar simulasi dan kita masih menunggu perkembangan covid di Kuningan," katanya.

• 12 Juta Rekening Calon Penerima BLT Rp 600 Ribu Sudah Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, Cek Namamu

• BLT Rp 600 Ribu Bagi Karyawan Cair 25 Agustus 2020, Begini Cara Cek Namamu di BPJS Ketenagakerjaan

• Daftar Harga iPhone Terbaru Agustus 2020: Mulai iPhone 7 Plus hingga iPhone 11 Pro Max

Ditemui secara terpisah di Kedai Asyique Kopi, Jalan Cut Nyak Dien, Kuningan, anggota DPRD Kuningan, Deki Zaenal Muttaqin, mengatakan masa pandemi Covid-19 ini  berdampak pada kegiatan pendidikan.

"Semua lembaga penyelenggara pendidikan hingga saat ini belum bisa menggelar kegiatan belajar mengajar secara tatap muka langsung di sekolah, karena kekhawatiran yang besar akan penyebaran virus korona," kata Deki.

Kondisi kegiatan pendidikan seperti itu, lanjut Deki,banyak dikeluhkan berbagai pihak.

"Terutama para orangtua murid dan sebagian guru pengajar. Dengan pembelajaran secara daring, para orangtua mengeluhkan biaya ekstra yang dikeluarkan untuk pulsa dan smartphone agar anaknya bisa tetap mendapatkan pengajaran," ujarnya.

Deki yang juga Anggota Fraksi Gerindra Bintan DPRD Kuningan ini mengaku bahwa dirinya secara pribadi mengkhawatirkan kondisi pendidikan pada situasi saat ini.

"Anggaran yang dimiliki Disdikbud supaya betul-betul tepat dialokasikan sehingga political will yang sudah menjadi tanggung jawab, bisa terasa manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya.

Anggaran yang dicantumkan dalam APBD dialokasikan atau dipergunakan oleh Dinas Pendidikan sebagai sebuah bentuk dari administrasi keadilan.

"Amanat undang-undang itu menuntut pihak terkait untuk bekerja dan berpikir lebih ekstra dan menciptakan sebuah ide lebih dari kondisi biasanya," katanya.

Sejuah ini, kata Deki, menilai bahwa cita-cita Kabupaten Kuningan menuju Kabupaten pendidikan masih jauh panggang daripada api.

"Sehingga perlu evaluasi yang menyeluruh dan komprehensif untuk bisa dijelaskan secara eksplisit," katanya. 

Daftar Sekolah yang Bisa KBM Tatap Muka

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi mengatakan, berdasarkan hasil verifikasi para pengawas dan kantor cabang dinas di 282 kecamatan berstatus kawasan zona hijau covid-19 di kota/kabupaten se Jawa Barat, hanya 71 dari 4.800an SMA/SMK/ sederajat dan SLB  yang mendapat lampu hijau untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara tatap muka pekan ini.

Dari 71 sekolah yang telah terverifikasi siap melakukan KBM secara tatap muka, terdiri dari 38 SMA, 28 SMK, dan lima SLB.

Dengan rata-rata per kecamatan zona hijau terdapat dua sekolah yang siap menyelengggarakan KBM tatap muka.

"Untuk daerah kabupaten/kota mana saja yang sudah ada sekolah yang siap menggelar KBM tatap muka, ada di Wilayah Kab. Bogor, Kab Sukabumi, Cianjur, Majalengka, Garut, Tasik, Ciamis, Cirebon, Kab. Subang dan beberapa wilayah yang kita globalkan rata-rata sekolahnya berada di daerah pelosok atau perkampungan, yang tidak ada  konektivitas internet (blank spot), atau kalaupun ada kualitas jaringannya (internet) rendah," ujarnya saat ditemui di sela kegiatannya di Jalan Pasteur, Kota Bandung. Selasa (18/8/2020).

Mengenai kemungkinan adanya pergeseran kondisi status zona covid-19 misal dari hijau ke kuning, menurut Dedi, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Satuan Tugas Covid-19 Jawa Barat.

• Tabrakan Beruntun Baru Saja Terjadi di Jalur Maut Gekbrong Cianjur, Satu Orang Dilaporkan Tewas

• Emak-emak Bonceng 2 Anak Naik Motor, Terobos Lampu Merah, Anaknya Tewas Tergilas Truk, Emak Selamat

• Jenazah Siswi Kelas VI SD Ini Matanya Terbuka dan Berkedip saat hendak Dimandikan

Dinas akan memantau kestabilan pergerakan dari kondisi tersebut untuk mengevaluasi KBM secara tatap muka di masing-masing kabupaten/kota.

"Kenapa dari 228 kecamatan zona hijau tidak kami buka semua, karena kami memerlukan evaluasi dari kestabilan kondisi tiap kabupaten/kota, karena apabila kondisinya berubah maka kebijakannya pun akan berubah. Bahkan, dari 71 sekolah ini masih ada kemungkinan bertambah atau mungkin berkurang," ucapnya.

Dedi menambahkan, berdasarkan evaluasi tersebut, pihaknya pun akan menerapkan pembukaan KBM tatap muka di jenjang pendidikan SMP dan SD secara bertahap.

