Blanko KTP Elektronik Kosong, Pemkab Cirebon Hanya Bisa Berikan Suket‎

Disdukcapil Kabupaten Cirebon, telah mengeluarkan ribuan surat keterangan (suket) pengganti kartu tanda penduduk (KTP) elektronik.

Blanko KTP Elektronik Kosong, Pemkab Cirebon Hanya Bisa Berikan Suket‎
WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN
Ilustrasi e-KTP 

Laporan wartawan Tribun Jabar, Hakim Baihaqi

T‎RIBUNCIREBON, CIREBON - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cirebon, telah mengeluarkan ribuan surat keterangan (suket) pengganti kartu tanda penduduk (KTP) elektronik.

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Dafduk) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cirebon, Sardar Ernedin, mengatakan, blanko KTP elektronik saat ini tidak tersedia, karena tidak ada pasokan dari pemerintah pusat.

VIDEO - Refi dan Rian Bocah Indramayu yang Ditelantarkan Ibu Semringah Dibawa ke Panti Asuhan Anak

‎"Di Kabupaten Cirebon sudah sebulan lebih tidak ada blanko," kata ‎Ernedin di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Cirebon, Kecamatan Sumber, Kamis (7/11/2019).

Mimpi Didatangi Sang Ayah, Anak Surono Tunjuk Kuburan di Bawah Musala & Ungkap Siapa Pembunuhnya

Ernedin mengatakan, sebelum pemilihan umum (pemilu) pada April 2019, masyarakat yang melakukan perekaman KTP elektronik tidak mendapatkan suket.

Tetapi pascapemilu, masyarakat yang melakukan pencetakan KTP hanya mendapatkan suket, karena setiap bulannya ‎Disdukcapil Kabupaten Cirebon hanya mendapatkan sebanyak 500 keping.

"‎Dalam sehari kamu merekam 1500, tetapi semuanya hanya suket," katanya.

Gusi Sering Berdarah Bisa Jadi Anda Sakit Kronis, Ini Penyebab dan Obat Alami Untuk Mengobatinya

‎Dalam surat edaran yang diterbitkan oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia,‎ hasil pengadaan e-KTP tahun anggaran 2019 hanya sebanyak 16 juta keping, sehingga dibeberapa kota/kabupaten mengalami kekurangan.

Dalam poin kedua disebutkan, setiap Disdukcapil harus memprioritaskan hal mendesak dan perekaman baru.

Namun untuk pencetakan e-KTP yang rusak, hilang, penggantian elemen data, agar diterbitkan surat keterangan pengganti, sesuai dengan aturan di Pasal 59 ayat 2 huruf M dan putusan MK 26 Maret 2019.

Penulis: Hakim Baihaqi
Editor: Mutiara Suci Erlanti
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved