Dengar Langsung Keluhan Guru Madrasah, DPRD Kabupaten Cirebon Janji Bawa ke RAPBD 2026

"Aspirasi ini akan kami komunikasikan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)."

"Mudah-mudahan bisa kami bahas dalam RAPBD 2026,” kata Sophi.

Ia menjelaskan, saat ini pemerintah daerah sedang melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 85 miliar, yang sebagian besar difokuskan untuk perbaikan infrastruktur jalan dan peningkatan layanan kesehatan.

Namun, Sophi memastikan, hal itu tidak akan mengurangi perhatian terhadap kesejahteraan guru madrasah.

“Kami memang sedang melakukan efisiensi besar-besaran, terutama untuk jalan dan kesehatan."

"Namun, bukan berarti aspirasi guru madrasah diabaikan."

"Kami akan mencari solusi terbaik agar kebutuhan mereka tetap mendapat perhatian,” katanya.

Sophi menegaskan, DPRD Kabupaten Cirebon berkomitmen menjadi penyambung lidah rakyat, termasuk dalam memperjuangkan hak-hak tenaga pendidik madrasah yang selama ini menjadi pilar pendidikan berbasis keagamaan di daerah.

“Kami ingin DPRD hadir dengan citra positif, benar-benar menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah."

"Aspirasi PGM ini akan kami kawal agar ada tindak lanjut yang nyata,” ujarnya.

Audiensi yang berlangsung dalam suasana hangat itu diakhiri dengan kesepakatan untuk terus menjalin komunikasi antara PGM Indonesia Kabupaten Cirebon dan DPRD.

Kedua pihak berkomitmen untuk berkolaborasi dalam memperjuangkan kesejahteraan para guru madrasah di daerah.

Bagi para guru madrasah, pertemuan itu bukan sekadar tatap muka formal dengan wakil rakyat.

Lebih dari itu, pertemuan itu menjadi secercah harapan baru bahwa perjuangan mereka untuk diakui dan diperhatikan tidak akan berhenti di pintu DPRD semata.

Baca juga: DPRD Kabupaten Cirebon Apresiasi Pemekaran Cirebon Timur, Diyakini Bawa Pemerataan Pembangunan