Terlebih, pengajuan pembukaan KBM tatap muka, hingga kini masih banyak dan terus berlangsung.

"Berdasarkan hasil evaluasi dan pengajuan pembukaan sekolah yang masih berlangsung, maka untuk KBM tatap muka di jenjang SMP dan SD akan dilakukan dari kestabilan penerapan di jenjang SMA/SMK/SLB yang terus dievaluasi setiap dua pekan. Kalau kondisi ini terus stabil, maka kemungkinan Bulan September untuk SMP sudah bisa dimulai," ucapnya.

Hanya 71 Sekolah

Sebelumnya, Sekretaris Gugus Tugas Percepatanan Penanganan Covid-19 Jawa Barat, Daud Achmad, mengatakan hanya 71 sekolah tingkat SMA dan SMK di Jawa Barat yang siap kembali membuka sekolahnya untuk kegiataan belajar mengajar secara tatap muka di tengah pandemi Covid-19.

Setelah dilakukan verifikasi, 71 sekolah ini dinilai sudah bisa menjalani kegiatan sekolah secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Sekolah-sekolah ini pada dasarnya berada di kecamatan zona hijau atau kecamatan yang belum tersentuh kasus Covid-19 sejak awal.

"Ada seperti yang sudah disampaikan, di beberapa daerah seperti Kabupaten Pangandaran, Ciamis, Sukabumi. Ada juga di Indramayu," ujar Daud di Gedung Sate, Selasa (18/8).

Daud mengatakan sekolah yang telah membuka aktivitas belajar secara tatap muka di sekolah ini sudah dipastikan lolos dalam tahapan verifikasi oleh tim di gugus tugas setiap kabupaten atau kotanya masing-masing.

• Sopir Mobil Kijang yang Sengaja Halangi Ambulans di Garut Diburu Polisi, Pelat Nomor Asal Sumedang

• Tabrakan Beruntun Baru Saja Terjadi di Jalur Maut Gekbrong Cianjur, Satu Orang Dilaporkan Tewas

• Pengumuman Jadwal SKB CPNS 2019 Hari Ini, Download Pula Materi Pokok Soal SKB CPNS 2019

Artinya protokol kesehatan di sekolah itu pun sudah bisa dilaksanakan termasuk dalam penggunaan sistem belajar secara bergantian antara sistem daring dan luring.

"Sekolah harus betul-betul siap melakukan protokol kesehatan. Mulai dari penyediaan fasilitas cuci tangan, siswa pakai masker dan face shield, kemudian juga harus ada komitmen dengan komite sekolah oke tidak anaknya sekolah," ujarnya.

Menurut Daud, selain menerapkan protokol kesehatan, sekolah yang akan membuka kembali kegiatan tatap muka ini para guru yang mengajarnya harus mengikuti swab test terlebih dahulu.

Ketika seluruh aturan sudah dipenuhi maka akan ada pengecekan kembali dari tim gugus tugas masing-masing kabupatn kota.

"Gurunya harus dites swab. Ini keputusan di gugus tugas kabupaten kota. Kecamatan yang bisa gelar ini awalnya 257, menjadi 248, sekarang tinggal 228 kecamatan zona hijau. Kalau ini berjalan, dan ada yang terpapar, itu bisa ditutup lagi sekolahnya," tuturnya.

Daud mengatakan orang tua siswa pun bisa mengajukan izin ketika mereka keberatan membiarkan anaknya kembali belajar secara tatap muka, dan hanya menginginkan belajar secara daring. Pihak sekolah harus menyediakan berbagai fasilitas penunjang tersebut, baik luring maupun daring.

Cellica Belum Putuskan

Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana belum dapat memutuskan kemungkinan Kabupaten Karawang menerapkan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka lantaran kondisi penyebaran Covid-19 di Karawang yang masih fluktuatif.

Cellica menyebut masalah ini masih dibahas di Pemda Karawang. "Masih, masih kami bahas. Kami masih ikut Kementerian Pendidikan," katanya, Selasa (18/8/2020).

KBM secara tatap muka, kata Cellica, belum mau ia terapkan lantaran dirinya tak ingin gegabah untuk mengambil kebijakan tersebut di masa pandemi ini.

Cellica pun menyebut sudah banyak kasus yang terjadi usai KBM tatap muka dibuka dan justru terjadi lonjakan pasien positif.

"Penerapan KBM tatap muka untuk tingkat anak-anak agak sulit apalagi harus membiasakan mereka memperhatikan protokol kesehatan. Jadi, lebih baiknya nanti dilakukan pada jenjang yang lebih memahami dan mampu menerapkan kedisiplinan," ujarnya.

Ketika disinggung terkait perlu tidaknya kurikukum darurat dalam pembelajaran secara daring atau online, Cellica menegaskan Pemda Karawang tetap mengikuti dan merujuk pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Setiap daerah punya kebijakan masing-masing. Yang jelas, kami saat ini masih mengkajinya terkait pembelajaran jarak jauh (daring)," ucap dia. (Sam/(Cipta Permana)