Sunjaya Blak-blakan, Uang Rp 1,5 M Mengalir untuk Ketua DPRD Cirebon, Buat Saweran Hajat Rp 2,64 M

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega NugraHA

BANDUNG - Bupati Cirebon non aktif, Sunjaya Purwadisastra mengungkap penggunaan dana belasan miliar pada sidang pleIdoi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri

Bandung, Rabu (8/5).

Seperti diketahui, Sunjaya didakwa Pasal 12 huruf b Undang-undang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana karena menerima sejumlah uang dari

Gatot Racmanto atas promosi jabatan sebagai Sekretaris Dinas PUPR Pemkab Cirebon. Pada sidang tuntutan 24 April, Sunjaya dituntut jaksa dengan pidana penjar selama 7

tahun.

Dalam pleidoinya, selama 2015 hingga 2017, ia menganggarkan Rp 1,8 miliar untuk tiga kali kunjungan presiden. Uang untuk pengamanan dari aparat TNI/Polri setiap kali

kunjungan mencapai Rp 600 juta.

"Untuk Ketua DPRD Kabupaten Cirebon dalam rangka Raperda RTR menjadi Perda, diminta ketua DPRD sebesar ‎Rp 1,5 miliar dari permintaan Rp 2 miliar, pengesahan APBD

dan APBD perubahan tiap tahun uang ketok palu rata-rata Rp 1 M," ujar Sunjaya.

• Tangan Terampil Mbah Bolong Mampu Hasilkan Peci Sufi, Dipesan Hingga ke Malaysia

Kemudian Rp 1,8 miliar untuk mengatasi enam kali demo pembebasan lahan seluas 200 hektare untuk PLTU 2 . Termasuk memproses tanah tak bertuan ex anggota PKI yang

melarikan diri ke Tiongkok, tanah tersebut akhirnya bisa disertifikatkan lewat proses hukum disertai aksi demo dengan total biaya Rp 1,5 miliar.

"Untuk THR Forkopimda totalnya Rp 475 juta. Untuk 50 LSM masing-masing Rp 1, juta sehingga totalnya Rp 75 juta. Untuk ulama dan kyai serta 40 ketua MUI Rp 115 juta.

Untuk Forkopimda, LSM dan MUI kecamatan itu rutin setiap tahun," ujar Sunjaya.

• Delapan Kesenian Bakal Hibur Pengunjung Bazar Takjil Ramadan Batik Trusmi Cirebon

Ia juga mengaku mengeluarkan uang untuk ibu-ibu jemaah di Pendopo Pemkab Cirebon setiap bulan selama 4 tahun dengan biaya Rp 2,4 miliar.