Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON– DPRD Kabupaten Cirebon menyoroti kualitas layanan kesehatan di daerah yang dinilai masih jauh dari harapan masyarakat.

Dua rumah sakit daerah, yakni RSUD Arjawinangun dan RSUD Waled, bahkan disebut kalah bersaing dengan rumah sakit swasta.

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia menegaskan, bahwa kesehatan dan infrastruktur harus ditempatkan sebagai prioritas utama pembangunan.

Menurutnya, pelayanan publik di rumah sakit daerah harus benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil.

Baca juga: Detik-detik Maling Perempuan Tertangkap Warga di Danawinangun Cirebon, Videonya Viral

“Kesehatan dan infrastruktur harus jadi prioritas utama pembangunan."

"Banyak keluhan dari masyarakat, baik soal BPJS maupun pelayanan di rumah sakit daerah."

"Padahal SDM kita berpengalaman, yang perlu dibenahi adalah manajemen, fasilitas dan sistem insentif agar pelayanan publik tidak kalah dengan swasta,” ujar Sophi, Sabtu (23/8/2025).

Sorotan senada juga disampaikan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Cirebon, Aan Setyawan.

Baca juga: PROFIL Reno Piscopo, Pemain asal Australia yang Masuk Bursa Transfer Persib, Ini Statistiknya

Ia menegaskan pentingnya menjaga akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang adil, tanpa harus terbebani biaya tambahan.

"Pelayanan kesehatan tidak boleh jadi beban masyarakat."

"Kebijakan anggaran, termasuk pengurangan dukungan BPJS, bisa berdampak besar pada masyarakat kecil."

"Rumah sakit daerah harus bisa berdiri sejajar dengan rumah sakit swasta, dan untuk itu manajemennya harus diperbaiki secara menyeluruh,” ucapnya.

Menjawab kritikan DPRD, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni memastikan, bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan skema jaminan kesehatan daerah bagi masyarakat miskin yang belum tercakup dalam program BPJS nasional maupun provinsi.

Baca juga: PROFIL Aaron Collins, Jebolan Wolverhampton Wanderers Ini Masuk Bursa Transfer Persib Bandung

“Pemkab sudah menyiapkan jaminan kesehatan daerah untuk masyarakat miskin."

"Selain itu, indikator standar pelayanan minimal (SPM) tetap jadi fokus utama kami."

"Targetnya hampir semua layanan kesehatan harus mencapai 100 persen, termasuk imunisasi bayi, penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta penanggulangan penyakit menular dan tidak menular,” jelas Eni.

DPRD menekankan, hasil pembahasan KUA-PPAS 2026 belum lama ini tidak boleh berhenti hanya di forum rapat.

Sinergi legislatif dan eksekutif diyakini menjadi kunci untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas dan berpihak kepada masyarakat miskin di Kabupaten Cirebon.