OJK Cirebon Mencabut Izin Usaha 84 Badan Kredit Desa Karena Sudah Tidak aktif Beroperasi

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Badan Kredit Desa (BKD) sudah dilarang beroperasi mulai 2020.

Hal itu sesuai Surat Edaran (SE) OJK Nomor 19/SEOJK.03/2016 tentang Pemenuhan Ketentuan BPR dan Transformasi BKD yang Diberikan Status Sebagai BPR.

Dalam surat itu disebutkan 31 Desember 2019 menjadi tenggat bagi BKD untuk memenuhi persyaratan transformasi menjadi BPR, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), atau unit usaha BUMDes.

"Di luar itu, BKD akan dicabut izin usahanya dalam hal BKD tidak dapat memenuhi persyaratan transformasi atau BKD tidak aktif beroperasi," kata Kepala OJK Cirebon, M Luthfi, kepada Tribun Jabar, Kamis (2/1/2020).

Ia mengatakan, di Wilayah III Cirebon terdapat 125 BKD aktif dan 53 nonaktif.

Dari seluruh BKD aktif itu sudah ada tiga yang telah bertransformasi menjadi LKM.

"Di antaranya, PT LKM BKD Indramayu, PT LKM BKD Mandiri Cirebon, dan PT LKM BKD Cirebon," ujar M Luthfi.

Menurut Luthfi, sebanyak 84 BKD telah dicabut izinnya pada 31 Desember 2019.

Pasalnya, seluruh BKD tersebut dinyatakan tidak memenuhi persyaratan transformasi dan tidak aktif beroperasi.

• SEDIH Tewas Berpelukan Kakak Adik Ini Menjadi Korban Longsor di Depok, Tertimpa Reruntuhan Rumah

• MANFAAT Cengkeh Sebagai Obat Alami Untuk Meredakan Sakit Gigi, Begini Penjelasannya

• Bertapa di Malam Tahun Baru, Mbah Mijan Melihat Peristiwa yang Bakal Terjadi di 2020, Begini Katanya

Ia mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki OJK Cirebon dana pihak ketiga yang dikelola sejumlah LKM di Wilayah III Cirebon mencapai Rp 18,75 miliar.

Sementara baki debit kredit atau pembiayaan yang dikelola seliruh LKM itu mencapai Rp 30,76 miliar.

"LKM itu mencakup LKMS Gunung Jati, LKMS Talaga, LKM Kuningan, LKM BKD Mandiri Cirebon, dan LKM BKD Indramayu," kata M Luthfi.