William Aditya PSI Sebut Anies Baswedan Gubernur Amatir, Tantang Unggah Dokumen RAPBD Secepatnya

TRIBUNCIREBON.COM - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana menyebut sosok Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta amatiran.

//

Selain sebut Gubernur Anies Baswedan amatiran, William Aditya Sarana juga menyebut Anies Baswedan alergi transparansi.

Mengenai Anies Baswedan amatiran dan alergi transparansi, membuat sosok Politikus PSI William Aditya menjadi sorotan publik, lantaran William Aditya mengkritik keras Anies Baswedan.

 

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini tidak segan-segan menyebut Anies Baswedan sebagai gubernur yang amatiran.

William Aditya menilai Anies Baswedan tidak transparansi terhadap anggaran yang diajukan Pemprov DKI.

Hal itu diungkapkan William Aditya saat menjadi narasumber di Mata Najwa.

Di acara tersebut, ada beberapa point yang disampaikan William Aditya.

 

Kritikannya terhadap Anies Baswedan begitu berani.

Bahkan pria berusia 23 tahun itu dengan lantang memberikan ultimatum pada orang nomor satu di Jakarta.

Selain itu, William Aditya juga membeberkan keganjian yang didapatnya soal anggaran usulan Pemprov DKI Jakarta.

"Ada dua point yang ingin saya sampaikan, yang pertama Pak Gubernur Anies Baswedan ini adalah Gubernur yang amatiran," ucap William Aditya Sarana dikutip TribunJakarta.com dari YouTube Mata Najwa, pada Kamis (7/11/2019).

Anggota DPRD DKI terpilih dari PSI, William Aditya Sarana dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Warta Kota)

"Yang kedua Pak Gubernur Anies Baswedan ini adalah yang alergi terhadap transparansi," imbuhnya.

Hal tersebut disampaikan William Aditya Sarana saat menjadi narasumber di acara Mata Najwa, pada Rabu (6/11/2019).

Nama William Aditya Sarana saat ini memang tengah ramai diperbincangkan.

Anggota DPRD DKI Jakarta termuda itu memgkritisi sejumlah anggaran tak masuk akal di KUA-PPAS 2020.

Adapun William Aditya Sarana kemudian membeberkan alasannya sebut Anies Baswedan sebagai gubernur amatiran.

Ia menyebut Anies Baswedan tak paham soal proses penggaran APBD yang benar.

"Kenapa saya bilang amatiran? Karena Pak Anies Baswedan ini tidak paham soal proses penganggaran dengan baik," kata William Aditya Sarana.

"Karena kenapa? di DPRD itu di bulan Juli kami diberikan KUA-PPAS itu Rp 95 triliun,"

"Lalu pada pembahasan di banggar menjadi Rp 89 triliun ada pengurangan Rp 6 triuliun,"

"Jadi Pak Anies Baswedan ini memberikan barang mentah kepada DPRD," imbuhnya.

Selain itu, William Aditya Sarana menjelaskan DPRD seharusnya menerima rancangan anggaran yang sudah diedit oleh eksekutif, yakni gubernur.

"Jadi DPRD seharusnya menerima yang sudah bersih di eksekutif tiba-tiba ke DPRD kita bersih-bersih lagi," kata William Aditya Sarana.

"Kami baru diberitahu ada pengurangan (Rp) 89 triliun itu dan tidak ada postur pembelanjaannya, hanya pendapatannya saja," imbuhnya.

Tak cuma itu, William Aditya Sarana juga mengungkapkan alasan mengatakan Anies Baswedan alergi terhadap transparansi.

"Yang kedua kenapa saya bilang alergi transparansi? karena harusnya dokumen RAPBD 2020 ini sudah di unggah ke website," ujar William Aditya Sarana.

"Dan terkahir saya mengatakan PNS dan ASN sudah memiliki niat untuk transparan tapi Pak Anies Baswedan ini saja yang enggak mau," imbuhnya.

Adapun William Aditya Sarana lantas memberikan ultimatum kepada Anies Baswedan, untuk segera mengunggah dokumen RAPBD 2020 ke website resmi.

"Saya mengultimatum, paling telat 11 November Gubernur Anies Baswedan segera mengunggah dokumen RAPBD ke website," kata William Aditya Sarana.

"Kalau tidak mengunggah juga kami dari fraksi PSI akan mencari cara lebih keras lagi," imbuhnya diiringi tepuk tangan penonton.

Dilaporkan ke Badan Kehormatan

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) Sugiyanto melaporkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI.

Sugiyanto menilai William Aditya Sarana telah melanggar aturan yang mengacu pada Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta.

Sikap yang dilakukan William Aditya Sarana sebagai anggota dewan dinilai justru menimbulkan kegaduhan.

"Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang seolah-olah dianggap tidak transparan," ucap Sugiyanto dikutip TribunJakarta.com dari Kompas.com.

Menurut dia, William telah melanggar kode etik karena mengunggah dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) ke media sosial salah satunya Twitter.

Meski dokumen itu milik publik, namun upaya yang dilakukan William dianggap tidak etis karena dokumen itu belum dibahas dalam forum resmi antara eksekutif dengan legislatif.

"Sebagai anggota dewan yang memiliki hak bertanya kepada mitra kerjanya Pemprov DKI Jakarta, harusnya kesempatan bertanya itu digunakan di forum rapat komisi atau badan anggaran (banggar)," kata dia.

Dilaporkan ke BK DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana justru mendapatkan perlakuan tak terduga dari masyarakat.

Adapun William Aditya Sarana menerima belasan bahkan puluhan karangan bunga.

Ia menilai karangan bunga tersebut bentuk dukungan masyakran kepadanya.

Di media sosial Twitter, William Aditya Sarana membagikan video yang memperlihatkan para petugas tengah menyusun karangan bunga di halaman DPRD DKI Jakarta.

William Aditya Sarana kemudian mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikannya dukungan.

"Papan bunga sebagai bentuk dukungan publik terus berdatangan. Terimakasih sebesar-besarnya," tulis William Aditya Sarana, dikutip TribunJakarta.com dari Twitter, pada Rabu (11/6/2019).

William Aditya Sarana Siap Hadapi Laporan

Politikus PSI, William Aditya Sarana, siap menghadapi laporan atas dirinya.

Adapun William Aditya dilaporkan oleh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) Sugiyanto ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI karena dianggap melanggar kode etik DPRD dengan mengunggah anggaran janggal ke media sosial.

Selain itu, William Aditya mengaku siap menghadapi dan menjalani proses atas laporan tersebut.

Bahkan, politisi muda ini bersedia mempertaruhkan jabatannya.

"Saya siap menjalani prosesnya. Demi transparansi anggaran, saya siap mempertaruhkan jabatan saya," ucap William Aditya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (5/11/2019).

Politisi 23 tahun ini memastikan akan hadir jika dipanggil oleh Badan Kehormatan DPRD.

"Iya (pasti saya hadir)," kata dia.

Terancam Dipecat

Adapun Wiliam Aditya Sarana terancam dipecat dari jabatannya sebagai anggota dewan setelah dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua BK DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi.

Ia menyebut, bila William Aditya terbukti bersalah maka sejumlah sanksi telah menunggunya.

"Sanksi bisa teguran lisan, teguran tertulis, dan bisa juga pemberhentian kalau jenis pelanggarannya luar biasa," ucapnya, Selasa (5/11/2019).

Dijelaskan Achmad, nantinya sanksi yang dikeluarkan oleh Badan Kehormatan akan dipertimbangkan secara matang.

Ia pun berharap, William Aditya bisa lolos dari jeratan sanksi yang akan menjeratnya atas perkara yang dihadapi.

"Saya berharap tidak ada teguran. Tapi kalau demi menjaga nama baik kita ya mestinya harus hati-hati"

"Dalam demokrasi pun tetap saja ada batasannya," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan William lantaran dianggap memojokan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, ia menyebut, eksekutif dan legislatif merupakan mitra kerja.

