Breaking News:

Buruh Indramayu Digaji Tak Sesuai UMK? Nih Lapor ke Sini

Suharjo menyampaikan, hingga saat ini pihaknya belum pernah menerima adanya pengajuan permohonan penangguhan UMK dari para perusahaan.

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Indramayu, Suharjo mengatakan, bagi pekerja buruh yang belum mendapatkan hak Upah Minimum Kabupaten (UMK) sesuai ketentuan disarankan untuk segera melapor.

"Kami sediakan surat pengaduannya, karena jelas ada aturan dan ketentuan yang sifatnya melindungi pekerja," ujar dia saat ditemui Tribuncirebon.com di Kantor Disnaker Kabupaten Indramayu, Jumat (16/8/2019).

Suharjo menyampaikan, hingga saat ini pihaknya belum pernah menerima adanya pengajuan permohonan penangguhan UMK dari para perusahaan.

Disnaker Kabupaten Indramayu menganggap bahwa semua pengusaha sudah mematuhi regulasi yang telah disepakati bersama terkait penetapan UMK tersebut.

Saat ini, UMK Kabupaten Indramayu, sebesar Rp 2.117.713,61 per bulan.

Sesuai kebijakan Gubernur, jika ada perusahaan yang belum mampu memberikan upah sesuai UMK, maka mereka bisa mengajukan penangguhan dengan jangka waktu tertentu. Dengan catatan, harus sesuai kesepakatan antara pekerja dan perusahaan itu sendiri.

"Sejauh ini belum ada yang mengajukan," ucap dia.

Apartemen untuk Buruh, Peninggalan Gubernur Ahmad Heryawan yang Bersih, Rapi, dan Asri di Rancaekek

Buruh Bangunan Bisa Sekolahkan Anaknya Hingga Masuk Teknik Nuklir di UGM, Sempat Bekerja Tak Dibayar

Buruh Purwakarta Menangi Gugatan PHK PT Dada Indonesia, Pabrik Harus Bayar Rp 11,9 M

Sementara itu, Suharjo menjelaskan, jika terbukti ada pihak perusahaan yang tidak mengajukan penangguhan dan memberikan gaji di bawah UMK, pihaknya akan melayangkan surat peringatan hingga tiga kali.

"Jika tidak dilaksanakan juga maka akan dibawa ke pengadilan. Kewenangannya itu ada di pengawas," ujar dia.

Suharjo juga mengimbau, para buruh tidak perlu takut untuk melapor ke Disnaker, karena hak dan kewajiban para buruh sudah dijamin oleh undang-undang. (*)

Penulis: Handhika Rahman
Editor: Muhamad Nandri Prilatama
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved