Begini Respon Kadinsos Majalengka soal Surat Kades Sumber Kulon, Data Bansos Tak Akurat

Laporan Kontributor Adim Mubaroq 

TRIBUNCIREBON.COM, MAJALENGKA - Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Majalengka, Nasrudin, menanggapi surat resmi dari Pemerintah Desa Sumber Kulon, Kecamatan Jatitujuh, terkait permintaan penundaan penyaluran bantuan pangan dari Bulog kepada 243 calon penerima manfaat.

Nasrudin menegaskan, tugas Dinsos Kabupaten adalah melakukan pendampingan teknis. Untuk itu, pihaknya telah mengerahkan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk mendampingi proses tersebut.

“Terkait data penerima bantuan, itu merupakan kewenangan Kementerian Sosial (Kemensos) yang menyerahkan data ke Bapas dan langsung disalurkan oleh Bulog sebagai distributor,” ujar Nasrudin saat dihubungi Tribun, Rabu (23/7/2025).

Baca juga: SISWA SMA FULL SENYUM, Begini Cara Cek dan Mencairkan Dana Bansos PIP Rp900.000, Cair Minggu Ini

Karena itu, lanjut Nasrudin, pihaknya hanya dapat memberikan rekomendasi jika ditemukan ketidaksesuaian data di lapangan. Ia menyarankan agar penyaluran tetap mengacu pada petunjuk teknis (juknis) yang berlaku.

“Jika memang terdapat data yang tidak sesuai, silakan dilakukan penggantian calon penerima manfaat sesuai juklak yang ada. Itu menjadi kewenangan desa setempat, termasuk Kepala Desa,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Desa Sumber Kulon, Kibagus Wardilah, menyampaikan keberatannya terhadap data penerima bantuan pangan dari Bulog yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Bahkan, sejumlah nama dalam daftar disebut sudah meninggal dunia.

Baca juga: ALHAMDULILLAH, Pemerintah Salurkan Bansos Beras 20 Kg untuk Periode Juni–Juli 2025, Ini Tanggalnya

“Yang kami tolak itu bukan bantuannya, tapi datanya. Karena menurut kami, banyak nama yang sudah tidak layak menerima, sedangkan yang benar-benar membutuhkan justru tidak masuk,” kata Kibagus di kantornya, Selasa (22/7/2025).

Ia menyebut data tersebut masih merujuk pada masa pandemi COVID-19, padahal kondisi sosial ekonomi masyarakat telah banyak berubah. Desa, kata dia, memiliki data terbaru yang lebih akurat dan mencerminkan kebutuhan nyata.

“Pemerintah harus duduk bersama dengan desa untuk menyinkronkan data. Jangan sampai bantuan ini salah sasaran,” ujarnya.

Baca juga: Apakah Namamu Sudah Terdaftar Penerima Bansos? Begini Cara Cek Status PKH Secara Online Lewat HP

Sebagai langkah konkret, pihak desa telah mengirim surat resmi ke Dinas Sosial melalui Bulog untuk mengajukan penundaan distribusi hingga data diperbarui.

“Ini bukan soal menolak bantuan, tapi demi keadilan. Kalau datanya sudah benar, kami siap salurkan kembali,” pungkas Kibagus.

Diketahui, bantuan pangan berupa beras dari Badan Pangan Nasional disalurkan melalui Bulog ke 15 desa di Kecamatan Jatitujuh. Namun hanya Desa Sumber Kulon yang secara resmi mengajukan permintaan evaluasi ulang data sebelum bantuan didistribusikan.