HEADLINE TRIBUN JABAR - Mahasiswa Kepung Lagi Gedung Sate, Unjuk Rasa Dikhawatirkan Kembali Rusuh
Ribuan mahasiswa kembali akan berunjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung, Kamis (17/10). Unjuk rasa dikhawatirkan kembali berujung kerusuhan
TRIBUNCIREBON.COM - Ribuan mahasiswa kembali akan berunjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung, Kamis (17/10). Unjuk rasa dikhawatirkan kembali berujung kerusuhan. Sejumlah ruas jalan kemungkinan akan ditutup dan arus lalu lintas dialihkan.
Kasatlantas Polrestabes Bandung, Kompol Bayu Catur Prabowo, mengatakan, penutupan jalan ini bersifat kondisional. "Kendaraan yang datang dari arah Pusdai menuju Gedung Sate akan dialihkan ke Jalan Sentot Alibasyah. Sementara kendaraan yang datang dari arah Jalan Ir H Djuanda menuju Gedung Sate akan dialihkan ke Jalan Cilamaya dan Jalan Cimanuk," ujarnya kepada Tribun saat dihubungi melalui pesawat telepon, Rabu (16/10).
Namun, ia berharap, massa peserta aksi tidak sampai menutup jalan sehingga rekayasa arus lalu lintas tak harus mereka lakukan. Ia juga berharap, para peserta aksi mematuhi aturan dan menyampaikan aspirasinya dengan baik sehingga kerusuhan yang terjadi pada unjuk rasa akhir September lalu tidak terulang.
Namun, jika unjuk rasa ternyata kembali rusuh, kata Bayu, polisi akan menutup Jalan Surapati dan Jalan Supratman. "Ini demi keamanan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat lainnya. Jika terjadi kericuhan yang menyebabkan polisi harus membubarkan massa aksi, otomatis kami melindungi masyarakat lainnya agar tidak terkena dampak kericuhan," katanya.
Kasatlantas juga mengimbau masyarakat Kota Bandung untuk bersabar jika ada penutupan jalan, khususnya Jalan Diponegoro. "Namun, harapannya, aksi mahasiswa nanti bisa berjalan damai," ujarnya.
Unjuk rasa hari ini direncanakan berlangsung mulai pukul 13.00 hingga pukul 18.00. Unjuk rasa rencananya akan diikuti 21 badan eksekutif mahasiswa (BEM) se-Jawa Barat. Mahasiswa akan menyampaikan aspirasi mereka tentang penerbitan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK dan harapan mereka terhadap presiden dan wakil presiden terpilih.
Presiden Mahasiswa Telkom University (Presma Tel-U), Yusuf Sugiyarto, memastikan, aksi mahasiswa ini tidak dimaksudkan untuk menggagalkan proses pelantikan presiden dan wakil presiden RI terpilih periode 2019-2024, Minggu (20/10).
"Setiap pascaaksi kami selalu melakukan evaluasi menyeluruh, agar aksi selanjutnya dapat lebih baik dari sebelumnya. Kami pun telah melakukan technical meeting bersama teman-teman perwakilan BEM perguruan tinggi di Jawa Barat yang menjadi peserta aksi besok, kemarin malam di Universitas Siliwangi. Disetujui titik kumpul di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, kemudian longmarch menuju Gedung Sate dan aksi di depan DPRD Jabar," ujarnya kepada Tribun melalui telepon, kemarin. Ia mengatakan, dari Tel-U akan ada 500-600 mahasiswa yang ikut serta.
Presma Universitas Pasundan, Limas Kusmayadi, mengatakan selain soal UU KPK, aspirasi lainnya yang akan disampaikan pada aksi nanti adalah soal persatuan mahasiswa dan masalah kedaulatan bangsa dan rakyat Indonesia.
"Untuk aksi besok, saya berharap, dalam gerakan aksi harus ada konsolidan dari semua pihak, makanya yang kami gaungkan adalah persatuan mahasiswa itu sendiri sebelum menyentuh masyarakat secara luas. Jadi tidak tersekat oleh aliansi-aliansi," ujarnya.
Presma Universitas Islam Bandung, Lutfi, mengatakan, Unisba tak melakukan persiapan apa pun untuk mengantisipasi seandainya aksi mahasiswa hari ini kembali berujung rusuh. Pada aksi September lalu, Unisba menjadi posko kesehatan bagi para pengunjuk rasa.
"Kerusuhan bukan tujuan unjuk rasa, maka dari itu tidak ada rencana dari kampus Unisba untuk menjadi tempat evakuasi peserta aksi nanti," ujarnya.
Seruan Demo
Seruan unjuk rasa di Gedung Sate hari ini juga telah disebar di media sosial oleh sedikitnya enam akun Instagram dengan jumlah pengikut ribuan orang. Akun-akun tersebut adalah pembebasanbandung, aliansirakyatantipenggusuran, aliansipelajarbandung, kolektifa, asikasikasik19, dan klik.kiri.
Seuan berunjuk rasa diunggah dengan tema Aksi Panggung Rakyat. Dalam unggahannya, mereka juga menyampaikan sejumlah tuntutan, seperti soal RKUHP, revisi UU KPK, dan RUU Pertanahan.