Breaking News:

Politik

DULU PKS Mesra dengan Gerindra, Dukung Prabowo di Pilpres, Sekarang Paling 'Doyan' Kritik Prabowo

Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) mengkritik kunjungan kerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang hingga saat ini tercatat sudah ke tujuh negara.

Kolase/Kompas.com
Prabowo dikritik PKS 

Menurut Kemenlu China, selama ini negaranya konsisten terhadap posisi ZEE sesuai dengan hukum internasional seperti ditetapkan pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut.

Juru Bicara Kemenlu China, Geng Shuang, menyatakan tidak peduli jika Indonesia masih tidak terima dengan hal itu.

"Apakah pihak Indonesia menerimanya atau tidak, tidak ada yang akan mengubah fakta bahwa China memiliki hak dan kepentingan atas perairan yang relevan," kata Geng, seperti dikutip dari pemberitaan Global Times, Jumat (3/1/2020).

Pernyataan itu disampaikannya sebagai tanggapan atas nota protes yang sebelumnya dilayangkan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia pada 31 Desember 2019.

Lebih lanjut, China menganggap penghargaan arbitrase Laut Cina Selatan adalah ilegal dan dibatalkan demi hukum.

"Kami telah lama menegaskan bahwa China tidak menerima atau mengenalinya. China dengan tegas menentang negara, organisasi, atau individu mana pun yang mengganggu putusan arbitrase yang tidak sah untuk melukai kepentingan China," kata dia.

Dalam sebuah jumpa pers, Geng menyebut negaranya memiliki kedaulatan atas Kepulauan Nansha di Laut China Selatan dan memiliki hak atas perairan di sekitar kepulauan tersebut.

Ia juga menyatakan, wilayah perairan itu sudah lama digunakan oleh nelayan China untuk mencari ikan, karena merupakan teritori China secara sah.

Di akhir pernyataannya, Geng menegaskan China melalui Duta Besar ingin terus bekerja sama dengan Indonesia dan menyelesaikan segala bentuk perselisihan melalui dialog bilateral.

Hal ini ditujukan untuk menjaga hubungan baik dan kerja sama yang telah terjalin antar dua negara, juga menjaga stabilitas regional.

Sebelumnya, kapal pencari ikan dan coast guard milik China berlayar di kawasan perairan Natuna yang berdasarkan Konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Pemerintah Indonesia mencoba jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah ini dengan melayangkan nota protes terhadap China melalui Duta Besar yang ada di Jakarta.

Sementara itu, TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI terus disiagakan di Perairan Natuna yang masuk dalam Provinsi Riau untuk memantau kondisi di sana. Penjagaan ini dilakukan karena sejumlah kapal milik China masih ada di sana.

Adapun, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, melalui juru bicaranya, Dahnil Anzar, menyatakan, mengedepankan diplomasi damai untuk menyelesaikan persoalan ini dengan China. Ada 4 sikap dan langkah Indonesia merespons persoalan ini, yaitu:

- Pertama, menyatakan bahwa China telah melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Indonesia juga menolak klaim dari China terkait traditional fishing ground, yang dianggap tidak memiliki landasan hukum.

- Kedua, Indonesia menolak klaim penguasaan Laut Natuna Utara atas dasar Nine Dash Line.

- Ketiga, akan dilakukan operasi di Laut Natuna oleh Tentara Nasioanl Indonesia (TNI) secara intensif.

- Keempat, peningkatan kegiatan ekonomi di sekitar wilayah ZEE atau Laut Natuna.

Sudah Tak Lagi Sejalan

Berdasarkan tulisan yang dimuat Kompas.com pada tanggal 23 Oktober 2019, kemesraan Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) yang terjalin selama Pilpres 2019 pudar.

Keduanya tidak lagi sejalan sebagai kekuatan oposisi yang berada di luar pemerintahan.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah menyatakan bergabung dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Bahkan Prabowo memastikan Partai Gerindra mendapat jatah dua menteri dalam kabinet ( Prabowo dan Edhy Prabowo menjadi menteri).

Kala itu, tepatnya, pada Selasa (22/10/2019) malam, Presiden PKS Sohibul Iman bersama sejumlah elite partainya menemui Prabowo.

Adapun Sohibul tiba di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, sekitar pukul 18.30 WIB.

Ia didampingi Sekjen PKS Mustafa Kamal, Ketua DPP PKS Bidang Polhukam Almuzzammil Yusuf, dan Ketua Departemen Politik PKS Pipin Sopian.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, Sohibul menegaskan sikap politik PKS yang berbeda dengan Partai Gerindra.

PKS memilih berada di luar pemerintahan dan tetap menjadi oposisi. "Kami harus menjaga marwah demokrasi kita.

Jadi demokrasi itu sejatinya harus ada check and balance, jadi kalau misal teman-teman tidak memilih di luar pemerintahan, biarlah PKS di luar pemerintahan," ujar Sohibul saat memberikan keterangan seusai pertemuan.

Meski berbeda sikap, Sohibul menekankan partainya akan tetap menjalin komunikasi dengan Partai Gerindra

Ia menghormati sikap politik Prabowo yang akhirnya bergabung dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Meski pilihan politik kami berbeda, Pak Prabowo memilih untuk di dalam kami tetap di luar, tapi kita tetap saling menghormati dan komunikasi, silaturahim tetap kami jaga," kata Sohibul.

Sohibul kemudian mengungkapkan alasan Prabowo bergabung ke pemerintahan Presiden Jokowi.

Menurut dia, Prabowo merasa bisa memberikan kontribusi lebih baik terhadap negara jika bergabung dalam pemerintahan, khususnya di bidang pertahanan.

"Kalkulasi rasional dari Gerindra, mereka melihat bahwa kalau masuk dalam pemerintahan Pak Jokowi, mereka bisa memberikan kontribusi jauh lebih baik, dan itu kita hormati," ujar Sohibul.

"Jadi Pak Prabowo melihat masuk dalam pemerintahan itu memberikan peluang bisa mengabdi lebih baik daripada di luar. Ya kita hormati," ucapnya.

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved