Penerima Manfaat Kartu Pra Kerja Harus Tepat, Netty Prasetiyani: Jangan Sampai Kisruh Seperti BPJS

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - DPR RI mulai membahas isu Kartu Pra Kerja (KPK) yang dijanjikan Joko Widodo - Maruf Amin saat kampanye Pilpres 2019.

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mengakui Komisi IX DPR RI tengah membahas isu tersebut bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI.

• Soeharto Mencari & Ingin Bertemu Sang Adik Hajah Bressinah Sebelum Meninggal, Ucap Kalimat Ini

"Kami ingin menanyakan dan memastikan siapa sebetulnya penerima manfaat kartu pra kerja ini," ujar Netty Prasetiyani saat ditemui usai Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di DPD PKS Kota Cirebon, Jl Kalitanjung, Kota Cirebon, Senin (25/11/2019).

Ia mewanti-wanti jangan sampai program kartu pra kerja terjadi kisruh seperti dalam program BPJS.

Menurut dia, dalam program BPJS banyak orang yang seharusnya masuk PBI tetapi malah tidak masuk.

• KAKEK Ini Lampiaskan Nafsu Setubuhi 6 Remaja Laki-laki, Pakai Modus WiFi Gratis & Beri Uang

Karenanya, pemerintah harus dapat memberikan argumentasi yang jelas mengenai kartu pra kerja tersebut.

"Jangan hanya jadi isapan jempol yang anggarannya justru jadi bancakan," kata Netty Prasetiyani.

Terlebih APBN 2019 defisit Rp 199 triliun sehingga pemerintah harus transparan.

Nilai anggaran program kartu pra kerja mencapai Rp 10 triliun dan ditujukan untuk 2 juta pengangguran.

Netty berjanji akan mendukung program itu jika berdampak posistif dan berkorelasi menyelesaikan pengangguran meski anggarannya besar sekalipin.

• Jadwal Timnas SEA Games 2019, Indra Sjafri Merasa Terikat Sejarah dengan Manila

Namun, sekecil apapun anggarannya jika terjadi inefisiensi dan terjadi kebocoran dipastikan tidak menyelesaikan masalah.

"Jangan sampai cita-cita baik, tapi dalam implementasinya malah menimbulkan persoalan baru," ujar Netty Prasetiyani.

Bakal Diberi Intesif Rp 3 Juta- 7 Juta

 Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengungkapkan pemerintah akan mengeluarkan insentif sebesar Rp 3,65 juta sampai dengan Rp 7,65 juta per kepala untuk peserta program Kartu Prakerja yang dimulai tahun depan atau tahun 2020.