Breaking News:

Ombudsman RI Tegaskan Tak Akan Anulir Sistem Zonasi

Ombudsman Republik Indonesia setiap tahun senantiasa melakukan monitoring atau pengawasan khusus terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Istimewa
Anggota Ombudsman RI Pusat, Ahmad Alamsyah Saragih 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilda Rubiah

BANDUNG - Ombudsman Republik Indonesia setiap tahun senantiasa melakukan monitoring atau pengawasan khusus terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

PPDB tahun ini dilaksanakan serentak oleh 34 provinsi, mulai tingkat TK, SD, SMP hingga SMA. Proses akhir hasil monitoring Ombudsman akan disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

"Proses biasanya kami akan akhiri dengan penyampaian monitoring di 34 provinsi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)," ujar Anggota Ombudsman RI Pusat, Ahmad Alamsyah Saragih, kepada Tribun Jabar, Senin (1/7/2019).

Ahmad Alamsyah Saragih, memaparkan khusus monitoring PPDB tahun ini, diakuinya, Ombudsman melihat persoalan demi persoalan yang muncul lebih kompleks.

Lolos Seleksi PPDB 2019 di SMAN 3 Bandung, Anak Gadis Ridwan Kamil Ingin Seperti Ayahnya

Setelah Diperpanjang Satu Minggu, Pendaftar PPDB di SMAN 1 Kaliwedi Hanya Bertambah Empat Orang

Ahmad Alamsyah menyebut, persoalan yang muncul bukan hanya kasus maladministrasi, pungli, dan lain sebagainya, tetapi juga lebih kompleks merambah pada penyimpangan-penyimpangan menyangkut kementerian dan lembaga satu sama lainnya.

Kendati demikian Ombudsman justru menyikapi dampak tersebut sebagai arah positif menuju pemerataan dan penataan.

Ombudsman Republik Indonesia Pusat, menyatakan tidak akan menganulir sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019.

"Pada prinsipnya PPDB ini sudah masuk yang ketiga kali, yang paling penting Ombudsman tidak akan sama sekali menganulir sistem zonasi," katanya.

Menurut Ahmad, pemerataan kualitas pendidikan laiknya memang wajib dilakukan. Jangan sampai anggaran atau belanja daerah digunakan hal lainya dan malah menelantarkan pembiayaan pendidikan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved