Lantik Praja IPDN di Jatinangor, Mendagri Tito Karnavian Soroti Budaya Kekerasan Masih Terjadi

Laporan Wartawan Tribun, Seli Andina Miranti

TRIBUNCIREBON.COM, SUMEDANG -Sebanyak 1.608 calon praja dari berbagai daerah di Indonesia dilantik menjadi praja IPDN di Lapangan Kampus IPDN Jatinangor, Kamis (31/10/2019). 

 Pelantikan ke-1608 calon praja tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang baru, Tito Karnavian.

 Di hadapan Mendagri, para calon praja yang berpakaian seragam putih itu tampak berbaris rapi. 

Dalam amanatnya, Tito Karnavian menyoroti perihal kekerasan yang kerap kali terjadi di institusi kemiliteran maupun semi militer.

Mendagri baru tersebut menyebut, ada nilai-nilai militer yang baik untuk diterapkan, namun ada pula yang harus ditinggalkan, seperti overmiliter.

"Jangan kemudian menjadi over. Saya beberapa kali melihat peristiwa senior junior pukul memukul masih terjadi. Itu tidak boleh terjadi," ujar Tito Karnavian.

• Tak Tahan Ditinggal Suami Merantau, Ribuan Wanita di Daerah Ini Pilih Bercerai dan Jadi Janda

• Vanessa Angel Nangis dan Ngambek Gara-gara Cek 80 Juta dari Eko Patrio: Udah Ah Males Mainnya

Tito Karnavian mengaku, selama di kepolisian, sudah mengeluarkan lebih dari 10 orang akibat melakukan kekerasan, bahkan beberapa di antaranya dipidana.

"Saya juga sekolah di berbagai sekolah kepolisian, di Amerika Serikat, di Inggris, di Singapura, di Australia, tidak ada budaya kekerasan. Hanya di sini," ujarnya. 

Dalam kesempatan ini, Tito juga mengingatkan tantangan pemerintah ke depan akan lebih kompleks. Khususnya dalam menghadapi fenomena globalisasi dan fenomena demokratisasi.

Sehingga, kata Tito, para praja Muda IPDN ini harus menjadi aparatur pemerintahan yang memiliki wawasan luas, sekaligus memiliki moralitas yang baik.

"Dalam menghadapi tantangan ke depan yang kompleks ini, saya minta kepada muda praja ini untuk menjadi aparatur yang memiliki wawasan luas sekaligus moralitas yang baik. Mampu merubah mindset aparatur negara, dari aparatur pemerintah menjadi abdi negara, ini tidak mudah," sebut Tito.

Tito menambahkan, penyelenggara pemerintahan ke depan juga dituntut untuk fokus pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur, mempermudah regulasi, menyederhanakan birokrasi melalui reformasi birokrasi.

"Yang tidak kalah penting adalah transformasi ekonomi, integritas luhur melayani masyarakat dengan setulus hati," kata Tito. 

Ke Papua