Dari Pesantren Cirebon, BPJS Kesehatan Kebut Akses untuk Rakyat Kecil, Mudahkan Layanan Warga

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON- Lantunan salawat dan semangat pemberdayaan masyarakat menggema dari kompleks Pondok Pesantren Gedongan, Desa Ender, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Kamis (17/7/2025).

Di tengah kegiatan Rembug Warga Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pesisir Berbasis Pesantren, satu pesan penting digaungkan, yakni layanan kesehatan untuk rakyat kecil harus makin cepat, makin luas, dan makin mudah diakses.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menyatakan komitmennya untuk mempercepat perluasan akses kesehatan terutama bagi masyarakat miskin melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Baca juga: Prakiraan Cuaca Cirebon Hari Ini Jumat 18 Juli 2025, Waspada Suhu Panas dan Gerah pada Jam Ini

Terutama pada segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang selama ini dibiayai negara.

“Dengan demikian masyarakat kurang mampu merasakan layanan kesehatan yang berkualitas, tanpa dipusingkan biaya iuran bulanan,” ujar Ghufron, Kamis (17/7/2025). 

Menurut Ghufron, per 11 Juli 2025, tercatat sebanyak 280,36 juta jiwa telah menjadi peserta aktif JKN.

Dari jumlah itu, 96,76 juta jiwa atau 34,51 persen merupakan peserta PBI yang dibiayai melalui APBN.

Baca juga: NASKAH Khutbah Jumat Hari Ini: Definisi Ikhtiar dan Tawakal, Allah Jamin Rezeki bagi Umat-Nya

Jumlah tersebut belum termasuk peserta PBI yang dibiayai APBD oleh pemerintah daerah.

“Tujuannya jelas, untuk mempertahankan predikat Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia,” ucapnya. 

Peserta PBI berasal dari berbagai latar belakang seperti nelayan, petani, pekerja informal, lansia, hingga penyandang disabilitas. 

Penetapan peserta dilakukan melalui proses verifikasi dan validasi berbasis Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Baca juga: 6 Lokasi SIM Keliling di Cirebon Hari Ini 18 Juli 2025, RSUD Waled, Desa Bodelor, Batik Rizky Plered

Meski begitu, Ghufron menekankan masih ada ruang yang bisa dimaksimalkan. 

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, kuota peserta PBI ditargetkan mencapai 113 juta jiwa.

“Masih ada kuota yang harus dipenuhi. Karena itu, kolaborasi semua pihak sangat dibutuhkan untuk memenuhi target tersebut,” jelas dia. 

Senada dengan Ghufron, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun menjelaskan, bahwa peserta PBI memiliki hak layanan yang sama dengan peserta segmen lainnya.

Baca juga: “Cirebon Rasa Bangkok” Tinggal 2 Hari Lagi, Pengunjung Rela Antre Demi Som Tam dan Es Longan

Mulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama hingga rujukan ke rumah sakit.

“Pelayanan ini meliputi rawat jalan, rawat inap, tindakan medis, pemeriksaan penunjang, hingga obat-obatan yang dijamin sesuai ketentuan,” kata David.

Selain itu, BPJS Kesehatan terus berinovasi memperluas kemudahan akses layanan.

Salah satunya melalui penguatan kanal digital seperti Mobile JKN, layanan PANDAWA via WhatsApp di nomor 08118165165, serta Care Center 165.

Baca juga: Kejutan di Super League 2025-2026: Laga Pembuka Arema FC Tepat di Hari Ulang Tahunnya yang ke-38

“Inovasi ini kami lakukan agar peserta yang memiliki keterbatasan akses informasi tetap bisa mendapatkan hak layanan kesehatan,” ujarnya.

Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, menilai kehadiran layanan dasar seperti kesehatan harus menjangkau semua kalangan, terutama yang tinggal di daerah pesisir dan pelosok.

“Layanan kesehatan harus hadir untuk masyarakat."

"Jangan sampai ada yang terhambat berobat hanya karena biaya,” ucap Cak Imin.

Baca juga: 4 Lokasi SIM Keliling Indramayu Hari Ini 18 Juli 2025, Tugu KB Singaraja dan Desa Juntikebon

Cak Imin menambahkan, jika akses kesehatan sudah setara untuk semua, maka ketahanan sosial dan kualitas hidup masyarakat miskin akan ikut meningkat.

Target penghapusan kemiskinan ekstrem pun bisa dicapai secara nyata.

“Tugas BPJS Kesehatan ke depan jelas, bagaimana terus menjangkau masyarakat lebih luas, lebih inklusif, lebih mudah, dan lebih cepat,” jelas dia.

Langkah konkret dari Pesantren Cirebon ini menjadi sinyal bahwa negara hadir.

Hadir bukan sekadar slogan, tapi nyata dalam melindungi rakyat kecil dari risiko kesehatan yang mengintai tanpa kenal waktu.