Nasional

Djarot dan Taufiqurrahman Debat Panas Bahas Era Kepemimpinan Ahok, Karni Ilyas Beri Pernyataan Tegas

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat terlibat perdebatan dengan Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta Taufiqurrahman

Tangkapan layar kanal Youtube Indonesia Lawyer Club
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat terlibat perdebatan dengan Ketua Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Taufiqurrahman saat jadi narasumber di ILC. 

Taufiqurrahman lalu menanyakan apakah dana itu tercatat di APBD.

"Oke dana kompensasi untuk membangun, tapi itu dicatat enggak di APBD ?," tanya Taufiqurrahman.

"Dicatat," jawab Djarot.

"Dicatat di mana Pak?," tanya Taufiqurrahman lagi.

"Jadi dibangun terlebih dahulu dalam bentuk barang, dinilai dan baru masuk APBD. Sama seperti Simpang Susun Semanggi," ungkap Djarot.

"Itulah adalah dana dari kompensasi KLB, dihitung berapa, dicatat, masuk di dalam APBD, ada sisanya, sisanya untuk membangun trotoar."

Taufiqurrahman menilai dana kompensasi KLB harus dicatatkan terlebih dahulu dalam APBD kemudian baru dibahas di DPRD DKI Jakarta.

"Yang namanya denda kompensasi KLB atau apapun namanya, duitnya masuk dulu ke dalam pot besar yang namanya APBD, baru kemudian dibahas bersama DPRD DKI, ditentukan skala prioritas baru dialokasikan, mau ke mana. Bukan dipakai dulu buat bangun baru nanti dicatatkan. Itu keliru Pak," jelas Taufiqurrahman.

KESAKSIAN Sopir Bus Sinar Jaya Selamat dari Kecelakaan Maut: Saya Gak Ngantuk Hanya Seliwir ke Mata

Debat antara Taufiqurrahman dan Djarot membuat Karni Ilyas turun tangan lantaran keluar dari topik yang dibahas.

Pasalnya, diskusi ILC malam itu bukan membahas soal Ahok melainkan soal kebijakan Anies Baswedan.

Karenanya, Karni Ilyas pun sempat meminta debat tersebut untuk dihentikan.

"Saya kira kita menyimpang dari topik kita, jadi jangan diteruskan," potong Karni Ilyas.

Namun, Taufiqurrahman dan Djarot justru kembali berdebat.

"Ini saya luruskan, ada peraturan tentang pemerintahan daerah itu ada discretion," kata Djarot.

"Sekarang gini Pak, kalau ternyata sebagian dari duit itu, denda-denda itu dipergunakan untuk misalnya operasi politik, siapa yang tahu ? Karena tidak bisa dilakukan pengawasan," potong Taufiqurrahman.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Wow
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved