Penertiban Bangunan Dilakukan di Palimanan Cirebon, Sukalila dan Kesambi Tunggu Giliran

Suasana di kantor DPRD Kota Cirebon, Rabu (15/10/2025) siang, mendadak ramai.

Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang biasa berjualan di sepanjang Jalan Kesambi datang berbondong-bondong.

Wajah mereka tampak tegang, beberapa membawa spanduk penolakan perihal rencana penertiban lapak mereka oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kedatangan mereka bukan tanpa alasan.

Para pedagang itu mengadu kepada anggota dewan, meminta perlindungan agar lapak yang sudah mereka tempati bertahun-tahun tidak serta-merta digusur oleh Pemprov Jabar.

Ketua Ikatan Pedagang Kaki Lima (IPKL) Kota Cirebon, Akbar mengatakan, bahwa para pedagang terkejut karena tidak pernah ada sosialisasi sebelumnya terkait rencana penertiban.

“Tidak pernah ada sosialisasi memang. Jadi tiba-tiba kami mendapat surat teguran pertama, kedua, sampai yang ketiga."

"Kalau surat teguran ketiga ini tidak kami indahkan, mereka akan melakukan penggusuran paksa dan ini yang membuat kami waswas,” ujar Akbar kepada media di sela-sela kedatangannya ke gedung DPRD Kota Cirebon, Rabu (15/10/2025).

Akbar menegaskan, para pedagang tidak menolak jika pemerintah ingin menertibkan.

Namun, menurutnya, langkah penertiban harus disertai solusi yang manusiawi.

“Kami tidak anti penertiban, tapi jangan asal bongkar. Kami juga perlu solusi. Lapak yang kami bangun sudah bertahun-tahun jadi tempat kami mencari makan."

"Kalau digusur, ya setidaknya ada tempat untuk kami pindah atau relokasi,” ucapnya.

Beberapa anggota DPRD Kota Cirebon yang menerima kedatangan para PKL antara lain Wahid dari Fraksi PKB, Syafrudin dari Fraksi PDIP dan Umar Tanis juga dari Fraksi PDIP.