Bupati Cirebon Minta PNS Tak Ikut Organisasi yang Bertentangan dengan Negara

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, mengimbau, kepada seluruh calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang baru saja dilantik menjadi PNS untuk tidak menjadi bagian dalam organisasi yang bertentangan dengan negara atau pemerintahan.

Imron menambahkan, PNS yang tergabung dalam organisasi tersebut dikhawatirkan menjadi pemecah belah, sedangkan PNS dituntut sebagai perekat bangsa.

"Kebanggaan tersendiri bila PNS dikenal dengan prestasinya, bukan karena sensasinya," kata Imron di Kantor Bupati Cirebon, Kecamatan Sumber, Jumat (27/12/2019).

Imron mengatakan, selain menjadi anggota organisasi yang bertentangan, ASN pun kerap dimanfaatkan oleh seseorang untuk kepentingan politik sejumlah pihak.

Ia menambahkan, bila ASN masih tergabung dalam organisasi yang bertentangan, pemerintah daerah akan memberikan sanksi tegas.

"Sanksi tegas yang diberikan adalah pemecatan," katanya.

Sebanyak 474 calon pegawai negeri sipil (CPNS) menjadi pegawai negeri sipil (PNS), di Aula Cakrabuana Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon, Kecamatan Sumber, Kamis (26/12/2019).

Pelantikan bagi ratusan PNS tersebut yakni untuk bidan, perawat, guru, dan tenaga tekhnik di Pemerintahan Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Tribun Jabar, dari dinas kesehatan ada 108 orang, dinas pendidikan sebanyak 353 orang, dinas PUPR 8 orang, dan DPKPP 5 orang.