Virus Corona Mewabah

Dedi Mulyadi Nilai PSBB Aneh, Toko Tutup tapi Pasar Buka, Minta Urusan Corona Diserahkan ke Daerah

Anggota DPR RI Dedi Mulyadi menyetujui pernyataan Kepala BNPB Doni Munardo bahwa penanganan wabah Covid-19

Editor: Fauzie Pradita Abbas
Istimewa
Dedi Mulyadi, saat diwawancarai wartawan 

TRIBUNCIREBON.COM - Anggota DPR RI Dedi Mulyadi menyetujui pernyataan Kepala BNPB Doni Munardo bahwa penanganan wabah Covid-19 diserahkan ke kebijakan daerah masing-masing.

//

Menurut Dedi, penanganan wabah corona dengan berbasis kearifan lokal semestinya dari dulu disampaikan. Sehingga, kata Dedi, setiap daerah tidak serta merta meniru penanhanan Covid-19 dengan gaya yang sama.

Sebab, kultur antara kota dan kabupaten yang mayoritas desa adalah sangat berbeda. Gaya kepemimpinannya pun berbeda.

"Misalnya, kalau Gubernur DKI bisa total menggerakkan seluruh satkeholder di sekitarnya karena kultur alamnya homogen. Kultur alamnya ya, bukan manusianya," kata Dedi, Rabu (13/5/2020).

Menurutnya, di DKI Jakarta semua perangkat dari mulai wali kota hingga lurah merupakan bawahan Gubernur atau di bawah komandonya.

Sehingga seorang gubernur mampu menggerakkan mereka untuk sama-sama menjalankan kebijakan yang sama.

 5.800 Pekerja Migran yang akan Pulang ke Jabar Bakal Diperiksa Kesehatannya dan Dikarantina

Sementara di daerah, wali kota dan bupati merupakan kepemimpinan otonom karena mereka dipilih oleh rakyatnya masing-masing, sehingga mereka memiliki cara tersendiri dalam penanganan corona.

Jaga masyarakat desa, lanjut Dedi, cara penanganan corona tidak mesti harus dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB).

Sebab, dengan PSBB banyak yang harus dikorbankan dan cara itu dinilainya tidak efektif.

TERSENDAT  : Saat PSBB petugas Kepolisian, Sat Pol PP, dan Dinas Perhubungan memeriksa kendaraan motor dan mobil yang melintas di perbatasan Kota Cimahi dan Kota Bandung di Jalan Raya Rajawali Timur, Bandung, Sabtu (2/5/2020). Terbatasnya tempat dan petugas yang memeriksa menyebabkan kemacetan di wilayah sana.
TERSENDAT : Saat PSBB petugas Kepolisian, Sat Pol PP, dan Dinas Perhubungan memeriksa kendaraan motor dan mobil yang melintas di perbatasan Kota Cimahi dan Kota Bandung di Jalan Raya Rajawali Timur, Bandung, Sabtu (2/5/2020). Terbatasnya tempat dan petugas yang memeriksa menyebabkan kemacetan di wilayah sana. (Tribunjabar.id/Deni Denaswara)

Menurutnya, PSBB cocok diterapkan di perkotaan. Namun demikian, kalaupun PSBB diterapkan, pasar di kota tetap harus berjalan karena itu merupakan tempat penjualan produk masyarakat desa.

Namun tentu saja aspek tata kelolanya sesuai dengan protokol WHO, yakni social distancing, physical distancing, memakai masker dan lain-lain.

"Tapi yang di Jakarta jangan pergi ke daerah kalau punya risiko tinggi karena orang desa harus terjaga produksi pertaniannya agar suplai logistik untuk kota yang sedang PSBB berjalan dengan baik, tidak terganggu sehingga kebutuhan bahan makanan terpenuhi," katanya.

Kemudian di daerah, kata Dedi, PSBB itu sebenarnya fokus pada seleksi ketat terhadap pendatang dari luar kota.

Masyarakat di daerah harus dibentengi, tetapi regulasi ekonomi tetap jalan. Pasar dan toko harus buka. Namun pendekatan kultur berbasis RT dan RW jadi standarisasi utama dalam menangani corona, sehigga rapid test dan swab test harus dilakukan secara massif.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved