Pemprov Jabar Bakal Gelar Rapid Test di Stasiun Kota Bogor dan Bojong Gede Bagi Penumpang KRL

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Hery Antasari, mengatakan akan melakukan tes Covid-19 secara acak kepada seribuan penumpang KRL di Stasiun Kota Bogor dan Stasiun Bojonggede, Jumat (26/7).

Hal tersebut untuk menekan penyebaran Covid-19 di Jawa Barat, terutama di kawasan penyangga DKI Jakarta.

Sebelumnya pun hal serupa sempat dilakukan di stasiun di Bogor dan kawasan Puncak dan akhirnya menemukan puluhan pelaku perjalanan di kawasan Jabodetabek ini terbukti reaktif setelah dilakukan rapid test dan beberapa di antaranya dinyatakan positif melalui tes usap atau swab test.

"Masyarakat yang datang ke Jakarta ini hampir setiap harinya ya kurang lebih sekitar 250 ribuan, berasal dari Jawa Barat. Ini yang menggunakan kereta api. Untuk itu, kami akan mencoba merespon melalui gugus tugas, melakukan pelacakan dan edukasi," katanya di Gedung Sate, Rabu (24/6).

Melalui operasi gabungan ini, katanya, pihaknya berupaya mendeteksi awal supaya warga yang keluar-masuk Jawa Barat betul-betul dalam kondisi sehat.

Dalam kesempatan itu pihaknya akan menyediakan 1.200 rapid test, dan swab test untuk tes lanjutan.

"Rencana dilakukan hari Jumat di peak hour kedatangan KRL dari Jakarta masuk ke Jawa Barat, melalui pintu moda angkutan kereta api, khususnya di KRL atau komuter. Terminal, pool bis, bandara, dan seterusnya, akan dilakukan terus ke depannya," ujarnya.

• Mulai Hari Ini Pelanggan Bisa Kirim Foto Meteran Listrik via WA PLN, Simak Cara Laporannya

• Dua Bocah Terpeleset, Tenggelam di Bekas Galian Pasir, Satu Tewas, Seorang Lagi Masih Dicari

Upaya ini, katanya, untuk menjaga angka penurunan Covid-19 di Jabar tetap baik. Dalam hal ini untuk menjaga persebarannya tidak semakin meluas.

Namun demikian, katanya, pemeriksaan pengguna kendaraan pribadi yang keluar-masuk Jabar sudah tidak diawasi secara ketat akibat sudah ditiadakannya check point.

"Jadi periode memeriksa kendaraan pribadi di pintu masuk atau di jalur-jalur yang ada di Jawa Barat, ini sudah kita ubah ya pendekatannya. Jadi lebih ke sarana dan prasarana ke armadanya untuk angkutan umum. Jadi sudah selesai untuk angkutan pribadi," ujarnya.

Tetapi, katanya, karena berdasarkan aturan dari Kementerian Perhubungan ada pembatasan juga untuk penumpang, baik kendaraan pribadi ataupun yang berbas umum, maka tetap secara periodik pihaknya di lapangan malakukan imbauan dan penindakan kepada pelanggar PSBB. (*)