Sehingga bila ada kesalahan yang dilakukan oleh eksekutif, sebaiknya legislatif menegurkan dengan cara lebih tertutup.

"Kalau ada kekeliruan, Gubernur katakan-lah keliru, kan kita bisa telepon, datang, bisa ingatkan," kata Achmad Nawawi.

Reaksi Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempersilakan pemerintah pusat untuk melakukan penyisiran anggaran janggal DKI Jakarta yang sedang ramai dibicarakan.

//

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan youtube realita tv, Minggu (3/11/2019), presenter realita tv Rahma Sarita menanyakan tanggapan Anies Baswedan terhadap pemerintah pusat yang berencana menyisir anggaran DKI Jakarta.

Sarita bertanya kepada Anies Baswedan soal Menteri Keuangan (Menkeu) Sri mulyani yang berkomentar akan bekerja sama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menyisir APBD DKI.

Adapun Anies Baswedan menjawab, Mendagri sudah mengatakan bahwa urusan penganggaran berada dalam kewenangan daerah.

"Pak Mendagri mengatakan semua urusan penganggaran adalah urusan daerah," kata Anies Baswedan.

Ia lanjut menjawab, anggaran akan dicek oleh pemerintah pusat ketika sudah resmi diketok dan dipastikan menjadi anggaran yang nantinya digunakan.

"Ketika sudah diketok jadi anggaran, baru nanti di-review oleh pemerintah pusat," kata dia.

Adapun Anies Baswedan mengatakan ketika masih dalam proses perancangan, hal tersebut merupakan ranah pemerintah daerah dan DPR.

"Ketika masih dalam proses, dapurnya (ranahnya) Pemda dengan DPR," katanya.

• Soal Polemik APBD DKI 2020, Anies Baswedan: Kalau Ada Masalah Ya Dikoreksi, Bukan Diramaikan

Menanggapi berita-berita yang beredar soal pemerintah pusat akan turun tangan mengecek anggaran DKI Jakarta, Anies menjawab dirinya akan menunggu dan melihat apa yang akan terjadi.

"Saya rasa ada berita-berita yang memberikan kesan bahwa nanti akan ada pemerintah pusat, dan lain-lain, nanti kita lihat saja," terangnya.

Kemudian menanggapi pernyataan Rahma Sarita yang mengatakan sudah ada berita tentang Sri Mulyani yang berencana turun tangan, Anies menjawab singkat.

Ia mengatakan jika masih merasa kurang pekerjaan, dirinya akan memberikan tambahan pekerjaan menyisir anggaran DKI Jakarta.

"Buat saya silahkan kalau masih kurang pekerjaan, saya tambahin pekerjaan ini (menyisir anggaran janggal DKI Jakarta)," tambahnya.

Video selengkapnya dapat dilihat mulai menit 2.40

Sri Mulyani Turun Tangan Cek Anggaran Janggal DKI Jakarta

Menanggapi kasus anggaran lem Aibon Rp 82,8 miliar yang mengegerkan masyarakat, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan dirinya akan bicara dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Adapun Sri Mulyani nantinya akan berkoordinasi dengan Tito untuk meningkatkan kualitas APBN.

"Kami nanti akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Dalam meningkatkan kualitas dari APBN tentunya dan berbagai hal nanti akan kami koordinasikan bersama," ujar dia ketika ditemui di Jakarta, Jumat (1/11/2019), seperti dikutip dari Kompas.com.

Anies Bantah Kejanggalan Hanya Terjadi di Era Kepemimpinannya

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menjelaskan, anggaran yang tidak masuk akal itu bukan merupakan sebuah anggaran, melainkan hanya sebuah rencana yang nanti akan berubah.

Dilansir TribunWow.com dari video unggahan kanal Youtube realita tv, Sabtu (2/11/2019), mulanya Anies memaparkan proses penyusunan anggaran di DKI Jakarta.

"Jadi di Jakarta ini, ketika menyusun anggaran, itu ada prosesnya, proses penentuan," terang Anies.

