Breaking News:

Musim PPDB, Mendadak Banyak Orang Mengaku Saudaranya Kepala Sekolah, Ini Kata Kepala SMKN 4 Bandung

Baginya, tidak ada keharusan untuk mengaminkankan permohonan di surat itu.

Editor: Machmud Mubarok
(TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)
Orang tua bersama calon siswa yang akan mendaftar PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) membaca Informasi PPDB 2020 di SMKN 4, Jalan Keliningan, Kota Bandung, Jumat (12/6/2020). Anggota DPRD Jabar, Dadang Supriatna, membenarkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala SMKN 4 Bandung, terkait pendaftaran PPDB 2020. Dalam surat itu, Dadang merekomendasikan seorang siswa, tapi tidak mengintervensi pihak SMKN 4 Bandung supaya menerima siswa tersebut. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

 TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Musim penerimaan peserta didik baru (PPDB) ada kalanya jadi momen titip menitip siswa di sejumlah sekolah yang dituju. Anggota DPRD Jabar Dadang Supriatna, mengeluarkan surat rekomendasi soal siswa untuk diterima di SMKN 4 Bandung.

"Betul, itu dari saya. Ada warga saya di Kabupaten Bandung minta tolong, saya sampaikan PPDB sekarang sudah online, tapi tetap minta. Ya saya bikinkan. Sebatas membantu (bikinkan rekomendasi). Saya tidak hubungi kepala sekolahnya karena tidak kenal, tidak intervensi, silahkan saja karena kan sekarang ada aturannya," ujar Dadang.

Kepala SMK N 4 Bandung, Asep Tapip Yani mengaku sudah menerima suratnya. Baginya, tidak ada keharusan untuk mengaminkankan permohonan di surat itu. Tapi kalaupun siswanya memenuhi kriteria, otomatis siswa itu lolos.

"Kami sih ikut aturan saja, kan aturannya ada. Kalau anaknya lolos, nilainya bagus, ya selesai," ujarnya.

Surat rekomendasi dari anggota Komisi V DPRD Jabar untuk meloloskan siswa ke SMKN 4 Bandung.
Surat rekomendasi dari anggota Komisi V DPRD Jabar untuk meloloskan siswa ke SMKN 4 Bandung. (ISTIMEWA)

Diakuinya, di musim PPDB, selain disibukkan mengurus administrasi sekolah, kepala sekolah macam Asep Tapip Yani juga disibukkan dengan hal lain. Apalagi kalau bukan urusan titipan.

"‎Banyak yang via telepon ke saya juga banyak. Ya biasa, kepala sekolah mah kalau musim PPDB mah banyak saudaranya. Yang ngaku teman anu anu. Semua begitu. Rata-rata yang hubungi kepala sekolah justru yang tidak memenuhi syarat," ucap dia.

Seperti diketahui, sebuah foto surat dengan kop DPRD Jabar, atas nama HM Dadang Supriatna tentang rekomendasi sekolah ditujukan ke Kepala SMKN 4. Bandung beredar.

Surat itu ditandatangani anggota DPRD Jabar Dadang Supriatna pada 10 Juni. Dalam surat itu, tertulis, sehubungan masuknya kegiatan belajar mengaja 2020-2021, dia selaku anggota DPRD merekomendasikan seorang siswa.

Hanya saja, nama siswa dan asal sekolahnya dicoret. ‎Di surat itu, ia merekomendasikan agar siswa itu bisa diterima di sekolah tersebut.

Ini Alasan Ibu Asal Cirebon Siksa Anak Kandung, Disiram dan Dipukul, Sengaja Direkam, Videonya Viral

Jadwal Acara TV Hari Ini, Trans TV Trans 7 RCTI GTV SCTV Indosiar, Ada Film India Ra One dan Escobar

Terapkan PSBB Proporsional, Pemkab Majalengka Bentuk Satgas Penegakan Disipilin

Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi mengaku sudah melihat surat tersebut dan ia mengkonfirmasi kebenarannya.

"Betul memang itu dari beliau ya. Cuma saya sebagai Ketua Komisi V tidak bisa menjustifikasi hukum soal itu karena pimpinan Komisi V bukan antasan anggota. Tapi memang secara moral disayangkan," ujar Abdul Hadi Wijaya via ponselnya.

Disayangkan karena Komisi V DPRD Jabar sebelumnya sudah sepakat untuk tidak membuat rekomendasi semacam itu terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) saat ini.

"Komisi V dalam rapat bersama Saber Pungli, Disdik Jabar sudah menyekapati tidak buat rekomendasi-rekomendasi seperti itu. Pak Ds juga hadir di rapat itu," ucapnya.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved