Blunder Diskominfo Jabar Hadapi Pengkritik, Pengamat : Sudah Termasuk Doxing

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Sikap Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat yang merespons kritik dengan mengunggah foto pengkritik, menunjukkan ketidaksesuaian antara retorika keterbukaan dan realitas penghormatan terhadap kebebasan berpendapat. 

Hal itu diungkapkan pengamat kebijakan publik, dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono saat diminta tanggapan terkait unggahan Diskominfo Jabar yang memuat foto Neni Nur Hayati, dalam klarifikasi atas kritik dugaan penggunaan buzzer.

Dikatakan Kristian, kepemimpinan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi yang mengedepankan komunikasi terbuka melalui platform digital seyogianya memperluas ruang publik.

"Namun apabila kritik ditanggapi dengan penyebaran materi yang memojokkan individu, hal tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara retorika keterbukaan dan realitas penghormatan terhadap kebebasan berpendapat," ujar Kristian, Kamis (17/7/2025).

Menurutnya, Diskominfo Jabar perlu melakukan evaluasi dalam merespons kritik terhadap pemerintah daerah, agar bersifat konstruktif dan menghargai pluralitas pandangan di negara demokrasi.

"Dalam konteks ini, publikasi ulang foto Neni Nur Hayati oleh akun resmi Diskominfo, tanpa persetujuan yang bersangkutan, disertai narasi yang menimbulkan tekanan psikologis, memenuhi ciri‐ciri doxing, yaitu penyebaran informasi pribadi untuk melemahkan posisi individu," katanya.

Praktik semacam ini, kata dia, cenderung menimbulkan efek menakut-nakuti bagi pihak yang ingin mengkritik kebijakan publik dan berpotensi meredam kebebasan berekspresi.

Berdasarkan Pasal 26 UU ITE, kata dia, pengungkapan data pribadi, termasuk gambar wajah atau foto, hanya diperkenankan dengan persetujuan subjek data kecuali diatur lain oleh undang-undang. 

"Penggunaan foto tanpa izin bisa dikategorikan sebagai pelanggaran, karena menyalahi prinsip persetujuan dan berpotensi menimbulkan kerugian moral."

"Secara teknis, hal ini dapat diproses melalui mekanisme perdata maupun pidana sesuai ketentuan UU ITE," katanya.

Sebelumnya, Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati bakal menempuh jalur hukum, setelah fotonya diunggah sejumlah akun milik Pemprov Jabar, di bawah Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Jabar tanpa izin.

Dalam video yang dilihat Tribun pada akun Diskominfo Jabar, jabarprovgoid, humas_jabar, dan jabarsaberhoaks terdapat unggahan video Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi yang membantah dugaan penggunaan buzzer oleh Pemprov Jabar disertai foto Neni Nur Hayati. 

Unggahan tersebut dilengkapi dengan narasi bahwa tidak ada anggaran khususnya belanja media yang digunakan untuk membayar buzzer, lengkap dengan rincian alokasi anggaran untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, cadangan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Unggahan video tersebut, merupakan bantahan atas kritik yang disampaikan Neni melalui akun media sosial pribadinya tentang tentang bahaya buzzer yang dapat mengancam demokrasi.

Padahal, dalam video tersebut Neni tidak spesifik menyebut nama Pemprov Jabar, Gubernur Jabar atau Dedi Mulyadi.

Dalam narasinya, video tersebut ditujukan secara umum kepada seluruh kepala daerah yang terpilih pada Pemilihan Serentak 2024.

Neni pun menyayangkan langkah Diskominfo Jabar yang mengunggah fotonya tanpa izin dan disebarluaskan melalui akun resmi Diskominfo.

"Alih-alih memberikan ruang untuk kebebasan berpendapat, yang terjadi justru mematikan ruang kebebasan itu dengan tindakan represif, padahal kita sudah berpuluh-puluh tahun melangkah dari runt
uhnya rezim Orde Baru," ujar Neni, Kamis (17/7/2025).

Bagi Neni, hal itu merupakan bentuk pembungkaman yang menjadi pertanda jatuhnya demokrasi, naiknya otoritarianisme. 

"Saya tentu berharap negara sebagai pemegang otoritas hukum dan pembuat kebijakan masih membuka ruang untuk kebebasan berpendapat dan memberikan perlindungan hak berkumpul, berserikat dan berpendapat,” katanya.

Akibat peristiwa itu, Neni telah menyampaikan klarifikasi dan akan menempuh jalur hukum. 

"Saya sampaikan klarifikasi dan sudah saya tempuh langkah hukum juga melalui kuasa hukum," katanya.

Respons Pemprov Jabar

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terbuka dengan setiap kritik baik dari masyarakat maupun akademisi. 

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman menanggapi dugaan doxing terhadap aktivis Demokrasi, Neni Nur Hayati yang fotonya diunggah Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dalam unggahan klarifikasi atas kritik dugaan penggunaan buzzer.

Menurutnya, Pemprov Jabar membuka diri terhadap kritik, masukan, dan saran dari berbagai pihak.

Dinamika demokrasi semacam itu, kata dia, justru merupakan penguat dalam pembangunan daerah.

"Kita negara demokrasi. Masukan, kritik, saran, saya kira itu suplemen bagi kami. Pak Gubernur, pak Wagub, kita semuanya membuka diri terhadap kritik, saran. Yang penting Jawa Barat istimewa dan itu jadi tanggung jawab bersama," ujar Herman, Kamis (17/7/2025). 

Terkait dugaan doxing, Herman menyatakan masih akan mempelajari persoalan tersebut.

Pada prinsipnya, Pemprov Jabar tetap memegang prinsip kolaborasi dan keterbukaan dengan semua elemen.

"Pada prinsipnya kami sangat terbuka terhadap kritik, saran, masukan. Jabar kan milik bersama. Di dalamnya ada pemerintah, DPRD, dunia usaha, masyarakat, media. Semua harus membangun Jabar," katanya. 

Sementara itu, Kepala Diskominfo Jabar, Adi Komar menambahkan, unggahan tersebut tidak dimaksudkan untuk mempublikasikan identitas pribadi seseorang ke ruang publik. 

Menurutnya, konten tersebut merupakan bagian dari diseminasi informasi yang berkaitan dengan hak publik dalam mengakses data pemerintahan.

"Konten Diskominfo tidak bermaksud mempublikasikan identitas seseorang ke publik. Tujuannya diseminasi informasi jika memerlukan informasi publik yang di antaranya adalah anggaran dan dokumen, dapat diakses melalui kanal yang berlaku yaitu PPID Diskominfo Jabar dan website sesuai aturan perundangan yang berlaku," ujar Adi.

Masyarakat, kata dia, tetap memiliki akses luas untuk memperoleh informasi publik melalui kanal PPID utama maupun PPID pelaksana di perangkat daerah.

"Prinsipnya, Diskominfo terbuka untuk saran dan kritik," ucapnya.(nazmi abdurrahman)

Baca juga: Aktivis Neni Nur Hayati Akan Tempuh Jalur Hukum, Gegara Fotonya Diunggah Diskominfo Jabar Tanpa Izin