• Fahira Idris Sebut Dirinya Terima 250 Pesan Whatsapp untuk Usut Kasus Meme Joker Anies Baswedan

Ia kemudian mengatakan, ada penjelasan kegiatan yang dilakukan terlebih dahulu sebelum dibuatkan perincian kegiatan tersebut.

"Jadi ada kegiatannya, lalu setelah kegiatan dibuatkan perinciannya," Jelas Anies Baswedan.

Adapun Anies Baswedan kemudian mengiyakan anggaran lem Aica Aibon itu memang tidak masuk akal.

"Tidak masuk akal belanja Aica Aibon Rp 82 miliar, itu tidak masuk akal," kata dia.

Selanjutnya ia menambahkan, pembelian tersebut memang tidak akan terjadi.

"Dan memang tidak akan terjadi," jelasnya.

Ia mengatakan hal tersebut memang bukan anggaran namun hanya ada di dalam rencana.

Itu bukan anggaran, itu ada di dalam rencana," kata dia.

Anies mengatakan setelah melihat kegiatan dan detail rencananya, barulah detail rencana tersebut dimasukkan dalam sistem komponen.

"Kemudian ketika kita melihat persoalan ini ada kegiatan, terus ada rencananya detailnya, nah detailnya itu dimasukkan dalam sistem komponen-komponen," jelas Anies.

Anies kemudian memberikan gambaran apa yang ada di rencana, dan setelah ada di anggaran itu berbeda.

"Jadi saya berikan contoh, yang pernah dimasukan rencana dan akhirnya seperti apa," kata dia.

• Disalahkan atas Lem Aibon Rp 82 Miliar, Anies Bongkar Data Anggaran Warisan Gubernur Terdahulu

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut menjelaskan kasus angka tak masuk akal dalam rencana anggaran terjadi setiap tahun.

"Untuk menggambarkan bahwa situasi kasus-kasus seperti ini itu terjadi setiap tahun," katanya.

Anies kemudian menjelaskan mengapa kejanggalan rencana anggaran ini menjadi viral di masa jabatannya.

Ia mengatakan hanya pada masanya menjabat, ada orang yang mengambil bahan mentahan untuk disebarkan.

"Bedanya tahun-tahun lalu dan sebelum-sebelumnya tidak ada yang mengambil bahan mentahan itu untuk screenshot dan disebarkan," ujarnya.

Menanggapi pertanyaan apakah hal ini sudah terjadi sejak era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Anies mengiyakan hal tersebut.

 Ia menekankan hal ini terjadi setiap tahun.

"Iya terjadi, terjadi setiap tahun," kata Anies.

"Hanya bedanya tidak ada yang memfoto lalu menyebarkan," sambung dia.

Anies kemudian memberikan contoh angka Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017 yang disusun tahun 2016.

Dalam rencana anggaran tersebut juga terdapat kejanggalan anggaran.

"Lalu ada di sini, ini belanjanya unik penghapus papan tulis senilai Rp 53 miliar," jelasnya.

Data yang diperlihatkan oleh Anies ada pembelian penghapus papan tulis sebesar Rp 53 miliar.

Anies kemudian memperlihatkan detail kejanggalan dari anggaran tersebut.

"Menurut RKPD ini, akan beli penghapus papan tulis setiap anak satu, tiap bulan satu selama 12 bulan," kata dia.

Ia kemudian menjelaskan hal tersebut dulu tidak geger karena tidak ada yang mengambil foto tentang kejanggalan itu dan menyebarkannya.

"Tapi karena pada waktu itu tidak ada yg men-screencapture jadi tidak rame, tidak geger," jelasnya.

Anies kemudian memperlihatkan data RKPD yang telah menjadi APBD, angka-angka janggal tersebut kembali menjadi Rp 0.

"Di akhir ketika sudah menjadi APBD angka belanja penghapus itu nol," terang Anies.

Video selengakapnya dapat dilihat mulai menit 6.40:

(TribunWow.com/Anung Malik)