Penerima Manfaat Kartu Pra Kerja Harus Tepat, Netty Prasetiyani: Jangan Sampai Kisruh Seperti BPJS

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - DPR RI mulai membahas isu Kartu Pra Kerja (KPK) yang dijanjikan Joko Widodo - Maruf Amin saat kampanye Pilpres 2019.

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mengakui Komisi IX DPR RI tengah membahas isu tersebut bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI.

• Soeharto Mencari & Ingin Bertemu Sang Adik Hajah Bressinah Sebelum Meninggal, Ucap Kalimat Ini

"Kami ingin menanyakan dan memastikan siapa sebetulnya penerima manfaat kartu pra kerja ini," ujar Netty Prasetiyani saat ditemui usai Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di DPD PKS Kota Cirebon, Jl Kalitanjung, Kota Cirebon, Senin (25/11/2019).

Ia mewanti-wanti jangan sampai program kartu pra kerja terjadi kisruh seperti dalam program BPJS.

Menurut dia, dalam program BPJS banyak orang yang seharusnya masuk PBI tetapi malah tidak masuk.

• KAKEK Ini Lampiaskan Nafsu Setubuhi 6 Remaja Laki-laki, Pakai Modus WiFi Gratis & Beri Uang

Karenanya, pemerintah harus dapat memberikan argumentasi yang jelas mengenai kartu pra kerja tersebut.

"Jangan hanya jadi isapan jempol yang anggarannya justru jadi bancakan," kata Netty Prasetiyani.

Terlebih APBN 2019 defisit Rp 199 triliun sehingga pemerintah harus transparan.

Nilai anggaran program kartu pra kerja mencapai Rp 10 triliun dan ditujukan untuk 2 juta pengangguran.

Netty berjanji akan mendukung program itu jika berdampak posistif dan berkorelasi menyelesaikan pengangguran meski anggarannya besar sekalipin.

• Jadwal Timnas SEA Games 2019, Indra Sjafri Merasa Terikat Sejarah dengan Manila

Namun, sekecil apapun anggarannya jika terjadi inefisiensi dan terjadi kebocoran dipastikan tidak menyelesaikan masalah.

"Jangan sampai cita-cita baik, tapi dalam implementasinya malah menimbulkan persoalan baru," ujar Netty Prasetiyani.

Bakal Diberi Intesif Rp 3 Juta- 7 Juta

 Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengungkapkan pemerintah akan mengeluarkan insentif sebesar Rp 3,65 juta sampai dengan Rp 7,65 juta per kepala untuk peserta program Kartu Prakerja yang dimulai tahun depan atau tahun 2020.

Hal itu diungkapkannya dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Rabu (20/11/2019).

Dilansir dari Tribunnews.com, Ida Fauziah menjelaskan insentif tersebut diberikan kepada peserta untuk empat keperluan, yang pertama untuk membiayai pelatihan.

• Pelaku Pelemparan Sperma Disebut Terlalu Lama Jomblo & Penuhi Hasrat Dengan Masturbasi di Depan Umum

• Tamara Bleszynski Sindir Artis yang Pamer Saldo: Pahlawan Rela Mati Untuk Merdeka Bukan Pamer Saldo

"Biaya pelatihan Rp 3 juta sampai Rp 7 juta itu bergantung dari jenis pelatihan yang diikuti peserta," ujar Ida di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta.

Yang kedua untuk biaya sertifikasi.

Ida mengatakan biaya tersebut akan disubsidi pemerintah.

Subsidi diberikan sebanyak Rp 0 sampai Rp 900 ribu.

Ketiga, lanjut Ida, untuk insentif pasca pelatihan.

Peserta akan diberikan insentif sebesar Rp 500 ribu untuk kebutuhan melamar pekerjaan.

"Ini insentif untuk persiapan pelamaran kerja. Karena mereka posisinya pencari kerja, maka bisa dilihat mereka tidak dalam status finansial untuk mencari lowongan," ujarnya.

• Prabowo Jadi Menteri Pertahanan di Pemerintahan Jokowi, Begini Reaksi Tommy dan Titiek Soeharto

Yang terakhir yakni untuk biaya pengisian survei.

Total insentif yang digelontorkan untuk biaya pengisian survei sebesar Rp 150 ribu.

Biaya diakumulasi dari pengisian tiga survey yang akan diisi peserta setelah melewati program pelatihan dan juga proses sertifikasi.

"Diberikan reward Rp 50 ribu setelah pengisian survei. Survei pekerjaan dilakukan tiga kali, jadi 3 dikali Rp 50 ribu," jelasnya.

Ida mengatakan survei dilakukan untuk mendata dan melihat status para peserta program Kartu Prakerja yang telah mengikuti program pelatihan ataupun uji kompetensi untuk sertifikasi.

• Terduga Teroris Kembali Ditangkap di Pegambiran Kota Cirebon, Sejumlah Barang Bukti Ditemukan

"Data ini bermanfaat bagi project management office untuk meningkatkan kualitas dan kinerja layanan program Kartu Prakerja," katanya.

Dalam pemaparan, Ida mengatakan total anggaran program Kartu Prakerja yang ada di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 adalah sejumlah Rp 10 triliun.

"Jadi, total manfaat per peserta berkisar Rp 3.650.000 hingga Rp 7.650.000 dengan total anggaran yang ada di APBN 2020 sejumlah Rp 10 triliun, dengan estimasi dua juta penduduk yang akan mengikuti program," ujarnya.