Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Godog Rencana Kemungkinan Jawa Barat Lockdown, tapi. . .

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mengkaji dan mempersiapkan kemungkinan pemberlakuan karantina total (lockdown) di Jabar.

//

Opsi karantina total terus dikaji sebagai upaya mempercepat meredanya epidemi corona (Covid-19).

"Opsi lockdown atau karantina wilayah khususnya untuk zona merah ini sedang kami bahas. Besok akan dirampungkan," ujar Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, di Gedung Pakuan Bandung, Minggu (29/3/2020).

Meski begitu, Emil, begitu Ridwan Kamil biasa disapa, mengatakan tetap menyerahkan keputusannya kepada pemerintah pusat.

"Saya selalu koordinasi dengan Pak Doni Monardo (Kepala Gugus Tugas Penanganan Covid-19) untuk meminta izin. Jadi, tidak boleh ada daerah yang melalukan lockdown tanpa izin pemerintah pusat," ucapnya.

• Ibu-ibu di Sukabumi Mengamuk, Bank Keliling Tetap Menagih di Tengah Musibah Wabah Virus Corona

• Ada Wabah Virus Corona, Ribuan Tukang Cukur Asgar Pulang Kampung ke Garut, Bakal Dites Kesehatan

• Gerebek Rekan Sesama Kades Sedang Selingkuh, Kades di Wonogiri Ini Merasa Serba Salah

Meski demikian, Emil memahami jika di sejumlah tempat di Jabar, karantina lokal mulai dilakukan di tingkat RT, RW, kelurahan, atau kecamatan.

"Jika dalam rangka menjaga keselamatan warga para lurah, RW, dan RT melakukan karantina kewilayahan, saya kira argumentasi itu bisa diterima. Yang level kota, kabupaten, dan provinsi itulah yang harus mendapat izin dari pemerintah pusat," ujarnya.

Tentang larangan mudik, Emil menginstruksikan agar para ketua RT dan RW mendata warganya yang sudah telanjur pulang.

Hal itu dilakukan agar individu yang baru mudik melakukan isolasi mandiri selama 14 hari karena berstatus sebagai orang dalam pemantauan (ODP).

"Banyaknya pemudik akan mempersulit pengaturan kami yang sudah kami maksimalkan di warga setempat. Kalau ditambah lagi dengan warga mudik yang kami tidak tahu history kesehatannya dan datang dari daerah pusat pandemi seperti Jakarta, ini menyulitkan," katanya.

Emil menambahkan, Pemprov Jabar masih melakukan tes masif untuk memetakan persebaran dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Menurut Emil, pihak kepolisian sudah lebih ketat menjaga wilayah Jabar dari hal-hal yang meresahkan dan membahayakan kesehatan masyarakat, seperti menangani para pemudik dan membubarkan kerumunan warga.

Sebab, respons terhadap anjuran bekerja di rumah dan social distancing ternyata belum dilakukan masyarakat secara maksimal.

"Waktu dites akan ada lockdown itu, reaksi dari masyarakat ternyata biasa-biasa saja. Tapi, poinnya adalah persiapan ke arah sana sedang kami lakukan," tuturnya.

"Namun keputusan tetap ada di pemerintah pusat. Kalau nanti waktunya tiba (lockdown wilayah), masyarakat jangan kaget dan tentunya harus kita persiapkan dengan baik."

Patuhi Hierarki

Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, meminta pemerintah 27 kabupaten dan kota mengajukan rekomendasi kepada pemerintah provinsi sebelum menerapkan kebijakan karantina lokal guna menekan penyebaran virus corona.

Uu mengatakan, pada prinsipnya pihaknya menghargai kebijakan kepala daerah yang melakukan langkah-langkah pencegahan sepanjang tidak keluar dari payung hukum normatif.

Tak Ada Lockdown

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan tidak ada lockdown atau karantina wilayah terhadap kabupaten kota atau di tingkat provinsi di Jawa Barat. Setiap karantina wilayah, katanya, harus mendapat persetujuan Presiden RI.

Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan pemerintah daerah dapat memberlakukan karantina wilayah parsial tanpa persetujuan Presiden RI, jika hanya mengkarantina sebuah rumah, gedung, kawasan, RT, RW, kampung, desa atau kelurahan, dan kecamatan.

"Saya sudah memberikan izin kepada pemerintah kota dan kabupaten untuk melakukan yang namanya karantina wilayah parsial. Jadi bukan lockdown, karantina wilayah parsial ini tidak usah ada izin Presiden," kata gubernur yang akrab disapa Emil ini di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (30/3).

Hal ini, katanya, berlaku juga untuk Kota Tasikmalaya yang sudah mengumumkan akan melakukan karantina wilayah. Hanya saja, karantina hanya bisa dilakukan paling luas terhadap sebuah kecamatan. Paling tidak, melakukan penutupan jalan seperti yang dilakukan di Kota Bandung.

"Hanya ada karantina wilayah parsial. Ada di satu kecamatan di Kota Sukabumi, di mana ada lonjakan pasien positif dari hasil rapid test, itu akan jadi karantina wilayah parsial pertama di Jawa Barat," katanya.

Dalam masa karantina wilayah parsial, katanya, pergerakan masyarakat yang diizinkan hanya dua jenis, yakni pergerakan logistik pangan dan kesehatan.

• Yuk Baca Doa Qunut Nazilah, MUI Imbau Umat Islam Baca Doa Itu, Agar Terhindar dari Virus Corona

• Doa Tolak Bala Tolak Wabah Mohon Pertolongan Allah SWT Lengkap dengan Huruf Latin dan Terjemahannya

Jadi jika ada satu desa dinyatakan dikarantina, warga yang tidak berkepentingan dilarang keluar rumah. Jika melanggar, akan ditindak oleh pihak kepolisian setempat

Pemerintah kabupaten atau kota pun katanya, berkewajiban memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang menjalani karantina tersebut. Pilihan terburuk, katanya, adalah mendirikan dapur umum.

Karantina wilayah parsial, ujarnya, baru diberlakukan jika terdapat kasus luar biasa terkait dengan penyebaran Covid-19 di kawasan tersebut. Hal ini pun dikhawatirkan terjadi terhadap daerah dengan jumlah pemudik yang tinggi dari daerah penyebaran virus corona. (Sam)